Di Penghujung Tahun 2017 Kejati Babel Berhasil Kembalikan Kerugian Negara Rp 1,7 Milyar

Forumkeadilan.com, Pangkalpinang— Dipenghujung tahun 2017 Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung (Babel) mengukir prestasi yang membanggakan dengan berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1,7 miliar dari Suwidi alias Awe terdakwa kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dana bergulir di lembaga peminjaman dana bergulir (LPDB).

Pengembalian uang kerugian negara tersebut dilakukan di ruang aula utama gedung Kejati Babel, Rabu (20/12/2017) siang yang disaksikan langsung oleh Kajati Babel, Aditya Warman SH MH, Aspidsus Kejati Babel, Eddy Ermawan SH MH, Kajari Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung), Sekti Anggraini SH MH, Kasi Pidsus Kejari Tanjung Pandan termasuk pejabat di lingkungan Kejati Babel.

“Hari ini Suwidi alias Awe terdakwa tindak pidana korupsi di LPDB telah mengembalikan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1,7 miliar. Uang sejumlah ini diserahkan terdakwa (Awe, red) ke penuntut umum sebagai uang pengganti kerugian negara dan hari ini juga kita titipkan ke Bank BRI. Karena Bank BRI merupakan bank tempat penitipan uang pengganti kerugian negara,” ungkap Aditya Warman kepada sejumlah wartawan di sela-sela konferensi pers, Rabu (20/12/2017) siang.

Ditegaskan Aditya Warman, terdakwa(Awe, red)) dengan itikad baiknya  telah mengembalikan semua uang kerugian negara dengan total senilai Rp 2 miliar karena sebelumnya sudah dikembalikan Rp 300 juta meski demikian perkara hukum yang menjeratnya masih terus berlanjut, dan sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses penuntutan di persidangan PN Tipikor Pangkalpinang.

“Dengan itikad baik dari terdakwa (Awe,red) akhirnya mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1,7 milyar namun tuntutan perkara tipikor ini tetap bergulir di persidangan PN Tipikor Pangkalpinang,” pungkasnya.

Seperti diketahui kasus dugaan korupsi yang menjerat Suwidi alias Awe terungkap, setelah penyidik menyelidiki penggunaan dana bergulir kucuran LPDB pada tahun 2013 di Kabupaten Belitung. Dalam pengusutan itu, Suwidi diduga telah melanggar hukum dan merugikan negara sebesar Rp2 miliar.

Tidak terima dengan status tersangkanya, Awe menggugat Kepala Kejati Babel ke sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan nomor perkara:1/Pid.Pra/2017/PN Tdn yang terregister tanggal 22 Mei 2017, tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dalam petitum gugatan praperadilan itu, tersangka Awe mempersoalkan penetapan tersangka terhadap dirinya yang dinilai tidak sah dan cacat hukum. Ia meminta hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini menyatakan surat perintah penyidikan Kepala Kejati Babel Nomor: PRINT-62/N.9/Fd.02/2017 tertanggal 8 Febuari 2017 tidak sah dan batal demi hukum.

Selain itu meminta hakim menyatakan surat penetapan tersangka atas nama Suwidi alias Awe Nomor: PRINT-288/N.9/Fd.1/05/2017 Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 10 Mei 2017, tidak sah. Dan menyatakan penyitaan barang bukti miliknya juga tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat dikarenakan tidak berdasarkan penetapan pengadilan.

Tersangka Awe juga meminta Kajati Babel mengembalikan barang bukti/dokumen miliknya berupa SIUP Nomor: 032/Siup.M/Kptsp/2013, SITU Besar Nomor: 084/Situ.B/Dg/ Kptsp/2013, Persetujuan Perubahan Data SITU Besar Data Lama Suwidi Dan Data Baru Cv. Biliton Makmur, TDP, TDG, satu bundel buku-buku dan Nota Penjualan CV. Biliton Makmur. Namun hakim tunggal dari PN Tipikor Pangkalpinang, Hotma dalam putusannya memenangkan Kajati Babel sebagai termohon praperadilan dan hingga saat ini proses persidangan Awe masih terus bergulir di PN Tipikor Pangkalpinang. Romli Muktar.