Dalang Semua Itu Adalah Setya Novanto

 

Alasan utama  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) adalah karena Setya Novanto diduga ikut mengatur agar anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

Ketua KPK Agus Rahardjo pernah mengungkapkan bahwa Setya Novanto  melalui Andi Agustinus alias Andi Narogoing diduga memiliki peran mengatur perencanaan dan pembahasan anggaran DPR, dan pengadaan barang dan jasa.

Lima Pimpinan KPK: Saut Situmorang, Alexander Marwata, Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Laode M. Syarief

 

Tak hanya itu. “SN (Setya Novanto–Red melalui pengusaha AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong—Red )juga ikut mengondisikan perusahaan yang menjadi pemenang lelang proyek e-KTP,”  ujar Agus dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, tiga bulan silam. Persinya Senin, 17 Juli 2017.

Proyek pengadaan e-KTP itu dimenangkan oleh konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI). Konsorsium itu terdiri atas Perum PNRI, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo persero),  PT LEN Industri (persero), PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthaputra.

Lantas dimana letak keterlibatan Setya Novanto?

Jawabannya pernah dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 22 Juni 2017.  Saat itu Ketua JPU Irine Putrie membacakan surat tuntutan untuk terdakwa Irman dan Sugiarto.

Iriene menuduh Setya Novanto, yang ketika itu selaku Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, turut serta dalam korupsi e-KTP. Jaksa menyebutkan Setya Novanto bekerjasama dengan terdakwa Irman dan Sugiarto untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun dari total proyek Rp 5,9 triliun.

“Telah terjadi kerjasama yang erat dan sadar antara para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggaraini, Drajat Wisnu Setyawan, Isnu Edhi dan Andi Agustinus alias Andi Narogong,” kata Ketua JPU Irene Putrie ketika itu.

Irman adalah mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Sugiarto adalah Pejabat Pembuat Komitmen Kemendagri. Andi Agustinus alias Andi Narogong Andi Narogong adalah pengusaha yang berperan penting dalam proyek itu. Diah Anggraini (eks Sekjen Kemendagri), Drajat Wisnu (ketua lelang proyek), dan Isnu Edhi (ketua konsorsium PNRI).

Dalam surat tuntutan, jaksa menyebut terdakwa Irman dan Sugiarto berkomunikasi dengan Setya Novanto sejak usulan pembahasan proyek e-KTP di Komisi II DPR pada 2011. Begitu pula dengan Andi Narogong.

 

Jaksa KPK Irine Putri

Adalah Andi Narogong  yang berafiliasi dengan konsorsium pemenang tender e-KTP, yang mengajak Irman dan Sugiarto  bertemu dua kali dengan Setya Novanto yang ketika itu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Pertemuan pertama berlangsung di Hotel Gran Melia, Jakarta, pada tahun 2011, sekitar pukul 06.00 yang dihadiri Irman, Sugiharto, Diah Anggraini (eks Sekjen Kemendagri), Drajat Wisnu (ketua lelang proyek), dan Isnu Edhi (ketua konsorsium PNRI). Dalam pertemuan itu Setya Novanto menyampaikan dukungan proyek e-KTP.

Beberapa hari kemudian digelar pertemuan antara Irman dengan Andi Agustinus di ruang kerja Setya Novanto di lantai 12 Gedung DPR. Saat pertemuan itu, Andi menanyakan kepastian anggaran proyek e-KTP agar Irman dapat melakukan persiapan. Setya Novanto ketika itu menjawab, “Ini sedang kami koordinasikan perkembangannya, nanti kami hubungi Andi,” bunyi surat tuntutan.

Setelah proyek berjalan, Andi menyerahkan uang kepada Setya Novanto selama empat tahap. Pembayaran tiga kali pada 2011 dan satu kali pembayaran pada 2012. Uang diberikan kepada Novanto dari Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana, melalui Andi.  PT Quadra Solution merupakan perusahaan konsorsium e-KTP.

 

Tersangka kasus korupsi KTP-El Andi Agustinus alias Andi Narogong bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/7). Andi Narogong diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan paket KTP Elektronik (KTP-El) di Kementerian dalam Negeri. ANTARA FOTO/Reno Esnir/pd/17.

 

Nama Setya Novanto juga kembali disebut dalam surat tuntutan ketika pada Mei 2012 Anang tak bersedia memberikan uang kepada Setya Novanto dan membuat Andi marah. “Kalau begini saya malu dengan Setya Novanto, kemana muka saya dibuang kalau hanya sampai di sini sudah berhenti,” bunyi surat tuntutan.

Dengan beragam fakta tersebut, jaksa berkeyakinan Setya Novanto terlibat dalam perencanaan korupsi. Jaksa Irene mengatakan pertemuan di Hotel Gran Melia, merupakan perbuatan permulaan untuk mewujudkan delik, karena pada dasarnya setiap orang yang hadir dalam pertemuan tersebut menyadari bertentangan dengan hukum.

Dalam persidangan yang sama, jaksa menuntut Irman dan Sugiharto, masing-masing dengan hukuman tujuh dan lima tahun penjara. Jaksa juga mengumumkan status justice collabo‎rator (JC) kedua terdakwa. Justice collaborator merupakan pelaku tindak pidana yang mengakui perbuatannya, bukan pelaku utama dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Tuduhan Jaksa KPK tentang keterlibatan Setya Novanto mendapat konfirmasi  pada  Kamis, 30 November 2017. Saat itu Andi Agustinus atau Andi Narogong diperiksa sebagai terdakwa di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa dia bercerita panjang lebar tentang lika-liku proses dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau yang populer disebut e-KTP. Andi juga menceritakan peran penting Setya Novanto.

Andi yang dalam persidangan-persidangan sebelumnya tidak mau membuka mulut pengenai kasusnya, dalam sidang kali ini dengan gamblang menyampaikan mengenai proses pengaturan anggaran hingga pelaksanaan KTP-E.

“Sebenarnya banyak pertentangan di dalam hati kecil saya. Saya juga menyusahkan orang tapi setelah berjalannya waktu kok ini orang yang dibantu malah melempar sampah kepada saya. Orang yang tadinya dibantu meninggalkan kita melempar seluruh kesalahannya.  Akhirnya saya dengan kesadaran sendiri ya sudah saya harus buka fakta e-KTP sesungguhnya supaya kita berharap kejadian seperti ini tidak terjadi di kemudian hari demi kebaikan bersama,” ungkap Andi.

Andi Narogong antara lain mengakui ia diperkenalkan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar saat itu Setya Novanto kepada anggota DPR lain sebagai orang yang akan ikut proyek KTP-Elektronik.

“Tahun 2010, hari Jumat saya datang ke DPR, di hari fraksi, Pak Novanto perkenalkan saya dengan Pak Chairuman Harahap sebagai salah satu pengusaha yang akan ikut e-KTP. Di kemudian harinya, saya juga bertemu Pak Chairuman di ruangan pribadinya, saya merasa semakin banyak didukung orang semakin bagus,” tutur Andi yang didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp1 miliar dalam proyek pengadaan e- KTP  yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,3 triliun.

Setya Novanto

 

Chaeruman Harahap saat itu adalah Ketua Komisi II dari fraksi Partai Golkar. Setnov dalam persidangan sebelumnya selalu membantah kehadiran Andi Narogong di ruangannya di DPR.

“Lalu setelahnya saya dikenalkan dengan Pak Mirwan Amir selaku wakil ketua umum Banggar (Badan Anggaran). Pak Mirwan merekomendasikan Yusnan Solihin (Sucofindo), dia pengusaha. Jadi berkoordinasi, dengan Pak Yusnan dan Pak Mulyono (Ignatius Mulyono dari fraksi Partai Demokrat). Inti pembicaraannya Pak Yusnan mau bentuk satu perusahaan antara saya dengan dia. Nah perusahaan ini nanti yang mengatur, kalau mau membeli barang segala macam terkait e-KTP,” tambah Andi. Namun Andi menolak karena ia mengaku tidak sanggup dan menawarkan agar sesuai dengan kemampuang masing-masing.

Chaeruman Harahap

Selanjutnya Yusnan bergabung dengan PT. Murakabi yang dibentuk di Puri Casablangka yang harus memakai produk Automated Finger Print Identification Sistem (AFIS) merek Cogent. Tapi Andi mengajukan merek lain yaitu AFIS L-1 sehingga Yusnan mengadakan demo untuk mengadu kemampuan Cogent dan L-1 di Puri Casablangka.  “Tujuannya karena Pak Yusnan mau

meyakinkan sistem mereka ke konsorsium agar dipakai, karena beliau kepanjangannya Pak Mirwan Amir, makanya saya hanya nurut saja,” ungkap Andi.

Pada November 2010 itu, Andi juga diundang datang ke kediaman Setya Novanto bersama dengan Paulus Tannos. Dalam pertemuan itu hadir juga pemilik perusahaan Delta Energy Investment Made Oka Masagung yang merupakan teman Setya Novanto.

“Saya dikenalkan ini Oka Masagung, nanti yang akan urus masalah `fee` DPR. Dia akan bantu urusan perbankan modal. Pada akhir 2011 Irman ditagih Chaeruman Harahap fee 5 persen untuk DPR.  Jadi dari awal sudah tahu akan kasih 5 persen ke DPR, untuk penagihan itu Paulus dan saya diundang ke Equity Tower di kantor Setya Novanto. Di sana sudah ada ada Chaeruman, ada Paulus Tannos, dan Setya Novanto, waktu itu mereka tagih realisasi 5 persen,” jelas Andi.

Fee 5 persen untu DPR merupakan komitmen sebelum mengikuti tender e-KTP. Selain kepada DPR, Andi juga setuju memberi 5 persen untuk oknum di  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pak Anang, Pak Isnu, Pak Tannos, saya dan Johanes Marliem dipanggil ruangan Pak Irman, beliau minta 10 persen kalau mau ikut proyek ini. Akhirnya kami sanggupi itu, lima persen buat DPR lalu lima persen lainnya untuk dia (Irman) dan Depdagri. Setelah itu Pak Irman minta bantuan kepada saya dulu,” tutur Andi.

Anang yang dimaksud Andi adalah Anang Sugiana Sudihardjo sebagai Direktur PT Quadra Solutions, Isnu adalah Isnu Edhi Wibowo sebagai direktur utama PT Percetakan Negara Republik Indonesia, Tannos adalah Paulus Tannos pemilik PT Sandipala Arthaputra sedangkan Johannes Marliem adalah Direktur PT Biomorf Lone yang seluruhnya masuk dalam konsorsium PNRI sebagai pemenang tender KTP-E. “Pernyataan kesanggupan dari seluruh calon pemenang, mereka sudah tahu Pak. Jadi siapapun yang menang sudah tahu ada 10 persen itu. Pak Irman ya mengatakan saya banyak keperluan untuk operasional operasional,” ungkap Andi.

Masih menurut Andi, pemberian 5 persen untuk DPR dilakukan melalui Anang, sedangkan untuk orang-orang di Kemendagri melalui Paulus Tannos. Paulus selanjutnya ke Azmin Aulia yang merupakan adik dari Mendagri Gamawan Fauzi dan PNRI yang diwakili oleh Isnu Wibowo.

Andi pun ikut memberikan uang 1 juta dolar AS kepada staf di Kemendagri bernama Josep Sumartono di mall Cibubur Junction sedangkan Paulus Tannos memberikan ruko di Grand Wijaya kepada Azmin Aulia, yang sebelumnya sudah dibaliknamakan istri Paulus.

“Setelah ada penyerahan uang itu, Pak Irman membantu kami di Kemang Pratama, tapi kami merasa sedikit dibohongi pada Maret 2011, ketika pengumumamn 8 besar, saya dipanggil pak Giarto  (Sugiarto) dikenalkan Pak Didi Apriyadi dari PT Optima yang diakui saudaranya Pak Irman. Pak Giarto mengatakan yang akan menang PT Mega Global. Saya sebagai pengusaha ya ikut saja lalu saya beritahu ke Pak Tannos,” tambah Andi.

Namun Irman lalu memarahi Andi saat pertemuan di Grand Hyatt karena membocorkan ke Paulus mengenai pemenang tender KTP-E tersebut. “Saya dimarahi Pak Irman kenapa bocorkan ke Pak Tannos, sampai dilempar piring, lalu kemudian datenglah Pak Azmin dan Pak Gamawan yang juga marah. Lalu Pak Gamawan mengatakan `kalian harus nurut menteri, ini proyek saya,” cerita Andi.

Hingga akhirnya konsorsium PNRI pun dinyatakan sebagai pemenang tender KTP-E. Andi pun dipanggil oleh Irman bersama dengan Isnu dan Paulus Tannos. “Dia perintahkan untuk bagi rata seluruh pekerjaan.  Jadi PNRI hanya nama saja,”  kata Andi yang mengaku tidak memperoleh uang muka dari pemerintah, sehingga mempersulit pekerjaan mereka.

Andi dan Paulus lalu berusaha mencari investor untuk menanamkan modal dalam proyek KTP-E.  “Akhirnya cari investor kanan kiri. Paulus Tanno juga cari modal ke mana-mana. Pada November 2011 Paulus mengundang saya, Anang, Marliem ke rumah Pak Setya Novanto untuk melaporkan anggota konsorium tidak dapat DP (down payment) dan dipersulit pekerjaannya. Akhirnya Pak Nov  (Setya Novanto—Red) mengatakan ya udah nanti saya kenalkan Oka Masagung karena punya link perbankan.

 

Made Okamasagung

 

Oka Masagung yang dimaksud adalah Made Oka Masagung, pemilik perusahaan Delta Energy Investment yang juga disebut-sebut orang dekat Setya Novanto sedangkan Anang adalah Anang Sugiana Sudihardjo sebagai Direktur PT Quadra Solutions.

Akhirnya modal pun diperoleh dan proyek e-KTP dapat berjalan. Fee untuk DPR sebesar 7 juta dolar AS sudah dilakukan. “Untuk DPR sudah dieksekusi, 3,5 juta dolar AS pada akhir 2011, lalu 3,5 juta dolar AS di awal 2012, caranya ditransfer Anang melalui Oka Masagung,” tutur Andis.

Untuk eksekusi ke Kemendagri, Irman meminta 700 ribu dolar AS padahal kesepakatannya uang itu diberikan oleh PNRI, sehingga Andi pun menalangi pemberian itu sementara pada awal 2012 sehingga total yang diberikan Andi adalah 2,2 juta dolar AS karena sebelumnya ia sudah menyerahkan 1,5 juta dolar AS melalui staf Kemendagri Josef Sumartono.

“Malah pak Irman minta uang terus buat Menteri. Waktu itu bahkan ada laporan Rp79 miliar yang akan dikasih dari konsorsoum sudah diambil Irman sebagian. Sama saya saja sudah 2,2 juta dolar AS. Tidak benar ini, saya mau laporkan sama menteri, tapi kata Irman `kami tidak pernah diberi uang`. Saya dimarahi Irman dan disebut calo, akhirnya saya mundur. Saya minta diganti Marliem pengeluaran saya dan Marliem bersedia dengan catatan jangan menggunakan nama saya,” tambah Andi.

Andi pun meminta tolong temannya, Muda Ikhsan Harahap yang ditransfer 1,5 juta dolar AS dan 1 juta dolar AS ke rekening istri Andi sehingga total penggantian 2,5 juta dolar AS pada Maret atau April 2013.

Akibat pengeluaran-pengeluaran siluman itu, Andi Narogong mengakui kerugian negara mencapai 20 persen dari total anggaran pengadaan KTP-Elektronik. “Ya berdasarkan perhitungan konsorsium yang dilaporkan, kami ada selisih 20 persen, 10 persen untuk keuntungan perusahaan dan 10 persen untuk `fee` yang harus ditanggung. Kami simpulkan 10 persen itu sebagai kerugian negara tapi seperti yang pak hakim jelaskan, kami juga anggota konsorsium tidak boleh ambil untung ya (kerugian) 20 persen itu,” tutur Andi Agustinus.

“Jadi di luar sana sering ada omongan orang tidak ada kerugian negara. Anda sendiri yang kebetulan orang dalam ada kerugian?” tanya ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar. “Saya siap salah yang mulia,” kata Andi.

Seusai sidang, Andi kembali menyatakan bahwa fakta-fakta yang ia ungkapkan dalam sidang pemeriksaan terdakwa adalah kejadian yang sebenarnya. “Fakta-fakta tersebut sudah dimiliki oleh KPK, yaitu berupa fakta transaksi rekening perbankan. Ada juga fakta rekaman suara saudara Johannes Marliem yang secara lengkap merekam seluruh pembicaraan, seluruh peristiwa kejadian-kejadian selama proses e-KTP ini yang sebagian sudah diperdengarkan kepada saya,” kata Andi kepada wartawan.

Andi mengaku bahwa ia tidak mau dijadikan tempat sampah yang dilemparkan seluruh kesalahan kepada dirinya. Namun ia belum yakin untuk mengajukan diri sebagai “justice collaborator” pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu kasus agar diberi keringanan hukuman. “Tergantung KPK,” jawab Andi saat ditanya untuk mengajukan diri sebagai  “justice collaborator”.

Apa penjelasan Andi bukan bukti yang lebih dari cukup tentang keterlibatan Setya Novanto? Dan apakah pantas Setya Novanto memenangkan praperadilan lagi?

Hamdani