Alhamdulillah…Surat Dakwaan Setya Novanto Akhirnya Dibacakan Jaksa KPK Irene Putri

Maka 100 persen permohonan praperadilan Setya Novanto gugur setelah Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akhirnya menyatakan agar surat dakwaan terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi megaproyek e-KTP Setya Novanto dibacakan. Novanto terus tertunduk dan menutupi wajahnya.

“Saya memperingatkan saudara, sebelum jaksa penuntut umum (JPU) membacakan dakwaan maka saudara memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan,” kata Ketua Majelis Hakim Yanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2017).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK Irene kemudian mulai membacakan dakwaannya. Sementara Novanto yang duduk di kursi terdakwa terus menunduk. Dia juga menutupi wajahnya.

Majelis Hakim memutuskan agar JPU membacakan dakwaan ini setelah ada perdebatan alot antara JPU dan tim penasihat hukum Novanto terkait kondisi kesehatan bekas Ketua DPR itu.

Ketua Majelis Hakim kemudian meminta 3 dokter spesialis yang dihadirkan KPK membacakan lagi hasil pemeriksaan kesehatan Novanto siang tadi. Mereka kembali menyatakan bahwa Novanto sehat dan bisa mengikuti persidangan.

Berikut antara lain bunyi dakwaan JPU Irene. “Selama proses pembahasan anggaran, terdakwa memberikan informasi perkembangan tentang pembahasan anggaran kepada Andi Agustinus alias Andi Narogong,” kata jaksa pada KPK membacakan surat dakwaan Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2017).

Novanto, menurut jaksa, berbincang dengan Ganjar karena, selama proses pembahasan anggaran proyek e-KTP, Ganjar, yang saat itu Wakil Ketua Komisi II, banyak mengkritik usulan atau konsep yang diajukan pemerintah.

“Maka sekira akhir 2010 awal 2011 bertempat di Lounge Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, terdakwa menyampaikan kepada Ganjar Pranowo agar tidak galak-galak untuk urusan KTP elektronik dengan mengatakan, ‘Gimana Mas Ganjar, soal e-KTP itu sudah beres? Jangan galak-galak ya,'” papar jaksa.

“Atas penyampaian terdakwa tersebut, Ganjar Pranowo menanggapinya dengan mengatakan, ‘Oh gitu ya…. Saya nggak ada urusan,'” kata jaksa dalam surat dakwaan.

Setelah melalui mekanisme pembahasan di Komisi II ataupun Banggar dan intervensi dari Novanto, pada 22 November 2010, Komisi II DPR memberikan persetujuan anggaran terhadap pelaksanaan pengadaan e-KTP tahun 2011.

Novanto didakwa melakukan intervensi dalam proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa paket pengadaan e-KTP secara nasional. Novanto didakwa menerima duit total USD 7,3 juta terkait dengan pengurusan e-KTP.

Uang yang diterima Novanto dan pihak lainnya, ditegaskan jaksa, merupakan bagian dari pembayaran pekerjaan pengadaan e-KTP yang dibayarkan kepada konsorsium PNRI.