Setya Novanto Juga Dpertahankan Sebagai Ketua DPR. Sinyal Menang Praperadilan Lagi?

Walaun mengantuk waktu diperiksa KPK, Setya Novanto bisa mengirim surat kepada pimpinan DPR dan meminta agar memberikan kesempatan terhadapnya dalam proses hukum yang diajukannya lewat praperadilan. Novanto meminta agar pimpinan DPR tak menggelar rapat pleno pimpinan.

Berikut surat Setya Novanto yang ditujukan kepada pimpinan DPR

“Bersama ini saya selaku Ketua DPR RI sedang menghadapi kasus hukum proyek E-KTP yang disidik oleh KPK. Saya mohon pimpinan DPR RI lainnya dapat memberi kesempatan saya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya, dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno, sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku Ketua DPR RI maupun selaku anggota dewan. Demikian permohonan disampaikan”.

Surat itu beredar, Selasa, 21 November 2017.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membenarkan surat tersebut dari Setya Novanto. Menurut dia, Novanto masih sebagai Ketua Umum Golkar yang sah menegaskan belum ada rekomendasi dari Partai Beringin.

“Surat itu berikan informasi bahwa Ketum Golkar mengambil keputusan untuk memproses atau menunda proses pergantian Ketua DPR sampai proses hukum diselesaikan,” tutur Fahri.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Sufmi Dasco Ahmad mengatakan MKD menunda rapat internal dengan pimpinan fraksi membahas soal jabatan Ketua DPR Setya Novanto.

“Kami kan mengadakan rapat internal MKD dengan agenda konsultasi dengan fraksi-fraksi, itu kan mendadak. Sementara di dalam undangan kita, kita minta supaya rapat internal MKD yang agendanya konsultasi itu supaya dihadiri pimpinan fraksi, tidak dapat diwakilkan,” kata Dasco di gedung DPR, Jakarta, Selasa 21 November 2017.