Refly Harun: Tidak Perlu Izin Presiden Untuk Memeriksa Setya Novanto

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76 PUU-XII Tahun 2014 yang menjadi dasar Setya Novanto  mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berlaku untuk kasus pidana khusus seperti korupsi.

“Jadi, KPK tidak perlu menunggu izin presiden,” kata pakar hukum tata negara Refly Harun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 November 2017.

Menurut Refly, dasar Novanto soal izin presiden dalam pemeriksaan KPK tidak memenuhi syarat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang bersifat khusus atau lex specialis bisa mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis.

 

Baca Juga: Izin Tertulsi Presiden Jadi Pelindung Setya Novanto

Refly menilai, KPK adalah lembaga yang hanya secara spesifik menangani korupsi. Berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan, KPK dilindungi undang-undang yang dibuat untuk mengusut pidana khusus tersebut.

“Maka sepanjang UU KPK itu bersifat lex spesialis dan sesuai praktik selama ini KPK tidak perlu izin presiden dalam melakukan pemanggilan,” terang Refly.

Sebelumnya, Setya Novanto melalui Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR bersurat ke KPK. Novanto menyatakan tak mau memenuhi panggilan penyidik tanpa izin tertulis dari Presiden.

Surat tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani oleh plt sekjen DPR itu diterima KPK sekitar pukul 08.00 WIB. Ada lima poin yang disampaikan pihak legislatif. Inti dari surat itu adalah KPK harus meminta restu Jokowi untuk periksa Novanto.

Ini bukan kali pertama Novanto dipanggil menjadi saksi dalam kasus megakorupsi tersebut. Pekan lalu, Ketua Umum Partai Golkar ini juga dipanggil menjadi saksi tetapi mangkir. Saat menyandang status tersangka, dia juga tidak mengindahkan panggilan penyidik KPK.

Bahkan, saat menyandang status tersangka Novanto juga tak pernah mengindahkan panggilan penyidik KPK. Padahal, penyidik membutuhkan keterangannya untuk mengungkap kasus korupsi pada proyek yang merugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun sekaligus melengkapi berkas penyidikan Anang.

Tepat pada Jumat 3 November 2017, Novanto memenuhi panggilan jaksa penuntut KPK untuk hadir dalam sidang perkara korupsi KTP-el dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Sepanjang sidang berlangsung, Novanto lebih banyak berkelit saat dikonfirmasi sejumlah hal terkait korupsi itu.

Dalam kasus ini, Novanto juga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh pihak Dirjen Imigrasi selama enam bulan ke depan. Novanto diduga kuat ikut terlibat atau kecipratan uang haram dari proyek ini.

KPK sebelumnya menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP-el ini. Novanto diduga kuat telah menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

Lembaga Antikorupsi menduga Novanto dan Andi Narogong, pengusaha, mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP tersebut. Dalam surat dakwaan kepada Andi, Novanto dan Andi disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini sebesar Rp574,2 miliar.

Namun, hakim Cepi Iskandar memenangkan gugatan praperadilan Novanto. Status tersangka kepadanya pun gugur.