Penanganan Sungai Citarum Yang Tercemar Berat

Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) akan menangani secara serius kasus pencemaran Sungai Citarum yang saat ini kondisinya sudah mengkhawatirkan.

“Untuk penanganan Sungai Citarum ini, nanti akan kita undang pabrik-pabrik atau perusahaan yang berada di bantaran Sungai Citarum,” ujar Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto saat ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jumat, 24/11/2017.

Pencemaran Sungai Citarum

Agung mengatakan, Polda Jabar akan menindak tegas setiap perusahaan yang terbukti melanggar aturan dengan membuang limbah secara sengaja ke Sungai Citarum.

 

Menurutnya, penanganan Sungai Citarum merupakan upaya bersama yang tak hanya melibatkan para pimpinan daerah, akan tetapi keterlibatan perusahaan sendiri sangat vital. Ia menekankan agar perusahaan ikuti seluruh peraturan, karena kehadiran Citarum sangat sentral bagi masyarakat.

“Sebenarnya kita polisi tidak perlu (mengingatkan) asal para pabrik tadi mengikuti aturan yang sudah ada. Dengan begitu Sungai Citarum akan lebih jernih dan akan bermanfaat bagi masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, Dirkrimsus Polda Jabar Kombes Samudi mengatakan, dari penyelidikan yang sudah berjalan, terdapat beberapa perusahaan yang telah terbukti melanggar dan telah diproses secara hukum.

“Yang pasti ada lima kasus yang sudah P-21. Itu dari tahun 2016,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup menemukan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum sudah tercemar berat.

Pencemaran terjadi di semua segmen, mulai dari hulu sampai hilir. Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti M Hatta mengaku prihatin dengan kualitas DAS Citarum “Kondisinya memang sangat memprihatinkan,” kata Hatta saat ditemui seusai melakukan pantauan udara di ruang VIP II Landasan Udara Halim Perdana Kusumah, Jakarta, Rabu (14/4/2017).

Lebih lanjut, Hatta mengatakan kondisi tersebut harus mendapatkan penanganan serius, baik yang bersifat quick action maupun jangka panjang. Sebab jika tidak, peristiwa banjir yang menimpa Karawang dapat terjadi kembali.

“Terutama terjadinya banjir saat fluktuasi debit air sungai antara musim kemarau dan hujan cukup tinggi,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Masnellyarti Hilman mengatakan pencemaran terjadi karena adanya alih fungsi lahan yang terjadi secara drastis.

“Ini terjadi merata pada semua segmennya, mulai dari hulu hingga hilir,” terang Nelly. Dia menambahkan di daerah hilir, misalnya, tempat daerah persawahan kini berubah menjadi permukiman.

 

Perumahan penduduk di tepian sungai yang tercemar

Hal inilah yang membuat daerah resapan hujan di kawasan tersebut menjadi rendah sehingga aliran air ke sungai semakin tinggi.

Di daerah hulu sungai, kawasan yang sebelumnya hutan kini berganti wajah menjadi daerah tambang dan pertanian.

“Seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan di daerah yang kemiringannya terjal, tidak ada lagi hutan yang menahan air dan erosi,” papar Nelly.

Bagian tengah sungai pun tidak luput menyumbang permasalahan, yaitu pendangkalan terjadi di sungai dan waduk.

Selain pendangkalan, terjadi pencemaran yang disebabkan oleh keramba jaring apung. “Hal ini menimbulkan daya tampung dari waduk untuk menahan air jadi berkurang,” terangnya.

Secara Cepat Atas temuan-temuan itu, kata Nelly, pemerintah sudah memasukkan ke action plan untuk pemulihan DAS Citarum.

Bahkan, penanganan dapat dilakukan secara cepat. Seperti halnya yang pernah dilakukan KLH di Ciliwung, yakni membuat penegakan hukum tata ruangnya, baru kemudian ditindaklanjuti oleh pemda dan sekarang ditindaklanjuti oleh Kehutanan.

“Akan dilakukan hal yang sama pada Citarum, lebih ditertibkan lagi,” tukasnya Dana untuk merehabilitasi DAS Citarum tersebut, kata Nelly, diambil dari APBN.

Selain itu, mendapat bantuan dana dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 56 miliar rupiah untuk tiga tahun.

“Itu khusus untuk KLH, untuk Pekerjaan Umum (PU) ada sendiri sebesar 500 juta dollar AS untuk tiga tahun juga,” jelasnya.

Melalui program pemulihan ini, diharapkan dalam 15 tahun ke depan hulu Sungai Citarum ditargetkan menjadi kelas I, kelas II di segmen tengah, dan kelas III di segmen hilir. Implementasinya akan dilakukan melalui strategi pendekatan penetapan kelas air.

Selain itu, ada pengurangan beban industri dan limbah domestik melalui pembangunan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu, septictank komunal, dan sewerage system.

Selain rehabilitasi, Kementerian Lingkungan Hidup akan menempuh jalur hukum, yakni penegakan hukum terhadap para pelanggar tata ruang dan pencemar serta penanaman di sempadan sungai dan lahan kritis