Menunggu Permen OTT Terbit

 

Setelah Peraturan Menteri tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top, OTT)  seperti Google, Facebook, WhatsApp dan lain-lain molor selama satu tahun, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berencana menerbitkan peraturan tersebut pada akhir tahun ini.

Permen OOT sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat, penyelenggara telekomunikasi dan kepentingan nasional. Selain itu, menurutnya juga mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan telekomunikasi dan memperkuat daya saing bangsa.

Sebagaimana diungkapkan Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemkominfo Semuel Abrijani Pangerapan, aturan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah beserta pihak terkait. Namun, ia memastikan permen OTT tersebut bakal diterbitkan akhir tahun ini.

“Kalau (peraturan) OTT bentar lagi. Sebenarnya di PP sudah ada, tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), bahwa penyelenggara sistem elektronik harus terdaftar. Memang kita akan detailkan lagi di permen OTT, namanya enggak tahu nanti apa,” kata Semmy saat ditemui usai konferensi pers mengenai konten negatif di WhatsApp di Kantor Kemkominfo, Senin dua pekan lalu.

Salah satu yang ditegaskan dalam peraturan tersebut, penyelenggara sistem eletronik harus mendaftarkan diri ke Kemkominfo. “Kalau tidak mendaftarkan diri, penyelenggara sistem elektronik tersebut bakal ditutup,” katanya.

Ditutupnya penyelenggara sistem elektronik di Indonesia membuatnya tidak bisa lagi beroperasi dan melakukan bisnisnya di Tanah Air.

“Masih dibahas, sekarang sedang koordinasi kembali. Terbitnya harus tahun ini karena akan nyambung dengan PP PSE dan yang lainnya,” kata Semmy.

Sebelumnya, konten porno dalam bentuk GIF ditemukan di aplikasi perpesanan WhatsApp. Selain di WhatsApp, konten GIF dari Tenor tersebut juga ditemui di Telegram, Facebook, hingga Facebook Messenger.

Kementerian Komunikasi dan Informatika pun mengambil langkah tegas, yakni melakukan pemblokiran terhadap enam DNS Tenor agar tidak bisa lagi diakses melalui website.

 

Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan (tengah) didampingi Direktur Keamanan Informasi Aidil Cenderamata (kanan) dan Plt. Kepala Biro Humas Noor Iza, memberikan keterangan kepada wartawan tentang aplikasi perpesanan Whatsapp terkait polemik GIF tidak senonoh di Jakarta, Senin (6/11). Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan akan mempertimbangkan untuk memblokir layanan berbagi pesan WhatsApp jika tetap menyediakan konten asusila dari pihak ketiga yang dapat diakses melalui aplikasi tersebut. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama/17.

 

Kendati demikian, di WhatsApp GIF porno masih bisa ditemukan. Kemkominfo pun meminta pihak Facebook sebagai pemilik WhatsApp untuk mematuhi aturan, yakni berkoordinasi dengan pihak ketiga, dalam hal ini Tenor, untuk menyingkirkan konten-konten yang dianggap melanggar Undang-Undang tersebut.

Bahkan, WhatsApp diberi kesempatan selama 2×24 jam untuk membereskan masalah tersebut sejak 6 November 2017. Jika masih melanggar, WhatsApp terancam diblokir setidaknya hingga perusahaan mematuhi Kemkominfo.

Salah satu cara agar Indonesia bisa lebih optimal mencegah konten-konten negatif, termasuk pornografi, di aplikasi chat seperti WhatsApp yaitu dengan memperbanyak aplikasi buatan lokal. Semakin banyak aplikasi lokal bisa membuat pemerintah memiliki daya tawar ketika ada kasus terkait layanan asing.

Diungkapkan pakar keamanan siber, Pratama Persadha, kasus konten pornografi di aplikasi WhatsApp seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah agar berusaha lebih keras untuk mulai mandiri secara teknologi. Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah dapat memberikan dukungan yang maksimal agar banyak aplikasi bisa dibuat oleh masyarakat dan di Indonesia.

“Kita harus mulai mandiri secara teknologi. Sekarang kita belum ada bargaining power (daya tawar) karena tidak ada aplikasi alternatif (terkait kasus WhatsApp),” kata Pratama.

Pratama menilai Indonesia memiliki banyak potensi hebat yang bisa membuat berbagai aplikasi. Ia berharap pemerintah tidak hanya memberikan dukungan moral, tapi juga secara materiel.

“Pemerintah harus memanfaatkan potensi-potensi tersebut. Jangan sampai bakat-bakat hebat itu lari ke luar negeri karena tidak adanya dukungan di dalam negeri. Karena selain dukungan (moral), pemerintah juga harus memberikan dukungan secara finansial dan untuk hal ini bisa bekerjasama dengan pihak swasta, tapi inisiasinya harus dari pemerintah,” jelas Pratama.

Dijelaskan Pratama, aplikasi-aplikasi lokal akan membutuhkan dukungan finansial yang besar seiring dengan pertumbuhan penggunanya. Saat itu lah, dukungan dari pemerintah dan pihak swasta akan sangat dibutuhkan.

“Ketika penggunanya semakin banyak, maka infrastruktur yang dibutuhkan juga semakin besar karena mereka akan butuh lebih banyak hal termasuk server. Nah, pemerintah bisa menyediakan anggaran untuk hal itu, bisa juga kerjasama dengan swasta,” tuturnya.

Terkait pemblokiran konten porno, pemerintah telah memblokir penyedia konten GIF porno di WhatsApp, Tenor, pada Senin 6 November 2017. Kendati begitu, konten negatif sejatinya masih bertebaran di internet, termasuk di beberapa aplikasi pesan dan media sosial.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pun meminta kepada masyarakat untuk ikut serta mengawasi dan melaporkan soal konten negatif tersebut pada Kemkominfo untuk ditindaklanjuti.

“Tenor sebagai kurator GIF sudah diblokir, tapi kalau sudah diblokir (Kemkominfo) harus monitoring terus, sementara kontennya miliaran, barangkali ada yang lolos jadi minta dukungan ke masyarakat (untuk melaporkan konten negatif yang ditemukan mereka),” kata Rudiantara saat ditemui usai MoU antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemkominfo di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (7/11/2017).

huffingtonpost.com

 

Pria yang karib disapa Chief RA ini juga mengapresiasi laporan masyarakat atas konten GIF porno di aplikasi pesan WhatsApp pada Minggu 5 November 2017.

Pemerintah, kata Rudiantara, ke depannya akan menerapkan sistem sensor crawling yang ditujukan untuk mencari konten-konten negatif di internet kemudian langsung memblokirnya. Rencananya, sistem ini mulai dioperasikan pada 2018.

Rudiantara mengatakan, pemerintah memang bertugas memproteksi masyarakat dari konten-konten negatif. Salah satunya dilakukan melalui pemblokiran.

“Pemerintah tugasnya memproteksi masyarakat agar enggak terpapar konten negatif, tapi fokus kami enggak hanya blokir-blokir karena itu capek. Oleh karenanya, kita harus memberdayakan masyarakat melalui literasi,” kata Rudiantara.

“Masyarakat yang pandai memilah milih konten itu (adalah) masyarakat yang dewasa. Sementara, masyarakat kita masih gagap dalam memilah dan milih konten. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan langkah afirmatif dalam hal ini pemblokiran,” tutur Rudiantara.

 

SWU