Proyek Lippo Menggusur Pribumi

 

Terik matahari siang menembus dinding rumah Asep, yang kini jebol tanpa penghalang. Dua meter saja dari sisi rumahnya, beton tebal dan angkuh yang menjadi batas. Dari situ, terpampang proyek pembangunan gedung-gedung tinggi yang akan menjadi bagian dari kawasan kota baru Meikarta.

Asep merupakan satu dari beberapa warga RT 04 Desa Cibatu, Cikarang Selatan, yang masih tetap bertahan di tanahnya, dikelilingi ekspansi lahan proyek Meikarta. Bersama beberapa warga, dia menolak untuk menjual lahan miliknya ke pengembang. Menurut Asep, sudah beberapa kali tanah sempat ditawar. Namun ia menolak. “Saya bingung juga kalau dijual, saya pindah ke mana lagi. Tanah (di tempat lain) juga mahal,” keluhnya pada wartawan yang menemuinya beberapa waktu lalu.

 

Pekerja memasang konstruksi kerangka besi pembangunan aparatemen kawasan Meikarta, Lippo Cikarang, Jawa Barat./// tirto.id/Andrey Gromico.

 

Di balik tembok panjang mengelilingi hampir seluruh proyek Meikarta, terdapat perkampungan Cibatu. Di sana, masih tersisa empat Kepala Keluarga (KK) yang masih menolak menyerahkan rumahnya ke Lippo Group. “Masih ada empat rumah lagi yang bertahan. Tapi sekelilingnya udah dibeli sama Lippo,” kata Asep.

Rumah milik Asep tepat berada di atas gerbong tol Cibatu. Sekitar dua meter di belakang, dinding kokoh dari semen berdiri sepanjang proyek Meikarta sekaligus pembatas tanah miliknya. Sekeliling rumahnya, tanah yang dulunya milik warga Cibatu sudah menjadi milik Lippo Group. Di bekas lahan milik warga itu pula sebagian pembangunan kota Meikarta dibangun. “Iya, dulu itu sawah-sawah warga semua,” kata seorang ibu yang tengah menjajakan dagangannya tak jauh dari proyek Meikarta  Kamis 17 Agustus 2017.

Dalam beberapa pernyataannya, pihak Lippo mempromosikan Meikarta sebagai kota impian masa depan. Proyek ini juga disebut sebagai yang terbesar selama 67 tahun sejarah Lippo. Kota impian ini dibangun diatas tanah seluas 2.200 hektar, membentang di sepanjang kawasan Cikarang bagian selatan.

Namun, sebagaimana angkuhnya pembangunan, selalu menyisakan tumbal, masyarakat yang terpinggirkan. Sebagian lahan yang digarap Lippo untuk membangun kawasan elit di Cikarang, dulunya adalah milik warga kampung Cibatu yang mulai dibeli sejak 20 tahun yang lalu.

Meikarta bukanlah proyek pertama Lippo di kawasan ini. Sepanjang ruas jalan dekat sentra industri itu, Lippo telah menancapkan kekuatan bisnis propertinya dengan membangun beberapa pusat perbelanjaan modern. Tak jauh dari kawasan Meikarta yang sedang dibangun itu, sudah berdiri megah Mal Lippo Cikarang.

Beberapa warga Cibatu mengaku cukup resah dengan masifnya pembangunan Meikarta. Tempat tinggal warga, yang tidak jauh dari dinding beton yang membatasi antara proyek, selalu timbul masalah. Bahkan, di bagian tanah yang berbatasan dengan Meikarta, tanah warga sempat mengalami longsor lantaran bagian dasarnya telah dikeruk. “Sempat beberapa kali longsor karena perbatasannya yang hanya berjarak dua meter dari dinding,” kata Asep lagi.

Akan tetapi tidak ada pilihan bagi mereka selain bertahan dengan kondisi demikian. Meskipun sempat ditawar agar tanahnya dijual ke pihak Lippo, Asep mengaku belum tertarik. Ia khawatir tidak mampu membeli tanah di tempat lain kalau tanah rumah milik keluarganya dijual.

 

Mega Proyek Meikarta Lippo Cikarang Belum Kantongi Izin, GMBI Geruduk Pemkab dan Kantor Lippo Cikarang BEKASI /http://www.jabarpublisher.com/

 

Ketua RT 04 Dusun Satu, Desa Cibatu, Efendi mengungkapkan, memang bagian rumah Asep sempat ditawar oleh pihak pengembang. Hanya saja, warga tersebut sesuai dengan harga yang ditawarkan kepada warga yang tetap bertahan itu. Saat ditanya apakah pernah ada paksaan untuk menjual, dia menjawab tidak. Pihak pengembang, menurutnya, tak pernah memaksa untuk dijual karena bentuknya hanya penawaran.

“Dulu ada penawaran. Sekarang tidak ada lagi. Dulu hanya Rp20.000 per meter sekitar tahun 1990-an,” kata Efendi saat ditemui wartawan beberapa waktu yang lalu. Sebagian masyarakat yang telah menjual lahannya, memilih pindah ke tempat lain di kawasan Cikarang. Penduduk setempat, kata Efendi, mengaku beruntung ketika Lippo masuk. Setidaknya, mampu memberi peluang pekerjaan baru bagi warga Cibatu.

Sebelumnya, sebagian besar warga Cibatu berprofesi sebagai petani atau petani penggarap. Selain itu di sektor pertanian, ada juga bekerja sebagai pengrajin genteng dan batu bata. Sejak Lippo membuka lahan di dekat Cibatu, warga juga mendapat lahan pekerjaan baru sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, sebagian besar, kata Efendi hanya menjadi kuli dan tenaga keamanan.

Sejak ada Lippo di daerah Cibatu, beberapa masyarakat bekerja di Lippo meskipun sebatas kuli. “Ada yang kuli, ada yang nyapu di Lippo. Ada juga kuli mencuci di perumahan. Sebelumnya (mereka) petani, menanam padi. Juga pengrajin batu bata,” katanya.

Namun jumlah yang menolak kehadiran Meikarta tidaklah sedikit. Sebab Kota impian masa depan yang dibanggakan, ternyata mesti dibayar dengan harga mahal. Lahan pertanian yang menjadi sektor paling menjanjikan bagi petani kini telah beralihfungsi menjadi proyek properti raksasa yang tak sanggup dijangkau warga lokal.

Lain dari itu, pengerjaan proyek menimbulkan dampak lingkungan yang mengganggu warga. Itulah sebabnya Warga Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan melakukan aksi sweeping di lokasi proyek pembangunan mega proyek Meikarta di Kawasan Orange County, Lippo Cikarang, Senin 24 Juli 2017.

Aksi sweeping itu dilatarbelakangi lantaran pembangunan proyek tersebut tidak memperhatikan lingkungan sekitar, terutama warga yang berdekatan dengan proyek pembangunan itu . “Sebagai warga kami merasa resah dengan keberadaan mega proyek Meikarta. Selain warga tidak ada yang diakomodir bekerja, keberadaan proyek tersebut juga menimbulkan kebisingan dan mengakibatkan kerusakan inprastruktur jalan. Ini kan proyek bekerja 24 jam gak berhenti dan jalan jadi becek dari tanah yang bececeran (akibat) proyek ini,” kata H. Mamat koordinator aksi.

Warta, Kepala Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Bara, Warta menolak tegas pembangunan proyek Meikarta. Pasalnya, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang tidak sesuai dan berisiko mendatangkan dampak buruk terhadap kesehatan warga setempat.  “Tentang Amdal pernah ada LSM Pemerhati Lingkungan yang datang kesini dari Jakarta untuk mendiskusikan temuannya dan membeberkan sejumlah data mengenai bahaya yang mengancam warga. Pernah satu waktu saya datang protes kesana tapi malah di tektok, suruh kesana kesini, akhirnya saya tegurlah manajernya, tapi tetap saja tidak digubris oleh pihak Lippo, mereka terus mengerjakan proyeknya,” kata Warta saat ditemui sejumlah wartawan, Minggu, 13 Agustus 2017.

Warta juga mengungkapkan beberapa keluhan yang sering dia terima dari warganya, bahwa selama proses pengerjaan proyek pembangunan Meikarta tersebut, ada sekitar 70 an Kepala Keluarga (KK) yang terganggu dengan keberadaan proyek tersebut. Gangguan itu adalah kebisingan suara mesin-mesin dan kendaraan proyek yang tak kenal waktu. Dia menuturkan, kebisingan itu terjadi mulai dari pagi hari hingga pagi hari berikutnya.

“Kompensasi nggak seberapa yang diterima warga, nggak sebanding lah bagi warga. Tahun lalu sempat ada kompensasi ke warga yang terganggu dengan pembangunan proyek ini, sebanyak 70 KK dikasih kompensasi dari Lippo, tapi cuma sekali, setelah itu nggak pernah lagi,” kata dia yang enggan menyebutkan nilai kompensasi yang diterima warga dari Grup Lippo

Bila menghadapi gerudukan warga, pekerja proyek Meikarta Lippo Cikarang terpaksa berhenti bekerja lantaran didemo warga Cibatu. “Ya terpaksa berhenti operasi dulu. Habis disuruh warga berhenti,” kata Ahmad  salah satu pekerja yang berhasil ditemui.

 

Sweeping warga ke lokasi Meikarta

Sedangkan atasan mereka sudah kabur lebih dulu. Ahmad mengatakan para atasannya yang merupakan orang Tiongkok sudah pada pulang lantaran banyak warga yang menghampiri titik pengerjaan mega proyek tersebut.

“Atasan orang Cina seperti Forman udah pada pulang. Dia kan takut kalau diperiksa. Soalnya polisi udah pada nyamperin. Kalau ketahuan kan gawat. Soalnya mereka pakai Visa Wisata bukan Visa Bekerja,” lanjut pria yang merupakan pekerja asal Bogor itu. Namun kata Ahmad mereka tetap standby atau siap-siap bila ada intruksi lain.

Para pekerja akhirnya hanya duduk dipinggiran pengerjaan ptoyek tersebut atau dibawah mesin crane,pakubumi dan beko.

Pembangunan  Meikarta juga meresahkan warga Kampung Tegal Tipar .  Meikarta menurut warga berpotensi mengganggu ketersediaan dan kualitas air di perkampungan di sekitarnya, seperti Tegal Tipar 2 dan Tegal Damai. “Warga di sini bisa kekeringan air, Pak. Sekarang kualitas air di sini bagus, tapi kita tidak yakin nanti bagaimana (setelah Meikarta mulai berpenghuni-red),” ucap H. Benjin.

Imbas dari Meikarta ini bukan hanya berlaku bagi yang masih hidup, melainkan juga mereka yang sudah meninggal dunia pun tidak akan lolos dari target gusuran.

Di calon lokasi pembangunan Meikarta atau lebih tepatnya di Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, terdapat lahan kuburan seluas lebih dari 1 hektar. Kemungkinan besar lahan tersebut juga bakal dibongkar. Sebab, di areal sekeliling kuburan itu kini telah rata dengan tanah. Lippo merencanakan pembangunan central business district (CBD) dan beberapa gedung pencakar langit di sana.

Berdasarkan keterangan warga Desa Jayamukti, Anwar (sebut saja begitu), sempat ada upaya sosialisasi terkait pembebasan lahan dan lokasi relokasi warga oleh pihak (Pemerintah) Desa kepada sekitar 50-an kepala keluarga yang masih tersisa di desa tersebut beberapa waktu lalu. “Tapi warga tidak ada yang datang,” ujarnya, 26 Agustus.

Ketidakhadiran warga bisa diartikan sebagai bentuk penolakan. Anwar mengaku tidak setuju dengan pembangunan Meikarta. Sebab menurutnya, sebagian besar warga merupakan penduduk pribumi sehingga akan sangat sulit jika harus pindah dan bersosialisasi di tempat tinggal yang baru.

Di sisi lain, gelombang perpindahan penduduk pun bakal memunculkan masalah baru lainnya. Kemacetan lalu lintas hingga kesenjangan ekonomi yang akan semakin jelas, antara kaum papan di wilayah perkampungan dengan para kaum mapan yang mendiami Meikarta.

Bahkan, para petani yang selama ini hidup dari bercocok tanam di Kabupaten Bekasi terancam kemiskinan. “Coba warga setempat yang biasanya hidup dengan bercocok tanam karena ada air akan jatuh miskin. Pasalnya air untuk menghidupi tanaman akan disedot oleh keberadaan apartemen milik perusahaan Lippo itu,” kata beberapa orang PNS Kementerian Pertanian yang dimintai komentarnya dampak terhadap para petani di Kabupaten Bekasi setelah berdiri Apartemen MEIKARTA.

Pria yang berlatar belakang Insiniur Pertanian dari IPB Bogor itu, menyesalkan dengan tindakan dari jajaran Pemda kabupaten Bekasi, memberi izin kepada pengembang tanpa terlebih dahulu minta pandangan dari Kementerian Pertanian. “Benar yang punya wilayah Kabupaten. Tapi secara umum, Kementerian Pertanian punya andil dalam mensejahterakan masyarakat melalui bertani atau bercocok tanam. Coba bukan hanya lumbung padi yang diratakan pengembang tapi juga hasil pertanian lainnya,” jelas pria yang bertugas di salah satu Direktorat di bawah Kementan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dia setuju dengan upaya dan tindakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak serta merta memberi izin kepada pengembang Lippo. “Jadi kami di Kementan ini sangat setuju dengan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia yang menolak keberadaan pembangunan apartemen MEIKARTA di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan. Jadi Pemkab Bekasi harus berpihak kepada masyarakat banyak bukan kepada hanya seorang pengusaha. Ya yang namanya pengusaha  mencari keuntungan sebesar-besarnya dan akan mengesampingkan kepentingan hajat hidup orang banyak khususnya para petani,” terang pria yang tidak mau namanya ditulis di media massa.

Tak urung Meikarta mengusik sekelompok aktivis yang menamakan diri Front Bela Indonesia (FBI). Dalam diskusi mengenai permasalahan pembangunan Meikarta, di Gedung Cawang Kencana, Jakarta, pada Rabu 20 September 2017, mereka menyimpulkan bahwa Meikarta  sangat merugikan masyarakat. Salah satu hasil dari diskusi tersebut FBI akan mengerahkan massa untuk berunjuk rasa menolak Meikarta “Bukan hanya warga sana, tapi semua masyarakat yang merasa memiliki nurani, yang tidak terima tanahnya digarap oleh asing,” kata Ahli Sejarah, Batara Hutagalung, dalam diskusi tersebut. Selain mengerahkan massa, sebelumnya FBI akan menempuh jalur  hukum.

Namun ada pula warga yang diberitakan mendukung Meikarta. Dalam diskusi bertema ‘Gerakan Tolak Meikarta’ di Gedung Cawang Kencana itu. Seorang warga Cikarang bernama Icang Rahardian berkata bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh panitia diskusi yang menyebut bahwa Meikarta telah merampas tanah warga Cikarang, sama sekali tidak terbukti. “Karena fakta di lapangan, masyarakat Cikarang mendukung pembangunan Meikarta,” ujar Icang Rahardian yang disebut-sebut sebagai tokoh masyarakat Cikarang.

Hamdani