KIP Kota Lhokseumawe Gelar Hearing Penyusunan Dapil

Peserta rapat dengar pendapat (hearing) sedang melakukan diskusi terkait penyusnan dapil dan alokasi kursi DPRK Lhokseumawe di Hotel Lido Graha, Kamis (30/11). (FOTO : JEFRY)

forumkeadilan.com. – Aceh. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe menggelar hearing tentang penyusunan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi DPRK Pemilu 2019, acara tersebut berlangsung di Hotel Lido Graha Lhokseumawe, Kamis (30/11).

Hearing atau rapat dengar pendapat ini selain dihadiri oleh pimpinan partai politik (parpol) juga dihadiri unsur Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Lhokseumawe, sejumlah tokoh masyarakat serta pimpinan organisasi pers.

Ketua KIP kota Lhokseumawe, Syahril M. Daud mengatakan, sebelum menetapkan dapil dan alokasi kursi DPRK, KIP setempat sengaja mengundang semua unsur masyarakat termasuk pimpinan parpol. Tujuannya, duduk bersama melakukan dengar pendapat. “Masukan-masukan dalam elemen masyarakat terkait penyusunan dapil dan alokasi kursi DPRK sangat diperlukan, sehingga menjadi masukan bagi kami di KIP,” ujarnya.

Nantinya, kata dia, masukan atau pendapat dan hasil yang diperoleh dari hearing tersebut akan disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat melalui KIP Provinsi Aceh dalam Rapimnas di KPUN.

Menurutnya, menambahkan isu yang paling menonjol sekarang ini menyangkut dengan penambahan kursi DPRK Kota Lhokseumawe. Penambahan kursi sangat tergantung terhadap jumlah penduduk di daerah tersebut.

“Ternyata dana alokasi khusus yang diberikan ke KIP, saat ingin menentukan jumlah kepengurusan parpol, 1%/1000, yang diberikan kepada  KIP hanya 196.240 orang pengurus partai politik. Saat penentuan dana alokasi khusus nanti oleh KPU-RI, akan dihitung semenjak 16 bulan sebelum dilaksanakan pemilihan umum,” jelas pria yang akrab disapa Tgk Matang seraya menambahkan, jadwal hari pemilihan yang telah ditetapkan KPU pada April 2019, jadi yang terhitung untuk penyerahan DAK2 semenjak 27 Desember 2017.

Dia juga menambahkan, saat ini masyarakat Kota Lhokseumawe yang terdaftar sebagai pemilih tetap, belum memenuhi kouta yang telah ditentukan. KIP telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependukan dan Catatan Sipil setempat, jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap hanya mencapai 197.500 jiwa.

“Artinya saat ini kita kekurangan pemilih tetap di Kota Lhokseumawe mencapai 3501 orang lagi, sesuai kuota yang telah ditetapkan dan sesuai jumlah kursi DPRK yang seharusnya harus ada pemilih sebanyak 201.001 orang, KIP tidak mungkin akan menutupi jumlah pemilih yang telah ditentukan, apa lagi dalam waktu dalam batas waktu sesingkat ini,” pungkasnya. (Jefry)