Izin Tertulis Presiden Jadi Pelindung Setya Novanto

Izin Presiden

 

Ketua DPR RI Setya Novanto kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP, dengan alasan KPK tidak menyertakan izin tertulis dari Presiden RI.

“Pagi ini, sekitar pukul 08.00 WIB bagian persuratan KPK menerima surat dari Setjen dan Badan Keahlian DPR RI terkait dengan pemanggilan Ketua DPR-RI Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dalam kasus KTP-e,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Febri menjelaskan surat tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani Plt Sekretaris Jenderal DPR itu menyampaikan lima poin yang pada pokoknya menyatakan Setya tidak bisa memenuhi panggilan KPK.

“Karena menurut surat tersebut panggilan terhadap Setya Novanto harus dengan izin tertulis dari Presiden Republik Indonesia,” kata Febri.

Pada Selasa (22/9/2015).Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penegak hukum harus mendapatkan izin presiden jika ingin memeriksa anggota DPR, MPR, dan DPD.

Hakim Konstitusi menyatakan frasa persetujuan tertulis pada Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai persetujuan presiden.

“Pasal 245 ayat 1, selengkapnya menjadi pemanggilan dan permintaan keterangan tertulis untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden,” kata Hakim Ketua Arief ‎Hidayat saat membacakan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Mahkamah juga memutuskan frasa persetujuan tertulis pada Pasal 224 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai persetujuan presiden.

Senin 30 Oktober lalu Novanto juga tidak memenuhi panggilan KPK. Dalam suratnya, saat itu Novanto mengaku tengah ada kegiatan lain di daerah pada masa reses DPR RI.

Pada 17 Juli 2017, Novanto ditetapkan KPK sebagai tersangka, namun Pengadilan Negeri Jakarta meluluskan gugatan praperadilan Novanto dengan memutuksan penetapan tersangka dia tidak sesuai prosedur.

Anang Sugiana Sudihardjo merupakan Direktur Utama PT Quadra Solution yang ditetapkan sebagai tersangka baru kasus e-KTP pada 27 September 2017. PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek e-KTP.

Anang Sugiana Sudihardjo disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sejak kasus e-KTP mulai diusut pada tahun 2014, Setya Novanto sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan KPK, baik pemeriksaan penyidikan maupun pada saat persidangan. Ia pun tercatat beberapa kali mangkir dengan berbagai alasan.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian status tersangkanya dicabut, Setya Novanto tercatat belum pernah sekalipun memenuhi panggilan KPK.
Ketidakhadiran Setya Novanto itu bahkan sempat menjadi sorotan majelis hakim Pengadilan Tipikor. Bahkan politikus Golkar Yorrys Raweyai menilai KPK sudah seharusnya menjemput paksa Setya Novanto.
Berikut rangkuman daftar pemanggilan KPK terhadap Setya Novanto yang terkait dengan kasus e-KTP.
13 Desember 2016
Diperiksa sebagai saksi untuk Sugiharto dan Irman
Status: Hadir
4 Januari 2017
Diperiksa sebagai saksi untuk Sugiharto
Status: Mangkir dengan alasan sedang di luar negeri
10 Januari 2017
Diperiksa sebagai saksi untuk Sugiharto
Status: Hadir
6 April 2017
Diperiksa sebagai saksi di sidang Irman dan Sugiharto
Status: Hadir
7 Juli 2017
Diperiksa sebagai saksi untuk Andi Narogong
Status: Mangkir dengan alasan sakit
14 Juli 2017
Diperiksa sebagai saksi untuk Andi Narogong
Status: Hadir
11 September 2017
Dipanggil sebagai tersangka
Status: Mangkir dengan alasan sakit
18 September 2017
Dipanggil sebagai tersangka
Status: Mangkir dengan alasan sakit
9 Oktober 2017
Dipanggil sebagai saksi di sidang Andi Narogong
Status: Mangkir dengan alasan cek kesehatan
20 Oktober 2017
Dipanggil sebagai saksi di sidang Andi Narogong
Status: mangkir dengan alasan ada acara partai dan acara bersama Presiden
30 Oktober 2017
Dipanggil sebagai saksi untuk Anang Sugiana Sudihardjo
You might also like