Fredick Yunardi Kuasa Hukum Setya Novanto: “Saya akan Praperadilkan KPK”

Kuasa hukum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Fredick Yunardi membantah surat perintah penyidikan terhadap kliennya yang beredar di media sosial bukan merupakan produk dari institusi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

“Tidak ada itu hoax” kata Fredick Yunardi saat dikonfirmasi FORUM,Selasa 7 November 2017, malam.

Senada dengan Fredick, Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan saat ini belum keluar SPDP untuk Setya Novanto. “Belum ada. Kita masih fokus di lima orang ini dan juga perbuatan kontruksi penanganan perkara. Di sidang kan kita sedang ajukan saksi dan bukti-bukti,” kata dia di Gedung KPK, Senin 6 November 2017.

Saat ditanya apakah perlu ijin dari presiden untuk memeriksa seorang pejabat negara?. Fredick menjelaskan setiap penegak hukum wajib minta izin presiden sebagaimana putusan MKRI No 76/PUU-XII/2014.
“Menurut pendapat hukum saya setelah membaca UU MD 3 dan putusan MKRI No 76/PUU-XII/2014 , tgl 20/11/2014 . Adalah sebagai berikut: UU MD 3.
Pasal 245 (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Penjelasan UU MD 3

Pasal 245 Cukup jelas.

Putusan MKRI No 76/PUU-XII/2014 , tgl 20/11/2014 .

2.1 Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”;

2.2 Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”;

2.3 Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) selengkapnya menjadi “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yg diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden “

Dengan demikian putusan MKRI telah membatalkan pasal 245(1) UU MD 3, dimana di pasal 245(3) yg berbunyi: (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:…….. ……
termasuk juga dibatalkan oleh MKRI , dengan demikian penydik wajib neminta izin tertulis dari Presiden dan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah kehormatan Dewan sebagaimana pasal 245(2) yang tidak dibatalkan Oleh MKRI

Menurut pendapat kami, karena putusan MKRI No 76/PUU-XII/2014 telah menyatakan pasal 245(1) …persetujuan MKD bertentangan dengan konstitusi , sepanjang tidak ada izin tertulis dari presiden, dan untuk pasal 245(2) tidak di batalkan, sehingga penydik selain wajib meminta izin tertulis dari Presiden, penyidik juga wajib meminta izin tertulis dari MKD.

Sedangkan pasal 245(3) sangat jelas mencantumkan …….ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku …… sangat jelas ayat (3) adalah tentang landasan pada ayat (1) sehingga penafsiran 245(3) tetap wajib izin tertulis dari Presiden.

Dirinya juga mempertanyakan kelompok-kelompok tertentu kebakaran jenggot. Namum Fredick tidak menjelaskan siapa yang kelompok yang dimaksud.

“Mengapa kelompok-kelompok tertentu kebakaran Jenggot?. Petinggi negara secara konstitusi memang dilindungi hukum, kewajiban negara memberikan penelitian dan koreksi sebelum petinggi negara di periksa guna menghindari kriminalisasi terhadap petinggi negara. Barangsiapa pun wajib tunduk dan mentaati putusan MKRI, hukum tidak dapat ditafsirkan, NKRI berlaku hukum positif bukan hukum yang suka-suka ditafsirkan” ujarnya menjelaskan.

Ia pun berjanji akan mengambil langkah hukum jika KPK tetap mengeluarkan sprindik terhadap SN. “Sebagaimana penjelasan saya ke publik melaui media, pertama ajukan praper, kedua melaporkan Tindak pidana sebagaimana pasal 216 KUHP, pasal 414 KUHP, pasal 421 KUHP jo pasal 23 UU 31/1999, dengan ancaman hukum 9 tahun penjara” pungkas dia