Dijadikan Terdakwa, Hiendra Tuding JPU Lakukan Permainan

Jakarta – Terdapat realita yang cukup unik, dan ini menimpa kepada seorang pengusaha bernama Hiendra Soenjoto. Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hiendra dijadikan terdakwa, padahal PN Jakarta Selatan, dalam putusan Praperadilan jelas menyatakan bahwa semua dakwaan harus dibatalkan.

Kendati demikian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Reza besama Theodora bukannya mencabut dakwaan terdakwa di PN Jakarta Utara melainkan tetap menyidangkan Hiendra sebagai terdakwa. Dan saat ini persidangannya sedang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Merasa ada yang tidak beres, akhirnya Hiendra pun angkat suara. Menurutnya, kasus ini sangat dipaksakan, karena mengabaikan putusan pengadilan sebelumnya. “Saya menjadi terdakwa, karena ada yang ingin menguasai harta dan perusahaannya. Saya juga menduga ada permainan JPU dalam kasus ini,” ujarnya pada wartawan, Kamis (16/11/2017).

Majelis hakim PN Jakarta Utara yang menangani perkaranya telah mengalihkan status penahanan terdakwa Hiendra dari rutan menjadi tahanan kota pada Jumat (10/11), namun Hiendra masih tetap meringkuk di dalam sel tahanan Rutan Cipinang hingga Senin (13/11). Ironisnya, kenapa JPU tidak langsung mengeksekusi dan mengeluarkan Hiendra dari tahanan. Ada apa dengan Jaksa?

“Berdasarkan surat penetapan perintah penahanan Hakim PN Jakarta Utara Nomor: 1121/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. Setelah melalui rapat majelis hakim, terdakwa Hiendra Soenjoto status penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota,” ujar Ketua majelis hakim Ramses Pasaribu, sebelum menutup persidangan lanjutan pada Kamis pekan lalu dengan agenda pemeriksaan saksi.

Ketiga orang saksi itu adalah Azhar Umar, Muhamad Bachitar Nasution dan Reza Irfansyah diambil sumpahnya. Saksi yang pertama diperiksa adalah Azhar Umar (saksi pelapor).

Di persidangan, Azhar menyatakan pernah diperiksa oleh polisi sebagai pelapor. “Saya melaporkan Hiendra karena telah dirugikan dalam keterangan palsu pada akta notaris nomor 116, berdasarkan pasal 263, 264 dan 266 ayat (1) KUHP,” ujarnya seraya mengatakan kerugiannya karena sahamnya menjadi hilang.

Menurut Azhar, akta notaris Nomor: 166 itu inbreng, karena terdakwa dalam RUPS itu telah mengubah statusnya, yang seharusnya menjadi Direktur Utama (Dirut).

“Seharusnya saya yang menjadi Dirut pada 25 Juni 2014 itu. Pada saat itu saya memberi kuasa kepada Reza untuk mewakili saya yang tidak bisa hadir dalam RUPS. Tapi pada saat itu Reza tidak diizinkan masuk, dan akhirnya diketahui susunan direksi telah diubah oleh terdakwa,” ujarnya sembari mengatakan aset sebesar Rp3 Triliun itu sudah tidak ada.

“Inbreng karena ternyata lahan yang berada di Marunda milik TNI AL, sehingga saya mengalami kerugian saham di PT Multicon. Saham saya hilang sebanyak 5.155 lembar saham, menjadi 3.608,5 lembar,” ungkap Azhar sambil mengatakan perusahaan juga menjadi pailit.

Keterangan Azhar tersebut dibantah oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, Nurul Syafuan dan Sahat Harahap. Menurut Nurul, akta notaris nomor: 116 sudah diuji di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan adanya gugatan perdata. Dan putusanya menyatakan bahwa akta tersebut sah. “Berarti tidak ada masalah,” jelasnya.

Menurut terdakwa Hiendra, keterangan saksi Azhar tersebut banyak yang palsu dan berbelit-belit. “Banyak keterangan palsu di BAP serta keterangannya di pengadilan ada yang palsu dan berbelit-belit,” elaknya seraya mengatakan hingga majelis hakim beberapa kali menegurnya.

Salah satu keterangan palsu yang diungkapkan Hiendra adalah saksi mengatakan tidak pernah membuat laporan polisi lainnya. “Kenyataannya di persidangan penasihat hukum saya membeberkan bukti adanya tiga laporan yang sama, dan diakuinya” ungkapnya.

Selain itu, mengenai kerugian yang diderita saksi. Bahwa saham pribadinya hilang senilai 5.155 lembar saham menjadi 3.608,5 lembar saham ini merupakan keterangan palsu. Karena dia tidak bisa membuktikan kekurangan sahamnya terbut. “Di persidangan kami buktikan bahwa sahamnya masih tetap sama 5.155 lembar,” ujarnya.

Keterangan palsu lainnya menurut saksi tidak dijelaskannya nilai inbreng dalam laporan keuangan, padahal kata Hiendra, dalam bukti audit laporan keuangan perusahaan jelas tercantum nilai tersebut.

Untuk diketahui, Hiendra Soenjoto dijadikan terdakwa kembali oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan kasus sama yang sebelumnya pernah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan semua dakwaan dibatalkan dan terdakwa dikeluarkan dari Tahanan oleh Putusan Pra Peradilan No.117/PID.Prap/2017/PN.Jkt.Sel pada tanggal 24 Oktober 2017.