Adi Warman: “Apa Yang Dilakukan Setya Novanto Akan Sia-Sia”

 

Berbagai upaya yang dilakukan oleh KPK untuk menahan Ketua DPR RI, Setya Novanto mendapat apresiasi dari Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Adi Warman. “Karena beberapa waktu sebelum KPK resmi mengeluarkan surat penangkapan terhadap Setya Novanto, saya sudah menjelaskan kepada beberapa media agar KPK segera menjemput paksa Setya Novanto”, ungkapnya kepada FORUM

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus penjemputan paksa terhadap ketua DPR RI, Setya Novanto tersebut, berikut wawancara Abdul Farid dari FORUM dengan Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Adi Warman, SH.,MH.,MBA pada Kamis 16 November 2017. Berikut Nukilannya;

 

KPK akhirnya menerbitkan surat pengkapan dan disusul dengan penetapan Setya Novanto sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), dan penahanan. Apa tanggapan GNPK?

Yang pertama kami dari GNPK mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPK. Karena beberapa waktu sebelum KPK resmi mengeluarkan surat penangkapan terhadap SN, saya sudah menjelaskan kepada beberapa media agar KPK segera menjemput paksa SN. Dan akhirnya apa yang saya sampaikan itu tersebut benar dilakukan oleh KPK. Oleh karena itu kami dari GNPK sekali lagi memberikan apresaisi terhadap KPK. Kalau KPK tidak cepat melakukan atau mengeluarkan surat perintah penangkapan itu, akan menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum yaitu dalam pemberantasan korupsi.

Selain menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum dan juga nama KPK akan hancur. Menurut saya apa yang dilakukan KPK terhadap saudara SN (Setya Novanto)  ini bisa dianggap telat namun demikian tidak masalah daripada tidak ada tindakan tegas sama sekali. kenapa sih KPK harus melakukan jemput paksa terhadap SN? Itu pertanyaan besarnya, kita harus tau atau publik harus mengetahui bahwa hukum acara yang sudah dibuat oleh undang undang dalam kata lain hukum acara yang sudah diatur oleh undang undang itu tidak dihiraukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini saudara SN

Di situ kita harus melihat bahwa ada dua persoalan besar; yang pertama pemanggilan SN sebagai saksi  untuk kasus orang lain tiga kali dipanggil tidak hadir di KPK. Menurut saya saat pemanggilan ke tiga dalam kasus SN sebagai saksi sudah bisa dilakukan penjemputan paksa oleh KPK. Terus yang kedua saudara SN dipanggil sebagai tersangka oleh KPK, juga saudara SN mangkir dari pemanggilan penyidik KPK tersebut.

 

Setya Novanto tidak hadir dalam pemanggilan penyidik KPK dengan berbagai alas an. Apa pendapat Anda, bisa jelaskan?

Itu merupakan alasan yang mengada-ada atau alasan yang sah sesuai peraturan hukum itu perlu kita uji. Dalam urusan pemanggilan seperti yang dilakukan oleh KPK terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto, penyidik itu memiliki kacamata subyektif. Sehingga dia bisa percaya atau tidak terhadap berbagai alasan yang dikemukakan itu tadi. Kalau penyidik yakin bahwa alasan Setya Novanto Cuma hanya “akal bulus” maka penyidik bisa mengenyampingkan.

Itu satu sisi, sementara sisi lainya yang bersangkutan Setya Novanto sudah menyandang status sebagai tersangka, dan pemanggilan sebagai tersangka baru dilakukan satu kali. Menurut saya boleh juga penyidik langsung melakukan penjemputan paksa atau melakukan penangkapan. Sebenarnya tidak perlu dipanggil lagi dan langsung ditangkap, karena sudah ada indikasi dipanggil sebagai saksi saja yang bersangkutan tidak mau datang

Proses proses hukum seperti ini semua sudah diatur dalam KUHAP. Kalau alibi tentang hak imunitas, ijin Presiden dan lain lain itu semua menurut saya bulsit. Cuma akal-akalan untuk membela diri. Karena semua sudah jelas diatur dalam undang undang. Imuntas itu dipergunakan untuk apa, bukan untuk kepentingan korupsi. Anggota DPR itu punya hak imunitas untuk hak bertanya yang fungsinya sebagai anggota dewan yang di antaranya untuk mengkritisi kebijakan kebijakan pemerintah dan lain sebagainya.

Jadi saya tegaskan hak hak tersebut tidak bisa berlaku untuk kasus korupsi. Ini memang blunder atas penyampaian oleh tim kuasa hukumnya Setya Novanto. Tapi saya tidak mau ke sana karena itu saya anggap tehnik si pengacara untuk membela klienya. Tapi publik bisa melihat dan menilai kemampuan dari seorang pengacara seperti itu. Bagaiamana dia mencoba menafsirkan sebuah undang-undang dari kacamata dia untuk membela kepentingan hukum klienya. Tapi, apa yang dilakukan oleh kuasa hukum Setya Novanto berimpilikasi terhadap Partai Golkar, karena saya dapat kabar ada yang pro dan kontra terhadap maneuver-manuver yang dilakukan oleh kuasa hukum Setya Novanto tersebut

 

KPK akhirnya menerbitkan surat perintah penangkapan dan menetapkan Setya Novanto sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Apa komentar Anda?

Ini merupakan potret terburuk lembaga negara yaitu DPR atas ulah Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI yang tidak mau mentaati hukum. Seharusnya disinilah kepatuhan dan legowonya seorang pemimpin atau pimpinan lembaga negara. Kalau sudah begini apa jadinya, Ketua DPR RI Setya Novanto masuk sebagai daftar pencarian orang (DPO), ini apa kata dunia

Fredrich Yunadi

Apa yang membuat Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto tidak legowo datang dan menyerahkan diri ke KPK. Bisa dijelaskan?

Menurut analisa saya, ada beberapa faktor sehingga Ketua Umum Golkar itu tidak mau datang dan menyerahkan diri ke KPK. Faktor pertama ada kemungkinan nyanyian terdakwa atau saksi di persidangan dalam kasus KTP elektronik itu benar SN terlibat.

Kedua, ia mencoba menggunakan kekuatan ekstra yudisial dalam menghadapi kasus hukumnya, terus yang ketiga SN ingin coba-coba dalam artian KPK bisa atau tidak menyentuh dirinya lagi. Itu upaya yang dilakukan oleh SN dengan melihat celah-celah hukum yang ada

Jadi tiga hal itu yang berusaha dilakukan oleh SN untuk menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum dalam kasus korupsi KTP elektronik. Saya tekankan kalau setiap kasus korupsi yang mengkaitkan banyak orang yaitu ilmu yang dipakai itu adalah SDM, itu istilah saya. SDM itu apa? Selamatkan diri masing masing. Ini sekarang buktinya, SN berupaya denga berbagai cara untuk lolos dari jeratan hukum.

 

Agus Raharjo dan Saut Situmorang dilaporkan ke polisi oleh Sandi Kurniawan pengacara SN atas dugaan pembuatan surat palsu. Sandi merupakan salah satu anggota tim kuasa hukum Ketua RI Setya Novanto yang tergabung dalam Yunadi and Associates. Apa komentar Anda?

Apa yang dilakukan oleh pihak SN dan tim pengacaranya saya kira akan sia-sia dan tidak akan bermuara ke pengadilan. Saya yakin dan optimis itu tidak akan berlanjut dan akan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3).  Kenapa demikian? Pertama jawabanya sederhana saja, apa sih yang dipalsukan, kalau memang disitu ada hukum acara yang dilanggar ya pihak SN melakukan praperadilan bukannya lapor ke Bareskrim. Itu prosedur hukum yang benar, kalau ini masalah adimistrasi silahkan bawa kasus ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Untuk diketahui oleh masyarakat bahwa ada penyidikan belum tentu ada tersangkanya, kalau tidak cukup bukti ya tidak dilanjutkan proses hukumnya.

Pihak Setya Novanto mengajukan gugatan dengan nomor perkara 219/G/2017/PTUN.JKT. Pihak tergugatnya adalah Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI.. apa komentar Anda?

Saya yakin gugatanya akan NO atau tidak diterima. Kenapa demikian? Karena pihak Imigrasi hanya menjalankan perintah dari KPK. Ini membuktikan apa yang ramai dibicarakan dikalangan publik bahwa pihak Setya Novanto sudah terdesak sehingga apa saja akan ditempuh untuk berusaha lepas dari jeratan hukum.