Tidak Ada Koordinasi Antara Institusi Pengguna Senjata Api

Wawancara Dengan Dr Zulfirman SH MH:

 

 

 

Panglima TNI Gatot Nurmantyo sempat menyebut isu institusi mengimpor senjata secara ilegal. Pernyataan ini menjadi polemik karena pengimpor senjata itu Mabes Polri untuk kebutuhan Brimob. Menurut Akademisi Universitas Pemberdanyaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan, Dr Zulfirman SH MH, polemik ini menjadi bukti kurangnya bahkan cenderung tidak ada koordinasi antar institusi pengguna senjata api. “Wajar Panglima TNI khawatir karena keamanan dan pertahanan negara menjadi tanggungjawab utamanya,” katanya. Berikut penuturannya kepada Zainul Arifin Siregar dari FORUM Keadilan:

 

 Bagaimana Anda menilai polemik antara Polri dan TNI terkait impor senjata dari Bulgaria? Apakah polemik ini bisa disebut sebagai bukti kurangnya koordinasi antar instuitusi pengguna senjata api?

 

Hemat saya, polemik yang terjadi antara Polri dan TNI terkait impor senjata dari Bulgaria tersebut, sesungguhnya terletak pada siapa pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang yang dapat mengimpor sejata. Artinya, secara normatif hal ini terkait dengan subjek norma (siapa yang memiliki kewenangan) untuk membeli senjata. Satu pihak kewenangan itu ada pada TNI sebagai angkatan yang sah dalam menjaga kemanan negara, pada sisi lainnya Polri berpendapat kewenangan ada pada Polri dengan dasar pemikiran senjata tersebut untuk keperluan Polri. Saya sependapat dengan Anda, hal ini menunjukkan bukti kurangnya, bahkan saya cenderung mengatakan tidak ada koordinasi antar institusi pengguna senjata api. Oleh karenanya, wajar saja hal itu mengkhawatirkan atau menggelisahkan panglima TNI bila dilihat dari sisi keamanan dan pertahanan negara yang menjadi tanggung jawab utamanya.

 

Panglima TNI menyebut ada isu institusi mengimpor senjata secara ilegal hingga menjadi polemik. Anda menyebut impor ini menggelisahkan Panglima ataukah karena kegagalan komunikasi antara TNI dan Polri?

Seperti saya sebutkan tadi, masalah yang terjadi sesungguhnya seputar subjek norma yang diberi wewenang dan berhak membeli senjata dari Bulgaria tersebut. Bila merujuk ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951, subjek yang diberi wewenang membeli senjata berada pada kewenangan Menteri Pertahanan. Tehnis pelaksanaannya dapat saja dilakukan oleh angkatan atau intansi lain yang memerlukannya. Oleh karena itu, wajar saja Panglima TNI melontarkan pernyataan demikian, karena dari sisi subjek normanya (pembeli) tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam undang-undang.

 

Senjata impor dikabarkan masuk ke Indonesia sebelum terbit rekomendasi ijin dari Kabais TNI. Apakah ini legal atau ilegal, mengingat impor senjata itu untuk kebutuhan institusi keamanan negara? 

Tadi sudah saya katakan, dilihat dari sisi subjek normanya berdasarkan UU No. 12 Tahun 1951 pihak yang diberi wewenang untuk membeli senjata ada pada Menteri Pertahanan. Jika bertentangan, itu jelas bertentangan dengan undang-undang dan akibatnya apa yang dilakukan tidak sah. Perlu diingat, terkait polemik itu harus dipisahkan antara prosedur administrasi pembelian senjata dengan subjek yang berwenang. Dari sisi prosedur administrasi pembelian senjata tersebut sah, tapi dari sisi kewenangan subjeknya (subjek normanya) karena dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, tentunya hal itu cacat hukum. Oleh karena itu, wajarlah jika ada pendapat yang mengatakan pembelian itu illegal. Dan terhadap ini, memang TNI mempunyai kepentingan, karena TNI adalah institusi resmi yang berhubungan langsung dengan keamanan negara.

 

Ijin impor senjata diatur dalam UU No 16/2012, Peraturan Pemerintah No 76/2014 dan Peraturan Menteri Pertahanan No 7/2010. Ketiga aturan ini menyebut impor senjata harus seijin Menteri Pertahanan. Bagaimana menurut Anda? Perlukah ketiga aturan tersebut direvisi untuk memperkuat koordinasi antar isntitusi pengguna senjata? Alasannya?

Kalau dicermati isi dari tiga peraturan perundang-undangan tersebut, isinya hanya mengatur prosedur administrasi pengadaan senjata, tidak mengatur ketentuan materil tentang subjek dan kewenangan pembelian senjata. Menurut hemat saya, ketentuan yang sudah ada tidak perlu diganti, hanya saja perlu dilengkapi dengan membuat undang-undang khusus yang lebih rinci dan lengkap tentang subjek dan kewenangan institusi negara yang dapat membeli senjata.

UU No. 12 Tahun 1951 perlu diganti atau disempurnakan karena isinya sangat sumir dan terlalu umum. Alasannya, seperti telah saya sebutkan, subjek yang berwenang untuk membeli senjata oleh pemerintah berada pada kewenangan Menteri Pertahanan; karenanya Menteri Pertahanan adalah pihak yang paling berkompeten mewakili pemerintah. Jadi perlu diatur dalam satu undang-undang khusus untuk itu yang menentukan menteri pertahanan sebagai subjek norma dan operasional norma tentang pembelian senjata. Hal ini perlu dilakukan agar terdapat kepastian hukum dan tidak ada lagi salah tafsir dan kerancuan kewenangan antar intansi dalam pengadaan senjata untuk memenuhi kebutuhan tugasnya masing-masing.

 

PINDAD merupakan satu-satunya perusahaan negara yang membuat senjata dan amunisi. Produksi perusahaan ini seakan kurang diminati Polri hingga harus mengimpor dari luar negeri. Bagaimana menurut Anda?

Secara normatif, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP No. 76 Tahun 2014 tentang Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri ada keharusan untuk menggunakan atau membeli produk dalam negeri. Keharusan mempergunakan produk dalam negeri itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) dapat dikecualikan sepanjang industri pertahanan belum dapat memenuhi kebutuhan dapat menggunakan dari luar. Merujuk ketentuan itu, seharusnya Polri memberi prioritas utama terhadap produk dalam negeri jika produk luar negeri memiliki kesamaan baik dari segi kualitas maupun tehnisnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk rasa nasionalisme dan mendukung perkembangan dan penguatan ekonomi industri pertanahan nasional. Namun, secara praktis tindakan Polri mempergunakan produk luar negeri dapat dimaklumi karena senjata produk luar negeri dinilai lebih unggul kualitas dan teknologinya dibandingkan dengan produk dalam negeri, atau dapat juga produk dalam negeri belum mampu memenuhi standar tehnis sesuai kebutuhan praktis dari tugas lapangan Polri.

 

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan), Menko Polhukam Wiranto (kedua kanan), dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) menjawab pertanyaan wartawan seusai memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja (Capaja) Akademi TNI dan Polri tahun 2017 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (24/7/2017).

 

Dari situs lelang secara elektronik Polri disebut pagu tender impor senjata sebesar Rp 26.940.000.000. Pemenangnya PT Mustika Dutamas dicantumkan dengan penawaran Rp 26.939.999.892. Selisihnya hanya 108 rupiah saja yang notabene lebih mahal harga sebuah bonbon. Menurut Anda?

Tender impor senjata yang dimenangkan PT Mustika Dutamas dengan selisih harga Rp 108 dari pagu tender sebesar Rp 26.940.000.000;- memang perlu dipertanyakan, karena patut diduga tidak objektifivitasdan sekedar untuk memenuhi formalitas belaka. Secara ekonomi selisih harga Rp 108;- sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap penghematan keuangan negara.  Oleh karena itu tidak layak dijadikan dasar pertimbangan penentu pemenang lelang. Dari fakta itu, terkesan penentuan pemenang tender adalah suatu skenario untuk memenangkan PT Mustika Dutamas yang didalamnya mungkin terselip kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi, wajar saja bila pembelian senjata menjadi polemik apa lagi bagi pihak yang peduli pada keuangan negara.

 

Apa saran Anda?

Terhadap kasus pembelian senjata yang menimbulkan polemik itu kita dapat belajar agar kedepannya untuk pengadaan senjata semua pihak harus taat asas dan aturan hukum, serta berupaya semaksimal mungkin untuk memprioritaskan produk industri dalam negeri. Pada sisi lain, industri pertahanan dalam negeri juga mampu membenahi diri untuk mengembangkan kualitas dan tekonologinya sesuai dengan kebutuhan tehnis praktis dari penggunanya.

Pada sisi lain yang tidak kalah pentingnya, perlu dibentuk undang-undang khusus senjata yang materinya disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga dalam melakukan pengadaan senjata memiliki payung hukum yang kuat untuk dijadikan pedoman bersama dan tidak lagi diatur secara parsial agar terhindar dari penafsiran yang berbeda antar instansi yang membutuhkan senjata.

 

 

You might also like