Kejaksaan Agung Keluarkan Sprindik Untuk Kasi Intel Kejati Bengkulu

 

Kasus dugaan gratifikasi dalam penanganan kasus korupsi di Balai Wilayah Sungai Sumatera ( BWSS) VII Bengkulu.

Kejaksaan Agung akhirnya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan alias Sprindik.

Penerbitan Sprindik ini sebagai pengembangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Kasi Intelijen pada Kejaksaan Tinggi (Kejat) Bengkulu Parlin Purba, Jumat 9 Juni 2017 silam.

“Kita telah terbitkan Sprindik terkait demgan penanganan kasus dugaan korupsi di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Bengkulu, ” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Warih Sadono, di Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.

Hanya saja, Warih masih enggan menyeburkan oknum jaksa yang tengah disasar terkait dugaan penerimaan gratikasi tersebut.

“Kan baru ditandatangani Sprindik-nya. Itu juga masih bersifat umum. Pemeriksaan baru akan dilakukan. Tunggulah, pada saatnya akan diterbitkan Sprindik khusus yang diikuti penetapan tersangka,” pintanya.

“Itu dulu yang baru dapat saya ungkapkan,” tukasnya seraya meninggalkan kerumunan wartawan, di Gedung Bundar, Kejagung.

Dalam kasus OTT KPK di Bengkulu, terdapat sejumlah jaksa dan birokrat ditangkap. Diantaranya Parlin Purba, Kasi Intelijen pada Kejari Bengkulu sebagai tersangka.

Dia diduga menerima suap sekitar Rp160 juta atas pelaksanaan proyek irigasi, tahun anggaran 2015 – 2016, di BWSS VII.

Parlin ditangkap saat bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Irigrasi Amin Anwari dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjuto, Murni Suhardi bersama uang Rp10 juta.

Uang suap itu diduga sebagai imbalan agar perkata dugaan korupsi di BWSS VII agar tidak dilanjutkan.

Ketiga orang ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini dalam proses hukum di peradilan. Sofyan Hadi.