Setelah Menangkap Bupati Nganjuk, KPK Menyegel Suatu Ruang Di RSUD Nganjuk

Rabu malam 25/10/2017 Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel Ruang Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk.

“Ada tiga orang penyidik datang bertemu dengan Kepala Bagian Umum dan masuk ke ruangannya,” tutur Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat RSUD Nganjuk Eko Santoso. Namun ia mengaku tidak mengetahui alasan penyegelan tersebut. “Rumah sakit tidak sedang dalam proses pembangunan maupun penerimaan pegawai baru. Jadi, saya tidak tahu ada perkara apa,” katanya.

Penyegelan tersebut merupakan kelanjutan dari  Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilkaukan KPK pada Selasa 24/10/2017. Saat ini  penyidik  KPK mengamankan 15 orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Nganjuk, Jawa Timur.

“Benar ada OTT yang dilakukan tim KPK di salah satu kabupaten di Jatim, kami mengamankan sejumlah orang di sana dan juga diamankan sejumlah orang di Jakarta. Sampai saat ini informasi yang kami terima ada sekitar 15 orang yang diamankan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Menurut Febri, sebagian orang yang diamankan itu sedang dalam proses pemeriksaan oleh KPK baik di Jakarta maupun di daerah Kepolisian setempat.

“Tim masih di lapangan jadi kami belum bisa memberikan informasi yang lebih rinci, namun kami konfirmasi ada kepala daerah yang juga sedang dalam proses pemeriksaan saat ini,” kata Febri.

Febri menjelaskan bahwa KPK dulu memang pernah menangani kepala daerah yang diamankan pada OTT kali ini tetapi tidak bisa diselesaikan karena kasus itu kemudian dilimpahkan berdasarkan perintah Hakim praperadilan.

Ia pun menyatakan bahwa selain kepala daerah, tim KPK juga mengamankan pegawai setempat dan juga pihak swasta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK diduga melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal I Wayan Karya pada putusan Senin (6/3) menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.

Politisi PDI Perjuangan itu disangkakan pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai penerimaan gratifikasi, dengan ancaman bagi pelaku yang terbukti adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Selain terjerat kasus gratifikasi, Taufiqurrahman juga menjadi tersangka dalam pengadaan lima proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Nganjuk tahun 2009.

Lima proyek yang diduga menjadi lahan korupsi Bupati Nganjuk adalah pembangunan jembatan Kedungingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, perbaikan jalan Sukomoro sampai Kecubung, rehabilitasi saluran Ganggang Malang, dan proyek pemeliharaan berkala jalan Ngangkrek ke Blora di Kabupaten Nganjuk.

Dalam kasus itu KPK menyangkakan pasal 12 huruf i UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Taufiq.

Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Namun Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Nganjuk Agus Irianto mengatakan pemerintah kabupaten hingga kini belum menerima surat resmi terkait pemeriksaan sejumlah pejabat, termasuk Bupati Taufiqurrahman dan istrinya Ita Triwibawati.

“Hingga kini, belum ada surat resmi dari KPK terkait dengan siapa saja yang diperiksa. Jadi, kami juga belum tahu perkaranya, termasuk status mereka,” kata Agus.

Namun Agus  memastikan pemeriksaan pejabat kabupaten tidak mengganggu aktivitas pelayanan publik.

“Pak Wakil Bupati juga sudah memerintahkan pada aparatur sipil negara untuk melakukan tugas, fungsi, sebagaimana dalam aturan Undang-Undang. Jadi, di kantor juga ada sekretaris, aktivitas tetap berjalan seperti biasa,” katanya.

Ketika ditanya rencana tindak lanjut pemerintah kabupaten terkait pemeriksaan para pejabatnya, Agus mengatakan,”Kami tidak mau berandai-andai. Yang jelas, kami masih menunggu surat resmi dari KPK baru menentukan langkah selanjutnya”.

Dalam Operasi Tangkap Tangan di Nganjuk pada Rabu (25/10/2017), penyidik KPK mengamankan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dan istrinya Ita Triwibawati serta beberapa pejabat, kepala sekolah, serta pegawai.

Terkait perkara yang diduga berkaitan dengan jual beli jabatan aparatur sipil negara di Kabupaten Nganjuk, penyidik juga telah menyegel ruang di kantor Dinas Pendidikan serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.