Reaksi Atas Rencana Pembentukan Densus Antikorupsi oleh Polri

 

Wacana pembentukan detasemen khusus antikorupsi mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi Hukum DPR dengan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian pada 23 Mei 2017. Sejak itu, Korps Tri Brata menyusun kajian untuk merealisasinya.

Banyak pihak khawatir, pembentukan detasemen khusus ini bakal menjadi jalan untuk melucuti peran KPK. Setahun belakangan, sejumlah anggota DPR berulang kali menggulirkan rencana merevisi Undang-Undang KPK. Terakhir kali muncul rencana menjadikan KPK sebagai lembaga supervisi dan menyerahkan peran penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi ke Polri atau Kejaksaan Agung.

Namun pembahasan pembentukan dentasemen khusus antikorupsi di DPR tetap berlanjut. Kamis 12 Oktober 2017, Jenderal Tito memaparkan hasil kajian lembaganya. Polri berencana merekrut 3.560 anggotanya untuk mengisi detasemen yang ditargetkan akan mulai bekerja pada 2018 tersebut. Tito pun mengajukan anggaran sebesar Rp 2,64 triliun yang akan menjadi tambahan rencana bujet Polri tahun depan.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, mengatakan dasar hukum diperlukan untuk menjamin sistem dan mekanisme kerja detasemen baru ini tidak tumpang-tindih dengan lembaga lain di bidang pemberantasan korupsi. Dia mengingatkan, Polri juga telah memiliki tim antikorupsi di tubuh Badan Reserse Kriminal. “Pembentukan detasemen khusus antikorupsi merupakan kebijakan strategis dan membutuhkan anggaran besar. Tapi hingga kini belum ada uji publik,” kata Adnan kepada media massa.

Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi karena kerja pemberantasan korupsi bakal semakin kuat. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pembentukan densus tersebut membuat KPK, kepolisian, dan kejaksaan bisa lebih padu dalam melakukan koordinasi dan supervisi.

“Jadi, kalau penegak hukum kuat, sebenarnya yang dirugikan adalah pelaku kejahatan. Sehingga, kalaupun densus dibentuk dan diperkuat, saya kira itu positif saja. Bahkan dalam konteks koordinasi dan supervisi KPK akan memberikan dukungan sepanjang itu terkait dengan kewenangan KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,” ujarnya, Selasa 18 Juli 2017.

Febri mengatakan, dalam undang-undang tersebut, ada fungsi koordinasi dan supervisi antara KPK dan dua lembaga penegak hukum lain. Selain itu, Pasal 11 mengatur penanganan korupsi yang dilakukan KPK dibatasi untuk kasus kerugian negara minimal Rp 1 miliar.

Dengan demikian, menurut Febri, pembentukan densus tersebut tidak akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih.