Putusan Ringan Pengedar Pupuk Palsu

 

 

Masyarakat Bangka Belitung pernah dihebohkan dengan terkuaknya gudang penyimpanan pupuk palsu dan tak layak edar di Jln Parit Lalang, Pangkalpinang pada Seninm 31 Juli 2017 lalu. Kabar terkuaknya gudang penyimpanan pupuk palsu dan tak layak edar itu disampaikan langsung oleh Kapolda Kep. Babel kala itu, Brigjen (Pol) Anton Wahono dan rekan duetnya Gubernur Erzaldi Rosman yang hadir di situ untuk memberi keterangan pers. Berdua, kompak mereka menyanjung hasil pekerjaan Tim Satgas Pangan dan sekaligus mencerca para pelaku distributor pupuk ilegal.

“Ini pengungkapan kasus pupuk terbesar, setelah sebelumnya kita pernah ungkap 63 ton pupuk oplosan,” kata Brigjen Anton, saat itu, dengan mimik geram. Ujaran itu, pantas dilontarkannya karena hasil tangkapan pupuk palsu itu, sebanyak 142 ton, jumlah yang terbilang fantastis.

Bukan hanya Kapolda Kep.Babel yang menunjukan kegeramannya, Gubernur Erzaldi, yang hari itu duduk persis disebelah  Kapolda tak kalah geramnya. “Andaikan ratusan ton pupuk palsu dan kadaluarsa ini beredar, jelas petani kita dirugikan. Ini tidak boleh didiamkan dan harus diberi efek jera,” ujar Erzaldi dengan nada tegas.

Namun sayangnya setelah sekian bulan berselang, semangat duet Kapolda dan Gubernur dalam pemberantasan pupuk ilegal itu, saat ini seakan akan menguap percuma. Pasalnya tuntutan jaksa yang berlanjut pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, seakan mementahkan keringat para Tim Satgas Pangan yang bersusah payah mengungkap pelaku peredaran pupuk palsu tak layak edar itu.

Tiga terdakwa kasus pupuk palsu itu, yang masing-masing adalah Edi Wem alias Akon (boss CV Elizabeth), Handrianto Tjong alias Ahan (boss PT Setiajaya Makmurindo), dan Suk Liang alias Aleng (Boss PT Ligita Jaya), hanya dituntut lima bulan  kurungan penjara, plus denda sebesar lima juta rupiah oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Babel, Yudi Istono, pada Selasa, 10 Oktober 2017 lalu.

Lebih mirisnya lagi, sidang putusan yang digelar Kamis 12 Oktober 2017 oleh Majelis Hakim yang diketuai Surono dengan anggotanya Maju Purba dan Diah Astuty Miftafiah menvonis ke tiga terdakwa masing masing 2 bulan 20 hari.

Oleh Majelis Hakim ketiga terdakwa dinyatakan bersalah secara sah melanggar Pasal 60 ayat 1 huruf f dan i UU RI No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang ancaman pidananya 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta. Selain itu, dijerat juga Pasal 62 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 huruf a dan e UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman kurungan penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar.

Humas Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Iwan Gunawan SH MH yang ditemui FORUM di ruang Press Room PN Pangkalpinang membenarkan putusan tersebut. “Benar, dalam sidang putusan ke 3 terdakwa perkara kasus pupuk tidak layak edar divonis 2 bulan 20 hari, 2/3 dari tuntutan JPU,” kata Iwan, Senin 16 Oktober 2017.

Vonis 2 bulan 20 hari yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap 3 bos besar pengedar pupuk palsu dan tak layak edar itu langsung membuat heboh masyarakat Bangka Belitung. Tak ayal, berbagai dugaan pun mengemuka. Sempat beredar rumor pihak terdakwa telah menghamburkan sejumlah uang hingga mencapai milyaran rupiah untuk mendapatkan tuntutan dan putusan yang bisa langsung bebas melenggang. Namun rumor ini dibantah keras oleh humas PN Pangkalpinang.

 

Kapolda Kep. Babel kala itu, Brigjen (Pol) Anton Wahono dan Gubernur Erzaldi Rosman memberi keterangan pers

“Rumor itu tidak benar. Kalau ada buktinya silahkan laporkan. Tapi kami berkeyakinan itu tidak ada. Cuma jika ditanya mengapa putusannya cuma 2 bulan? Itu merupakan kewenangan Majelis. Jadi Hakim itu boleh memutuskan minimal 1 hari, dan maksimal sesuai ancaman. Jadi mau diputuskan 1 bulan, atau 2 bulan, atau 3 bulan, itu kewenangan majelis berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan,” terangnya, Senin (16/10/2017) petang, di Ruang Press & Conference PN Pangkalpinang.

Namun ketika disinggung soal pertimbangan yang mendasari Majelis Hakim sehingga menjatuhkan putusan kepada tiga terdakwa yang dinilai banyak pihak tidak manusiawi. Dikatakan Iwan pertimbangan majelis hakim tentunya berdasarkan fakta persidangan.

“Pertimbangannya di fakta persidangan. Adapun lebih jelasnya silahkan ke Majelis Hakim yang bersangkutan,” pungkasnya.

Bantahan juga dilontarkan kasi Penkum Roy Arland, seizin Kajati Babel Happy Hadiastuti menjelaskan, jika rencana tuntutan terhadap ketiga terdakwa bos pupuk tidak itu sudah sesuai prosedur, dan pertimbangan tertentu sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Kami tegaskan, bahwa berita jaksa terima uang dari terdakwa supaya dituntut ringan itu tidak benar. Tim JPU menuntut hukuman 5 bulan penjara, denda Rp 5 juta dan subsidair 3 bulan penjara itu, sudah melalui proses kajian dan berbagai pertimbangan,” tegas Roy Arland diruang kerjanya, Senin siang 16 Oktober 2017.

Lebih lanjut Roy menjelaskan, diantara pertimbangan hukum ketiga terdakwa dituntut ringan oleh JPU, karena terdakwa belum pernah dihukum. Para terdakwa juga koperatip, bersikap baik dipersidangan, mengakui dan menyesali kesalahannya, juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Pupuk itu juga dibeli langsung dari pabrik, yang tanpa disadari oleh terdakwa ternyata komposisi kandungan zat kimia dalam pupuk itu tidak sesuai sebagaimana yang tertera pada karung kemasannya.

”Kita bekerja sesuai prosedur saja, sesuai aturan. Ketiga terdakwa bos pupuk itu dituntut 5 bulan penjara, denda Rp 5 juta Subsidair 3 bulan penjara, itu sudah sebanding dengan perbuatannya. Dan JPU yakin hukuman itu sudah memberikan efek jera kepada para terdakwa,” ungkapnya.

Ketika dimintai tanggapannya, atas desakan publik agar JPU banding atas putusan majelis hakim? Roy menyatakan bahwa JPU masih menyatakan sikap pikir-pikir, dan belum menyatakan menerima putusan majelis hakim. “Yang jelas, atas putusan perkara itu JPU masih menyatakan pikir-pikir, dan tidak langsung menerima putusan majelis. Soal itu (desakan publik-red) kami akan pertimbangkan lagi. Dan tentunya kami perlu petunjuk dari pimpinan,” terangnya.

Saat ditanya, apakah pihak kejaksaan akan menempuh jalur hukum atas pemberitaan sebuah media lokal, yang telah menuding jaksa dan hakim terima uang suap? Roy menyatakan hingga kini belum ada petunjuk dari pimpinan untuk mengarah ke proses hukum. “Sementara ini belum ada perunjuk untuk mengarah kesana (proses hukum- red). Intinya, kami membantah keras isi berita dimedia tersebut,” tutupnya.

Rumor peredaran uang panas dalam pengamanan kasus itu ternyata tidak hanya menimpa Majelis Hakim dan Jaksa akan tetapi beberapa media dan wartawan juga tak luput dari tudingan adanya menerima uang panas tersebut. Dalam pemberitaan salah satu media lokal, secara terang-terangan menyatakan adanya dugaan permainan oleh oknum jaksa dan hakim. Bahkan, dinyatakannya ada peredaran ‘uang panas’ senilai Rp 100 juta yang dibagi-bagikan kepada 25 wartawan untuk meredam tuntutan dan putusan majelis hakim pengadilan. Termasuk, diterima pula oleh wartawan media yang memberitakan soal bagi bagi fulus.

Merasa difitnah, para pimpinan media cetak dan online yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Minggu 15 Oktober 2017 mengambil sikap. Dalam sikap resminya, Ketua PWI Babel, M Fathurrakhman mengatakan PWI bersama SMSI mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung untuk segera menyatakan banding terhadap putusan tersebut. “Karena jika tidak, maka patut diduga apa yang diasumsikan masyarakat bahwa oknum dari pihak kejaksaan, pengadilan dan wartawan benar menerima suap,” ujarnya.

Tak hanya itu, Fathurrakhman yang biasa disapa Boy ini juga mengatakan akan mengambil tindakan tegas jika ada wartawan yang tergabung dalam organisasi PWI, turut menerima aliran dana tersebut.

“Kita minta rekan-rekan media juga tidak menulis hanya dengan dasar opini semata tanpa mengindahkan Kode Etik Jurnalistik karena bisa berakibat fitnah. Apalagi tanpa kata dugaan dan oknum wartawan untuk menjaga marwah profesi dan organisasi,” tandasnya.

 

ROMLI MOKHTAR