Pledoi Ditolak, Buni Yani Tetap Terancam Dua Tahun Penjara

 

Selasa 17 Oktober 2017 lalu, pengacara kasus dugaan pelanggaran Undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjerat Buni Yani, Aldwin Rahadian, menolak segala tuntutan jaksa karena berdalih tidak ada unsur pidana yang menjerat kliennya.

“Tidak ada saksi yang dihadirkan melihat betul klien kami Buni Yani memotong video Ahok. Analisis yuridis yang dilakukan, itu asumsi JPU,” ujar Rahadian, di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Selasa.

Dalam pembacaan pledoi, alat bukti serta saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan tidak menunjukan adanya unsur pidana serta pasal-pasal sangkaan pun tidak terbukti.

“Perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa sangat tidak jelas, apalagi yang berkaitan dengan pasal 32 ayat 1 sebagai dasar menuntut terdakwa,” katanya.

Menurut dia, kasus ini seharusnya sudah dihentikan, terlebih mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama telah diputus bersalah.

Ia pun meminta, pembacaan pledoi ini menjadi bahan pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan perkara Buni Yani seadil-adilnya. “Dengan demikian, Majelis Hakim meminta memutus perkara ini seadil-adilnya,” katanya.

Namun pada Selasa 24 Oktober 2017 atau seminggu setelah pledoi Buni Yani, Jaksa Penuntut Umum menolak nota pembelaan atau pleidoi yang disampaikan tim kuasa hukum Buni Yani dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Membantah atas pledoi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa. Intinya kami tidak menerima apa yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa, sehingga kami bersikukuh pada tuntuan kami,” kata jaksa Andi M. Taufik pada Selasa di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, tempat sidang berlangsung.

Andi mengatakan hakim menanggap sah dakwaan tersebut. Dakwaan jaksa, menurut dia, juga sudah diperkuat dengan bukti-bukti. “Alat bukti-bukti yang ada uraiannya dengan unsur pidana menurut mereka (penasihat hukum) tidak terbukti. Tapi menurut kami dengan saksi, surat petunjuk, ahli, dan terdakwa juga mengakui itu memang dari handphone-nya terdakwa. Apa lagi yang harus diragukan,” katanya.

Sidang perkara itu akan dilanjutkan Selasa (31/10) dengan agenda penyampaikan tanggapan terdakwa mengenai pernyataan jaksa hari ini.

Sebelumnya Jaksa menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp100 juta  subsider tiga bulan kurungan kepada Buni Yani karena menilai dia terbukti melanggar pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Buni Yani menjadi terdakwa perkara itu karena mengunggah ke media sosial video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016, ketika dia menyebut adanya orang yang menggunakan Alquran Surah Al Maidah 51 untuk tujuan tertentu. Penyebaran video itu memicu protes dan demonstrasi besar.

Ahok kemudian dinyatakan bersalah melakukan penistaan agama dan dihukum dua tahun penjara karena pidato itu.