Pimpinan Golkar ini Tak Tahu Bahwa KPK Pernah Keluarkan Sprindik Baru

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengeluarkan Sprindik baru untuk mantan Walikota Makasar Ilham Arief Sirajuddin. Tapi Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Erwin Ricardo Silalahi tidak tahu. Dengan alasan KPK belum pernah mengeluarkan Sprindik baru, ia memempertanyakan niat KPK  mengeluarkan Sprindik baru untuk Setya Novanto.

Erwin Ricardo bahkan mencurigai bahwa KPK  bukanlah sebuah institusi pemberantasan korupsi belaka. “Ini semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa KPK sudah menjadi alat politik,” kata Edwin di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (30/9).

Sebab, kata Edwin, KPK tidak pernah menerbitkan Sprindik usai dua proses praperadilan sebelumnya. Proses praperadilan untuk melawan KPK pertama kali digunakan oleh Kepala BIN sekarang, Budi Gunawan, 2015 silam. Saat itu, Budi Gunawan ditetapkan tersangka oleh KPK dalam dugaan kasus gratifikasi.

Masih dalam tahun yang sama, jalur praperadilan juga digunakan oleh mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo. Sebelumnya, Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan permohonan keberatan wajib pajak PT Bank Central Asia Tbk pada 1999.

Dalam kedua praperadilan tersebut, status tersangka yang ditetapkan KPK kepada dua orang tersebut dicabut oleh pengadilan. “Kenapa KPK tidak menerbitkan sprindik baru terhadap Pak Hadi Purnomo dan Pak Budi Gunawan,” ucap Erwin.

Ia pun mengkritik langkah yang dilakukan KPK bukanlah langkah hukum melainkan langkah yang sarat akan politis. Erwin pun menduga adanya kekuatan politik besar yang berada di belakang lembaga anti rasuah tersebut. “Ada satu kekuatan besar, kekuatan yang kuat yang mengendalikan KPK sehingga langkah-langkahnya tidak lagi dilihat orang dalam dimensi penengakan hukum tetapi lebih pada kepentingan politik,” tutupnya.

Pertanyaan Erwin mengapa KPK tidak mengeluarkan Sprindik baru untuk Budi Gunawan antau Hadi Purnomo memang patut diapresiasi. Tapi dalihnya menolak Sprindik baru untuk Setya Novanto karena KPK belum pernah mengeluarkan Sprindik baru tentu tidak betul.

Pada  Mei 2015, KPK mengeluarkan Sprindik baru untuk mengusut dugaan korupsi yang dilakukan mantan Walikota Makasar  Ilham Arief Sirajuddin‎. Setelah kalah di praperadilan, lembaga antirasuah ini langsung menerbitkan sprindik baru bagi bekas wali kota Makassar itu.

 

Ilham Arief Sirajuddin mantan Walikota Makasar

Setelah kalah di praperadilan, KPK memang diharuskan mengembalikan sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan korupsi PDAM Kota Makassar. KPK pun sudah mengembalikannya.

Namun setelah dikembalikan pada Selasa (9/6) kemarin, penyidik pun kembali menyita lagi barang bukti di PDAM dan PT Traya Tirta Makassar. Pasalnya KPK sudah kembali menerbitkan surat perintah penyidikan yang baru.

‎”Dengan dikeluarkannya sprindik baru penyidik kembali menyita barbuk tersebut,” kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, yang ketika itu dijabat Priharsa Nugraha saat dihubungi, Rabu (10/6/2015).