Perppu Ormas Disahkan, Wiranto Senang, Alumni 212 Kesal

 

Melalui Sidang Paripurna, Selasa 24 Oktober 2017,  DPR akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas sebagai Undang-Undang.

Rapat sempat berjalan alot karena sikap fraksi mengenai perppu ini terbelah. Ada 3 peta kekuatan terkait sikap fraksi dalam Perppu Ormas. PDIP, Hanura, NasDem, dan Golkar telah menyatakan mendukung perppu itu disahkan menjadi undang-undang pengganti UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Kemudian 3 fraksi, yaitu PKB, Demokrat, dan PPP, juga mengatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi UU namun dengan catatan. Mereka meminta dilakukan revisi bila UU itu disahkan menjadi UU. Sementara itu, Gerindra, PKS, dan PAN masih tegas konsisten sejak awal menyatakan menolak Perppu Ormas.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pun mengapresiasi langkah DPR yang telah mengesahkan Perppu Ormas tersebut.

Nah sekarang kalau kemudian DPR menyetujui dan mensahkan ya syukur Alhamdulilah,” kata Wiranto di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Wiranto menjelaskan, pemerintah telah mempertimbangkan dan mengkaji Perppu Ormas tersebut sebelum diusulkan kepada DPR. Pemerintah menyebut, Perppu Ormas itu bukan merupakan alat untuk bertindak sewenang-wenang. Wiranto juga membantah Perppu Ormas itu digunakan untuk mendeskreditkan ormas Islam. Namun, kata Wiranto, Perppu Ormas diperlukan untuk mengamankan NKRI dan mempertahankan ideologi Pancasila.

“Perppu itu pertama bukan sewenang-wenangan ya, perppu itu juga bukan mendeskreditkan ormas Islam, bukan. Perppu semata-mata mengamankan ideologi kita ideologi Pancasila, mengamankan NKRI,” ujarnya.

Wiranto mengatakan, aturan ini diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam membubarkan ormas yang kegiatannya bertentangan dengan ideologi Pancasila dan NKRI.

“Kita sudah mempertimbangkan bahwa dengan Undang-Undang yang saat ini maka terdapat satu kesulitan untuk segera katakanlah membubarkan ormas-ormas yang nyata-nyata dalam kegiatannya bertentangan dengan Pancasila, dengan ideologi negara,” jelas Wiranto.

Sebaliknya, Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif menyesalkan DPR mengesahkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas jadi undang-undang. Dia pun mempertanyakan sikap DPR ini.

“Saya akan kordinasi ke dalam untuk mengambil langkah. DPR maunya apa sih,” ujar Slamet kepada massa yang berdemo di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (24/10/2017) sore. Dia bicara lewat pengeras suara dari atas mobil komando.

Seperti yang disampaikan Slamet, dirinya akan masuk ke dalam Gedung DPR/MPR untuk menyampaikan sikap resmi Presidium Alumni 212 atas disahkannya Perppu Ormas jadi undang-undang.