Pengacara Setya Novanto Menggertak KPK

Fredrich  Yunadi, Kuasa Hukum Serta Novanto, mengancam akan mempolisikan pimpinan KPK jika sprindik baru terhadap Setya Novanto dikeluarkan.  Sebab menurutnya, penerbitan sprindik baru melanggar hukum atas putusan praperadilan.

Padahal menurut Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting,  masih terbuka peluang KPK untuk menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka.

“Hal itu telah dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan MA Nomor 4/2016. Sepanjang KPK masih memiliki paling sedikit dua alat bukti yang sah, KPK masih tetap dapat menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka,” kata Ginting, melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Sebaliknya bagi Frdrich putusan praperadilan sudah final, dan apapun pernyataan pimpinan KPK yang berniat mengeluarkan sprindrik baru adalah pelanggaran hukum. “Kita tidak perlu bukti. Kalau mengeluarkan sprindik saja kan itu sudah perbuatan melawan hukum, kan. Seketika serta-merta sudah langsung kita bikin. Nggak perlu bukti kok kita. Ada statement-nya dari KPK saja kita bisa langsung lapor, kok. Karena kan kita bisa rekam, statement-nya dari TV. Kita kasih ke penyidik, ini lo buktinya,” jelas Fredrich di kantornya.

“Jadi putusan pengadilan itu, terakhir dan mengikat semua pihak. Itu mengapa saya mengatakan dalam hal ini KPK berani mengeluarkan sprindik baru, kami akan mengambil langkah hukum supaya polisi melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya,” kata dia di kantornya, kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (6/10).

Yunadi menjelaskan, pihaknya setidaknya bisa menggunakan tiga dasar hukum untuk melayangkan laporan tersebut.

Pertama, pasal 216 KUHP soal tindakan yang tidak menuruti perintah putusan UU. Kedua, pasal 220 KUHP mengenai seseorang yang memberitahukan atau mengadukan perbuatan tindak pidana, padahal mengetahui hal itu tidak terjadi. Ketiga, pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan.

Karena itu, Yunadi meminta KPK tidak mengeluarkan sprindik untuk menemukan dua alat bukti baru, agar Setnov bisa kembali menjadi tersangka.

“Suatu putusan yang telah diputuskan dan sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat semua pihak, marilah kita sama-sama menghormati

Tapi KPK tak mempedulikan ancaman itu dan berkomitmen menuntaskan perkara dugaan korupsi e-KTP.

“Silakan saja pihak-pihak lain berkomentar atau melakukan tindakan-tindakan. Yang pasti, KPK akan melakukan upaya-upaya dan tindakan-tindakan dalam penanganan kasus e-KTP ini yang sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).

Saat ini KPK masih mempelajari putusan praperadilan Novanto. Pertimbangan hakim soal bukti terkait terdakwa Irman dan Sugiharto tidak bisa digunakan lagi untuk Novanto juga dikaji.

“Sementara di putusan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Irman dan Sugiharto sebenarnya justru ditegaskan lebih dari 6.000 barang bukti yang ada di sana digunakan seluruhnya untuk perkara lain. Ini menjadi concern dan perhatian kita juga,” ujar Febri.