Menyoal Peradilan Konektivitas

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali menghadapi gugatan praperadilan dari tersangka kasus korupsi. Kali ini, tersangka Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh dari kasus korupsi terkait proyek pengadaan helikopter Agusta Westland 101 (AW-101) yang melayangkan gugatan.

“KPK mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PBN Jaksel) untuk menghadiri sidang praperadilan yang diajukan oleh IKS (Irfan Kurnia Saleh), swasta, tersangka dalam kasus pengadaan Heli AW-101,” ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu 18 Oktober 2017.

 

Dari kiri ke kanan, Jubir KPK Febri Diansyah, Dua Pimpinan KPK Saut Situmorang dan Basaria Panjaitan serta Komandan POM TNI Mayjen Dodik Wijanarko menggelar konferensi pers penetapan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka kasus pembelian heli AW 101 di Gedung KPK Jakarta//KOMPAS.com

 

Sidang perdana akan berlangsung hari Jumat, 20 Oktober 2017. Untuk menghadapinya, KPK disebut Febri akan lebih dulu mempelajari gugatan itu. Ini tentu agar jerat tersangka yang ditetapkan KPK tidak lagi lolos. “KPK akan mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang diajukan di praperadilan tersebut.

“Ada satu hal yang baru yang diajukan di praperadilan ini, yaitu terkait dengan proses praperadilan koneksitas. Itu yang diargumentasikan di sini,” ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu 18 Oktober 2017.

Dalam hal ini, penggugat mempermasalahkan penanganan perkaranya oleh lembaga tunggal, yakni KPK. Sementara itu, menurut pemohon, seharusnya yang ditempuh adalah peradilan koneksitas. Yaitu peradilan menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan orang sipil bersama orang militer, seperti diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHAP. “Sementara KPK menggunakan undang-undang yang bersifat khusus, yang diatur misalnya di Pasal 42 UU KPK (UU No 30 Tahun 2002), yang pada intinya KPK mengkoordinir atau melakukan untuk perkara-perkara dengan pelaku yang berasal dari militer dan nonmiliter, itu KPK bisa mengkoordinir,” terang Febri.

Ada risiko yang bisa muncul dari hasil gugatan ini nantinya. “Jadi perlu dicermati juga secara hati-hati bahwa ada risiko dari praperadilan ini nantinya. Bukan hanya terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK, tetapi juga berisiko atau berimbas kepada penyidikan yang dilakukan oleh POM TNI terhadap sejumlah tersangka di sana,” lanjut Febri.

Sehingga menurut Febri, perlu juga adanya koordinasi dengan POM TNI. “Karena pada saat pengumuman penetapan tersangka di awal itu, POM TNI sampai datang ke KPK, koordinasi dengan pimpinan KPK kemudian hasilnya kita sampaikan pada publik,” imbuhnya.

Dalam penanganan perkara ini, sejak awal KPK dan POM TNI tidak menggunakan peradilan koneksitas seperti yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHAP. Sebab sudah ada landasan hukum khusus (lex specialis) yang mengatur dalam Pasal 42 UU No 30 Tahun 2002, yang isinya:

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

“Pengendalian penanganan perkara tentu harus dilihat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kalau pelakunya dari militer, maka itu ditangani oleh POM TNI. Kalau pelakunya dari sipil sesuai dengan kewenangan KPK, itu ditangani oleh KPK,” tegas Juru Bicara KPK ini.

Kata kunci dalam Pasal 42, menurut Febri adalah jika pelaku berasal dari militer dan sipil. Sehingga KPK mantap menggunakan landasan hukum itu.

Terlebih, ini bukan kasus korupsi pertama dengan keterlibatan oknum TNI yang ditangani KPK. Contohnya saja kasus pengadaan satellite monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang prosesnya ada yang sudah inkrah, ada pula yang di penyidikan.

“Dan kita berkoordinasi. Dan kita tahu di proses pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi) sudah diproses, dan ada yang sudah divonis bersalah. Jadi sebenarnya hakim, terutama di tipikor saya kira sudah tidak mempermasalahkan kewenangan itu,” pungkas Febri.

Dalam menangani kasus ini, KPK bekerja sama dengan POM TNI. Ada 5 tersangka yang ditetapkan POM TNI, 3 orang di antaranya terlebih dulu ditetapkan, yakni Marsma TNI FA, yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa; Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas; Pelda S, yang diduga menyalurkan dana-dana terkait dengan pengadaan kepada pihak-pihak tertentu.

Menyusul kemudian Kolonel Kal FTS, berperan sebagai WLP; dan Marsda SB, sebagai asisten perencana Kepala Staf Angkatan Udara.

Sementara itu KPK menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh ditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2017. Irfan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan komitmen terlebih dahulu dengan pihak Augusta Westland dan me-mark up harga helikopter. Selain itu ia jug mengatur lelang proyek di lingkungan TNI AU agar perusahaannya, PT Diratama Jaya Mandiri menang.

“Lelang ini sebelumnya sudah ada kontrak 20 Oktober 2015 dengan AW (Augusta Westland) sebagai produsen helikopter angkut dengan nilai kontrak Rp 514 miliar. Pada Bulan Juli 2016 dilakukan penunjukan pengumuman yaitu PT DJM dan dilanjutkan dengan kontrak antara TNI AU dengan PT DJM dengan nilai kontrak Rp 378 Miliar. Kalau dihitung kerugian negara Rp 224 miliar,” ujar Basaria.

Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

 

JOKO MARDIKO