Menteri Perhubungan Budi Karya Bersaksi Di KPK

 

Empat jam lamanya aktivitas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dihabiskan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa 17 Oktober 2017. Kehadirannya di gedung Komisi anti rasuah itu untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus yang melibatkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono. Seusai diperiksa, Budi mengaku dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ada beberapa hal yang dikonfirmasi penyidik kepada Budi Karya. Pertama, penyidik mencari tahu, apa tugas dan kewenangan Menteri Perhubungan. “Kemudian, apakah tugas dan wewenang itu ada yang dilimpahkan ke Dirjen Hubla,” kata Febri.

Mantan Komisaris PT Adhiguna Keruktama yang menjadi tersangka, Adiputra Kurniawan (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta//ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Spt/17.

 

Selain itu, penyidik menanyakan apakah ada aturan internal mengenai larangan penerimaan gratifikasi dan hadiah di Kemenhub. Kemudian, penyidik mencari tahu, sejauh mana pengetahuan Budi terkait proses lelang pekerjaan pengerukan pelabuhan di Semarang.

Budi yang mengenakan batik itu langsung menghindari wartawan dan bergegas menuju kendaraan yang sudah menunggu. “Ada 20 pertanyaan. Saya sampaikan terima kasih kepada KPK yang memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan keterangan,” ujar Budi Karya seusai diperiksa.

Budi menolak saat ditanya seputar materi pemeriksaan dan kaitannya dengan kasus suap yang melibatkan Tonny. “Kemenhub sepakat agar proses penegakkan hukum itu selalu ditegakkan dan kami selalu mendukung. Ini juga bagian dari bagaimana bisa melakukan kegiatan lebih good governance,” kata Budi.

Pemeriksaan yang dijalani oleh Budi Karya adalah penjadwalan ulang, karena sebelumnya undangan pemeriksaan seharusnya dilakukan pada pekan sebelumnya. Namun, Budi Karya Sumadi tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi karena tengah melakukan kunjungan di Singapura.

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Baitul Ihwan, pihaknya sudah berkomunikasi kepada KPK terkait ketidakhadiran Budi Karya. Pemeriksaan pun akan dijadwal ulang. “Jadi pada prinsipnya, Menhub siap membantu KPK,” ujar Ihwan dalam keterangan tertulisnya.

Di Singapura, Budi Karya memimpin delegasi RI menghadiri Pertemuan ke-23 ASEAN Transport Ministers’ Meeting (23rd ATM) yang dihelat pada 12-13 Oktober 2017. Pertemuan dihadiri oleh para menteri transportasi negara anggota ASEAN.

“Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sejatinya ingin memenuhi panggilan penyidik KPK hari ini. Hanya saja, ia harus menghadiri acara internasional mewakili negara Indonesia di waktu yang bersamaan,” ujar Ihwan.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Agustus 2017. Adalah Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono. Turut disita uang senilai Rp 20,74 miliar.Uang ini disita KPK saat kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Tonny di Mess Perwira Dirjen Hubla di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

Rincian uang Rp 20,47 miliar tersebut yakni sekitar Rp 18,9 miliar terdapat di 33 tas dan Rp 1,174 miliar dalam bentuk saldo di rekening bank. Jumlah uang ini disebut-sebut termasuk yang besar pada sejarah OTT KPK.

“Kali ini kita cukup dapat besar ya sekitar Rp 20 miliar, sebelumnya kita ada OTT yang nilainya sedikit,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah ketika itu.

Ia mengatakan, uang ini disimpan di dalam salah satu ruangan kamar yang ada di mess Tonny. Untuk asal muasal duit belasan miliar yang ada dalam 33 tas itu masih didalami KPK.

Pun sejak kapan uang miliaran dengan mata uang rupiah, dolar AS, Poundsterling, Euro, Ringgit malaysia itu ada di Tonny akan menjadi materi proses pemeriksaan KPK. “Itu bagian dari proses pendalaman, tapi itu diduga dari pihak-pihak yang terkait dengan jabatan dan kewenangan pihak penerima yaitu dari proses perizinan atau proyek-proyek yang pernah dikerjakan di Dirjen Hubla,” ujar Febri.

KPK masih mencari tahu mengapa uang sebanyak itu dalam bentuk cash disimpan yang bersangkutan di mess. Menurut KPK, karena saking banyaknya, Tonny menyatakan lupa dan bingung duit miliaran tersebut berasal dari mana saja. “Karena yang bersangkutan juga lupa, ini uang dari mana dan masih bingung,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan.

Namun, KPK menduga uang tersebut berasal dari pihak dan proyek lainnya lagi. “Jumlah ini memang banyak jadi tidak mungkin satu kasus saja. Tapi ini masih dalam pengembangan penyidik saat ini,” ujar Basaria.

Sementara uang Rp 1,174 miliar berbentuk saldo di rekening bank merupakan suap yang diterima Tonny dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (PT AGK), Adiputra Kurniawan. Suap itu terkait proyek pengerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.

 

JULIE INDAHRINI