Menjelang Zaman Pribumi Dijajah Keturunan Cina

 

 

Pada Senin 16 Oktober 2017 malam, Gubenrur DKI Jakarta Anies Baswedan berpidato di Balaikota Jakarta, kantor Gubernur. Sebagaian bunyi pidatonya adalah sebagai berikut:

“Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat, penjajahan di depan mata, selama ratusan tahun. Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh tapi di Jakarta bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari hari. Karena itu bila kita merdeka maka janji janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta.”

“Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami.”

Kalimat itu, terutama kalimat “Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan”, lantas saja memicu kegaduhan baru. Ada pihak tertentu yang langsung bereaksi.

 

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan dilantik Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo

 

Organisasi sayap PDI-P, Banteng Muda Indonesia (BMI), datang ke Polda Metro Jaya untuk  melaporkan gubernur DKI Jakarta Anies. “Kami dari Banteng Muda Indonesia Jakarta, hari ini datang konsultasi dengan pihak polisi Polda Metro Jaya untuk melaporkan saudara Anies Baswedan terkait pidato yang kemarin disampaikan,” ujar Wakil Ketua Bidang Hukum BMI DKI Jakarta Ronny Talapessy di Mapolda Metro Jaya, Selasa, 17 Oktober 2017.

Ronny menjelaskan, ucapan Anies itu tak sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998. Instruksi Presiden itu untuk melarang penggunaan kata pribumi dan non-pribumi dalam penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, hingga penyelenggaraan pemerintah. “Kita bicara konteks hukum karena memang persoalan pidato dari Bapak Anies Baswedan ini yang akan menjadi bola liar, maka kita perlu melaporkan sesuai UU 40/08 dan tidak sesuai Inpres 26/98,” dalihnya.

Polda Metro Jaya mengarahkan BMI agar membuat laporannya di Bareskrim Mabes Polri. “Berdasarkan alat bukti yang kita bawa sudah (terpenuhi). Ini hanya masalah yurisdiksi saja karena kewenangan ini lebih tepat saran dari beliau-beliau di Polda Metro Jaya, ke Mabes Polri,” kata dia.

Arahan Polda Metro Jaya langsung ditindaklanjuti.  Kepala Departemen Pidana Hukum dan HAM DPD Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta  Pahala Sirait membuat laporan ke Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.  “Kami melaporkan saudara Anies Baswedan terkait isi dari sebagian pidato politik kemarin mengenai kata pribumi dan non pribumi. Kami dari Polda Metro Jaya tapi dilimpahkan ke Bareskrim,” kata Pahala setibanya di Kantor Bareskrim Polri di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Oktober 2017.

 

 

Dia menilai seharusnya Anies tidak membuat ucapan yang dapat memecah belah masyarakat. “Sudah tentu kami mewakili Banteng Muda yang mana semangat generasi muda kita mau dengan pidato tersebut tidak memecah belah ke depannya. Jadi kami ini memiliki fungsi kritisi karena kami organisasi sayap partai sebagai salah satu fungsi kami adalah salah satu kontrol yakni kami melaporkan di Bareskrim,” tambahnya.

Ke Bareskrim, dia membawa sejumlah barang bukti berupa berkas lampiran pidato Anies Baswedan berikut dengan video. “Kalau pasalnya terkait dengan keberadaan mereka sebagai Gubernur di Instruksi Presiden (Inpres) no 26 tahun 1998 dan UU no 40 tahun 2008. Sejak ada Inpres itu tidak ada lagi istilah pribumi dan nonpribumi,” ujarnya.

Pahala Sirait menjelaskan, dalam Inpres sudah dihentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijaksanaan ataupun program pelaksanaan kegiatan pemerintah. Itulah yang menjadi alasan dirinya melaporkan Anies Baswedan

Lembaga swadaya masyarakat yang menamakan diri Federasi Indonesia Bersatu, tak mau ketinggalan.  Lembaga ini melaporkan Anies ke polisi. “Kita melaporkan Pasal 4 huruf B ke 1 dan 2 dan Pasal 16 UU no 40 tahun 2008 tentang pemghapisan diksriminasi Ras dan Etnis itu jelas,” ujar Ketua Umum Federasi Indonesia Bersatu Tirtayasa sebagai pelapor.

Tirtayasa mengatakan pihaknya merasa takut ucapan Anies dapat menimbulkan perpecahan di Ibu Kota. Selain itu, mereka melaporkan Anies berdasarkan Inpres 26 tahun 1998 dimana pejabat publik tidak diperkenankan menyebutkan kata Pribumi dalam kebijakan. “Itu sudah jelas, ini berkembang saat ini,” ucapnya.

Ada pula Inisiator Gerakan Pancasila yang turut melaporkan Aies  ke Bareskrim Mabes Polri. “Atas nama gerakan Pancasila melakukan pelaporan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang melanggar UU Nomor 40 tahun 2008 tentang diskriminasi ras dan etnis,” kata Kuasa Hukum sekaligus pelapor Jack Boyd Lapian, di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, 17 Oktober 2017.

Walau tidak melapor ke polisi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pun mengecam penggunaan sebutan “pribumi” dalam pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan . Hal itu menurut LBH Jakarta bertentangan dengan ketentuan hukum dan menyulut sentimen primordial antarkelompok. LBH menilai sudah sepatutnya Anies mencabut pernyataan itu dan meminta maaf kepada publik. “Menurut kami, sudah seharusnya Anies mengoreksi pernyataannya dan meminta maaf kepada publik. Ini merupakan tindakan yang sangat kesatria sebagai seorang gubernur,” kata Ketua LBH Jakarta Alghiffary melalui sambungan telepon, Selasa, 17 Oktober 2017.

 

 

Menurut Alghiffari, pemilihan penggunaan kata “pribumi” dalam pidato resmi pejabat negara kontraproduktif dengan upaya mendorong semangat toleransi dan keberagaman. Penggunaan kata “pribumi” di lingkungan pemerintahan telah dicabut sejak diterbitkannya Instruksi Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Sebutan Pribumi dan Nonpribumi oleh Presiden Habibie untuk mengakhiri polemik rasialisme terhadap kelompok Tionghoa di Indonesia pada masa itu.

Selain itu, pidato Anies dinilai bertentangan dengan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial sebagaimana telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 menyebutkan umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa serta umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis.

Menurut Alghiffary, mempertahankan penggunaan sebutan “pribumi” dalam lingkungan pemerintahan sama dengan mempromosikan terjadinya segregasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat antara suatu kelompok dan kelompok lain. Padahal Pasal 27 dan 28D UUD 1945 telah menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Karena diserang dari sana-sini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menjelaskan lebih jauh soal penggunaan kata pribumi dalam pidato pertamanya sebagai gubernur di Balai Kota, DKI Jakarta.

Pria keturunan Arab sekaligus cucu AR Baswedan, pendiri Persatoean Arab Indonesia (PAI) ini mengatakan, istilah pribumi ia gunakan dalam konteks menjelaskan soal penjajahan. Menurut Anies, Jakarta merupakan kota, di mana warganya  paling merasakan penindasan di era penjajahan Belanda.

“Yang lihat Belanda jarak dekat Siapa? Orang Jakarta. Coba kita di pelosok-pelosok Indonesia, tahu ada Belanda? Kita lihat di depan mata nggak? Tapi yang lihat di depan mata itu kita yang di Jakarta,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 17 Oktober 2017.

Ia menyebut bahwa ucapannya soal pribumi dalam pidato tersebut diplintir oleh beberapa media daring hingga menjadi viral di media sosial.

Anies bersikukuh bahwa istilah pribumi yang ia pakai tidak melanggar etika publik serta tidak menyalahi Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program ataupun Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dikeluarkan oleh BJ Habibie. “Pokoknya itu digunakan untuk menjelaskan era kolonial Belanda dan itu memang kalimatnya begitu,” ujarnya.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres JK mengatakan kata pribumi yang digunakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pidatonya adalah dalam konteks menceritakan sejarah. Karena itu, tak ada yang salah dalam penggunaan istilah pribumi tersebut. “Kita lihat konteksnya. Pidatonya bicara tentang kolonial, dalam zaman kolonial,” kata Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2017.

Karena itu, kata Kalla, pidato perdana Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta tak seharusnya dipermasalahkan. “Jadi jangan hanya cut satu kata, tapi dalam konteks apa dia bicara,” kata Kalla.

Kalla melanjutkan istilah pribumi dalam pidato Anies menceritakan konteks sejarah di zaman kolonial dimana pribumi harus bangkit. Berbeda halnya jika Anies berbicara untuk jangan memberi kesempatan kepada suatu golongan. Hal tersebut tentu salah.

Pada zaman kolonial, ujar Kalla, keadaan pribumi terpuruk. Kondisi tersebut tidak boleh terjadi lagi. “Sekarang jangan lagi, harus maju. Jadi dia bicara konteks sejarah, tidak bicara konteks diskriminatif. Dulu diskriminatif, sekarang jangan,” ujar Kalla.

Secara yuridis, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan memang sudah ada aturan yang mengatur larangan pejabat negara dan juga warga negara Indonesia menggunakan istilah tersebut. “Warga negara dan pejabat tidak boleh pakai ‘pribumi’,” kata Sumarsono dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2017.

Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah.

 

Sebagian besar Umat Islam adalah Pribumi

 

Pertimbangan Inpres tersebut dikeluarkan adalah untuk persamaan hak secara hukum dan kehidupan sosial.

Menimbang: bahwa untuk lebih meningkatkan perwujudan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak dan kewajiban warga negara, dan perlindungan hak asasi manusia, serta lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dipandang perlu memberi arahan bagi upaya pelaksanaannya,” bunyi pertimbangan Inpres tersebut.

Ada lima poin dalam instruksi yang dikeluarkan Presiden ke-3 RI BJ Habibie tersebut, yaitu:

Pertama, “Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan Non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.”

Kedua, “Memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, dan meniadakan pembedaan dalam segala bentuk, sifat serta tingkatan kepada warga negara Indonesia baik atas dasar suku, agama, ras maupun asal-usul dalam penyelenggaraan layanan tersebut.”

Ketiga, “Meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang selama ini telah ditetapkan dan dilaksanakan, termasuk antara lain dalam pemberian layanan perizinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan penentuan gaji atau penghasilan dan hak-hak pekerja lainnya, sesuai dengan Instruksi Presiden ini.”

Keempat, “Para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melakukan pembinaan dalam sektor dan wilayah masing-masing terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini dikalangan dunia usaha dan masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan atas dasar perizinan yang diberikan atas dasar kewenangan yang dimilikinya.”

Kelima, “Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasi pelaksanaan instruksi ini di kalangan para Menteri dan pejabat-pejabat lainnya yang disebut dalam Instruksi Presiden ini. Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.”

“Tidak hanya Pak Anies, semua pejabat negara dan kita warga bangsa, hindari pakai istilah ‘pribumi’,” kata Sumarsono.

Tapi kebenaran harus diungkapkan. Christian Chua (2008) melihat bahwa Indonesia di masa transformasi dari rejim otoriter Orde Baru ke demokratisasi, pengusaha kaya yang umumnya adalah etnis Cina memainkan peranan penting dalam penyelenggaraan negara. Chua menyebutnya sebagai munculnya fenomena plutokrasi, yang secara harafiah dapat diterjemahkan dengan “peranan orang kaya” (plutokrasi).

Hal ini dapat dibaca dalam buku Christian Chua (2008) berjudul Chinese Big Business in Indonesia: The State of Capital diterbitkan oleh Routledge Taylor and Francis Group, Lodon and New York, April 2008.

Dalam konteks transformasi dan demokrasi di Indonesia, plutokrasi dapat diartikan sebagai penyatuan antara hirarki negara dengan oligarki bisnis, baik di tingkat pusat maupun daerah, di mana pemilik modal menempati posisi kuat untuk mempengaruhi proses demokrasi dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan.

Kini para pengusaha etnis Cina yang mengusai sekurangnya 70 % perekonomian Indonesia (Chua, 2008:3), bukan hanya mendominasi kegiatan perekonomian, melainkan juga dapat mempengaruhi penyelenggaraan negara oleh birokrasi.

Di antara para kenglomerat keturunan Cina tersebat ada, bahkan mungkin banyak yang melakukan tindak kejahatan dan bergagung dalam kelompok Triad, suatu jaringan kejahatan terorganisasi asal Cina. Sebab, negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, juga tidak terlepas dari belitan jaringan kejahatan terorganisasi tersebut. Glen E.Curtis dan kawan-kawan yang menulis ”Transnastional Activities of Chinese Crime Organizations” (2003) menyebutkan bahwa Triad tersebar di berbagai negara di lima benua. Di Asia Tenggara, Triad ada di Burma, Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina, dan Thailand.

Di Indonesia, mereka disebut-sebut bernama jaringan “Sembilan Naga” atau Nine Dragon (Dr.Surpyono B. Sumbogo MSi, “Jaringan Kejahatan Korporasi Di Indonesia”, Disertasi, 2011, Universitas Indonesia). Kini mereka sedang membangun “kerajaan” sendiri di Kepulauan Seribu, di seberang Pantai Utara Jakarta.

Suatu kajian tentang Triad dilakukan oleh Ming Xia (2008). Penelitian Ming Xia berjudul Organizational Formations of Organized Crime in China: Perspektif from the State, Markets, and Network” diterbitkan Journal of Contemporary China (2008), 17(54), February, 1–23. Ming Xia mengungkapkan terjadinya metamorfosa Triad dari hirarki tradisional ke dalam jaringan modern yang beroperasi dalam pasar kontemporer (Ming Xia, 2008:3).

Baca Juga: Di Singapura, Orang Cina Biangnya Rasis

Sejumlah tokoh masyarakat Indonesia pun memiliki pandangan yang kurang lebih sama dengan Chua. Dalam “Kampanye Gerakan Moral Secara Kontinyu” pada Januari 2004, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Muzadi mengemukakan bahwa kekuasaan di Indonesia saat ini bukan berada di tangan partai politik, bukan juga di tangan pribumi, melainkan di tangan para pengusaha, termasuk pengusaha yang turut menyuburkan korupsi dan membuka bisnis terlarang seperti perjudian. Menurut Hasyim, mereka telah menjadi penentu kekuasaan (Antara, 27 Januari 2004).

Baca JUga: Uang Parkir Di Luar Negeri Rp. 4000 triliun Bukan Cima Rp. 185 trilun

Sebagai penentu kekuasaan, tentu mereka juga dapat mengatur penyususan undang-undang, peraturan, atau ketentuan yang menguntungkan mereka.

 

Handami