Logika Eggi Sujana Dianggap Ujaran Kebencian Dan SARA Lalu Dipoliskan

Pada  Senin, 18 September 2017, Eggi Sudjana mengajukan gugatan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam sidang di MK, menurut Eggi, jika Perppu Ormas tetap diberlakukan,  maka pemerintah harus konsisten menjalankan aturan tersebut.

“Kalau ini tetap diberlakukan atau paling tidak Mahkamah berpendapat perppu ini benar dan harus jalan, kami minta konsistensinya, bubarkan (ormas) lain yang bertentangan dengan Pancasila,” kata Eggi yang berprofesi sebagai pengacara itu.

Menurut Eggi, asas Ketuhanan Yang Maha Esa hanya ada dalam ajaran Islam. “Pemahaman kami dan juga pemahaman dunia dalam arti agama-agama yang lain, sepengetahuan kami yang ber-Ketuhanan Maha Esa itu hanya ajaran Islam,” kata Eggi.

Oleh karena itu, lanjut Eggi, hal ini akan mengganggu ormas agama selain Islam, karena konsekuensinya harus dibubarkan.

“Jadi, kalau perppu ini diberlakukan, keberatan kita-nya adalah justru mengganggu kepada agama lain yang bukan Islam, karena pasti harus dibubarkan juga,” kata Eggy sebagaimana dikutip dari situs mahkamahkonstitusi.go.id,

Dalam sidang perdana, alasan tersebut sempat dipertanyakan oleh Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna. Palguna menilai, alasan tersebut kontroversial dan tidak jelas dasar dasar hukumnya.

“Hanya agama Islam yang mengakui dan memiliki keyakinan akan keesaan Tuhan. Bisa Saudara mempertanggungjawabkan pernyataan itu? Nanti kalau pihak agama yang lain yang mempersoalkan ini bagaimana?” kata Palguna.

“Berarti kan di sini terkandung seolah-olah pernyataan Saudara bahwa yang lain itu tidak ada pernyataan keesaan,” ujar dia.

Selepas sidang di MK tersebut, Eggi kemudian diwawancarai wartawan di luar sidang MK. Video wawancara inilah yang kemudian menjadi viral. Dalam rekaman video, secara tegas Eggi kembali menegaskan tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila.

Menurut Eggi, selain Islam, agama lain bertentangan dengan Pancasila karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, dan sepengetahuan Eggi ajaran Budha tidak punya konsep Tuhan, kecuali dengan proses Amitaba dan apa yang diajarkan oleh Sidarta Gautama.

“Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama dari Pancasila, maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum jika Perppu diterima, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan,” kata Eggi dalam penggalan pernyataannya yang ada dalam rekaman.

Video wawancara  Eggi Sudjana dengan wartawan yang menyebut agama Kristen, Hindu, dan Budha bertentangan dengan Pancasila kemudian menjadi viral di meia sosial..

Sebenarnya wawancara tersebut dilakukan Senin, 18 September 2017, lalu. Namun wawancara kontroversial Eggi ini terus menggelinding dan menjadi viral. Video ini sudah dikomentari lebih dari 8.500 kali dan dibagikan lebih dari 5.500 kali.

Akibatnya Eggy Sudjana dilaporkan ke polisi dengan tuduhkan melontarkan ujaran kebencian. Padahal apa yang diungkapkan Eggy adalah logika dari diberlakukannya perppu Ormas.

“Soal melaporkan itu soal hak, jadi nggak ada masalah sebagai warga negara melaporkan orang lain.
Namun harus dimengerti secara ilmu hukum tempat, waktu, dan deliknya, 3 hal itu harus dimengerti,” ujar Eggi kepada pers, Kamis (5/10/2017).

Eggi mengatakan saat itu dirinya sedang berbicara di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi (judicial review) Perppu Ormas. Dia menegaskan tempat, waktu, dan delik dia berbicara tidak memiliki niat untuk menghina orang lain atau suatu golongan.

“Artinya tempat, waktu, dan deliknya tidak mengena, karena tidak ada unsur motif dari saya untuk menghina orang lain. Tempatnya di pengadilan, dalam arti saya diberi kuasa dalam undang-undang, dalam arti hak konstitusional karena saya sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi terhadap Perppu Ormas,” jelasnya.

Memang repot kalau buru-buru main lapor ke polisi dengan tuduhan melontarkan ujaran kebencitan tanpa mempertimbangkan konteks dan rangkaian ucapan, juga tempat dimana pendapat tersebut diucapkan. Jangan-jangan dosen yang sedang memberi kuliah dan secara kontekstual menyinggung etnis atau agama tertentu, lalu kalimatnya disebarkan oleh mahasiwa, juga akan dipolisikan.