Lagi-Lagi Wakil Rakyat Dari Golkar Diciduk KPK

Jumat tengah malam 8 Oktiber 2017 tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPL) turun ke lapangan. Mereka melakukan Opersi Tangkap Tangan  (OTT 0 di Jakarta terkait dengan kasus hukum di Sulawesi Utara. “Ada penegak hukum dan politisi yang diamankan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan, Sabtu (7/10/2017).

Laode hanya menyebutkan bahwa hakim yang ditangkap dikabarkan seorang hakim di Sulawesi Utara. Sedangkan politikus yang ditangkap adalah anggota DPR dari Fraksi Golkar. Laode juga mengatakan ada kerja sama dengan Mahkamah Agung (MA). Hingga pagi menjelang siang hari ini, tim KPK masih berada di lapangan.

Seorang anggota DPR dari Fraksi Golkar terciduk OTT ternyata  adalah Aditya Moha, wakil rakyat dari Sulawesi Utara. Pria kelahiran 21 Januari 1982 ini sekarang duduk di Komisi XI DPR.

Aditya Moha

Adapun  hakim yang ditangkap adalah  Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara atau juga disebut Pengadilan Tinggi Manado karena berkantor di Manado, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara.

Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi, membenarkan bahwa hakim yang ditangkap KPK adalah ketua Pengadilan Tinggi Manado. “Kalau menurut informasi awal ketua Pengadilan Tinggi Manado. Tapi masih dicek kebenarannya,” kata Suhadi saat dihubungi pers, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

Lantas siapa nama Ketua Pengadilan Tinggi Manado (PT Sulut) itu. Informasi yang beredar ia berinisial S, Sedangkan di situs Pengadilan Tinggi Manado, Ketua PT tersebut bernama Sudiwardono SH,MHum.

Kasus yang menjerat hakim dan wakil rakyat tersebut  terkait penanganan kasupsi. Pada tingkat pes korrtama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado, perkara itu sudah terbukti bersalah. Namun pihak yang berperkara mengajukan banding, dan dijanjikan vonis bebas di Pengadilan Tinggi Sulut.

Berdasar informasi, selain mengamankan para pihak, tim juga menyita uang tunai sekitar SGD 10.000. Uang itu disita dari sebuah mobil milik salah seorang pihak yang turut ditangkap di Jakarta.

Menurut sumber, uang di dalam mobil itu  bukanlah pemberian pertama. Terdapat sejumlah pemberian lain yang jika dijumlah totalnya lebih dari ratusan ribu Dollar Singapura.

Uang tersebut diduga merupakan suap yang diberikan anggota DPR kepada S, agar S yang menjadi Majelis Hakim mengabulkan banding yang diajukan seorang terdakwa perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan. Padahal sebelumnya terdakwa tersebut telah divonis bersalah di tingkat pengadilan pertama atau Pengadilan Tipikor Manado.