Hendardi: “Anies Melanggar Instruksi Presiden No.26/1998”

 

Pidato Anies Baswedan yang perdana sebagai Gubernur DKI di hadapan para pendukungnya di Balai Kota Jakarta justru menimbulkan blunder dan kontroversi. Terutama terkait pernyataannya soal dikotomi pribumi dan non probumi, ia pun ramai dihujat di media sosial. Ketua Setara Institute Hendardi bahkan menyebut pidato Anies tersebut sebagai rasis. Sebab pidato tersebut dinilai menggambarkan visi politik dari Anies. Nukilannya:

Apa pendapat Anda mengenai pidato Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan?

Pada mulanya banyak pihak yang beranggapan bahwa politisasi identitas agama, ras, golongan adalah sebatas strategi destruktif pasangan Anies Sandi untuk memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Artinya politisasi identitas itu hanya untuk menundukkan lawan politik dan menghimpun dukungan politik lebih luas, hingga memenangi Pilkada.

Namun, menyimak pidato pertama Anies setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya menduga politik identitas seperti itu hendak digunakan Anies sebagai landasan memimpin dan membangun Jakarta. Pidato yang penuh paradoks: satu sisi mengutip pernyataan Bung Karno tentang negara semua untuk semua, tapi di sisi lain menggelorakan supremasi etnisitas dengan berkali-kali menegaskan pribumi dan non pribumi sebagai diksi untuk membedakan sang pemenang dengan yang lainnya.

 

Baca Juga: Menjelang Zaman Pribumi Dijajah Keturunan Cina

 

Apakah ada aturan mengenai etnis tertentu?

Anies bisa dianggap melanggar instruksi presiden no. 26/1998 yang pada intinya melarang penggunaan istilah pri dan non pri untuk menyebut warga negara. Anies juga bisa dikualifikasi melanggar semangat etis UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sangat disayangkan, Anies, yang seharusnya di hari pertama kerja melakukan emotional healing atas keterbelahan warga Jakarta akibat politisasi identitas, tetapi justru mempertegas barikade sosial atas dasar ras dan etnis.

Anda menanggapinya seperti apa?

Pernyataan Anies ini bukan hanya keluar dari nalar etis seorang pemimpin provinsi yang plural, tapi juga membangun segregasi baru atas dasar ras. Kebencian ras ini selalu bermula dari suatu praktek politik genosida seperti di Myanmar. Genosida tidak hanya dalam bentuk fisik tapi juga dalam bentuk penegasan penegasian ras dan etnis lain dalam membangun Jakarta.

Bila mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, ini Anies bisa dianggap melanggar. Anies juga bisa dikualifikasi semangat etis UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dalam hemat saya, seharusnya Anies-Sandi pada hari pertama kerja melakukan emotional healing atas keterbelahan warga Jakarta akibat politisasi identitas, tapi justru mempertegas barikade sosial atas dasar ras dan etnis.

Sosok pemimpin seperti ini tentu saja tidak kompatibel dengan demokrasi dan Pancasila karena mengutamakan supremasi golongan dirinya dan mengoyak kemajemukan dari warga negara.

Bagaimana seharusnya?

Seharusnya Anies pada hari pertama bekerja melakukan emotional healing atas keterbelahan warga Jakarta akibat politisasi identitas. Tapi hal ini justru mempertegas barikade sosial atas dasar ras dan etnis. Sosok pemimpin seperti ini tidak kompatibel dengan demokrasi dan Pancasila, karena mengutamakan supremasi golongan dirinya dan mengoyak kemajemukan warga.