Gerakan Pro Bono Peradi

Perhimpunan Advokad Indonesia atau PERADI mendukung upaya pemerintah dalam pemberian bantuan hukum yang merata ke seluruh pelosok di Indonesia. Hal tersebut dilakukan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang dipimpin Fauzie Yusuf Hasibuan.

“Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi terus menggelorakan gerakan pro bono (pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin). Peradi fokus menggaungkannya, karena advokat wajib memberikan pro bono sesuai Pasal 22 Ayat (1) UU 18/2003 tentang Advokat,” jelas Wakil Sekretaris Jenderal DPN PERADI, Rivai Kusumanegara di Jakarta, Jumat 13 Oktober 2017 kepada wartawan.

Menurutnya, upaya tersebut di antaranya dengan membangun network dengan pemerintah, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai pihak lainnya.

Lalu, membangun cabang-cabang PBH PERADI yang hingga kini telah mempunyai 51 cabang di berbagai daerah.

“Upaya selanjutnya, pembuatan slogan dan merchandise, mengampanyekan gerakan pro bono, mencontohkan praktek pro bono yang baik dalam kasus buruh kuali di Tangerang hingga perbudakan anak buah kapal di pulau Benjina. Bahkan hingga mencarikan pekerjaan bagi korban buruh kuali Tangerang,” jelas Rivai.

Selanjutnya, memberikan penghargaan kepada PBH terbaik dalam ajang Pro Bono Award dan berbagai upaya lainnya untuk membangun semangat pro bono bagi para advokat dibawah Peradi. Upaya-upaya tersebut telah mengantarkan PBH PERADI ditetapkan oleh Menkum HAM sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terbaik pada tahun 2017.

Meski sifatnya pro bono, namun Peradi tidak sembarangan dalam melaksanakannya karena dilakukan oleh advokat berpengalaman, profesional, dan memiliki izin beracara serta diawasi oleh PBH PERADI dan akan dijatuhi sanksi jika dalam pelaksanaannya menyalahi aturan.

“Saat ini, PERADI mempunyai sekitar 45 ribu advokat yang tersebar di seluruh Tanah Air. Pendirian cabang terus berlangsung. Kendalanya, advokat masih terkonsentrasi di kota-kota besar sehingga penanganan pro bono di pelosok belum maksimal,” katanya.

Untuk mengatasinya, PERADI meminta dukungan pemerintah daerah (Pemda), menyelenggarakan pendidikan dan ujian advokat di banyak daerah, membangun DPC/PBH di banyak daerah, dan mempertahankan single bar (wadah tunggal) agar distribusi advokat terkelola dengan baik.

Wakil Ketua PBH PERADI, Riri Purbasari Dewi, mengatakan, Peradi dalam rangka mendukung pemerintah mensosialisasi program bantuan Hukum tersebut serta membuka booth dalam Legal Expo 2017 di Kemenkum HAM bertema “PERADI sebagai organ negara, siap menjalankan peran dan fungsi peningkatan kualitas advokat serta membantu masyarakat tidak mampu pencari keadilan” kata Rivai Kusumanegara, advokat Peradi.