Dwi Ria Latifa: “Tidak Sepantasnya Seorang Gubernur Berbicara Rasisme”

 

Pidato perdana Anies yang disampaikan Senin malam, 16 Oktober 2017, menuai polemik karena menggunakan istilah pribumi. Banyak kalangan serta warganet yang memprotes penggunaan istilah tersebut karena dianggap berbau rasis. Anies sendiri telah memberikan penjelasaan soal pidatonya. Dia mengatakan istilah pribumi dalam pidatonya mengacu pada era kolonial.

Sementara politisi PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifa berpendapat lain, karena menurut anggota Komisi III DPR tersebut pidato Gubernur DKI, Anies Baswedan bisa menimbulkan kegaduhan. “tidak sepantasnya sebagai seorang Gubernur untuk berbicara tentang rasisme atau pribumi non pribumi. Ini kenapa berulang masalah pribumi lagi non pribumi lagi, dan ini bisa membuat kegaduhan baru lagi”, ungkapnya kepada FORUM

Untuk mengetahui lebih jauh tanggapan dari politisi PDI Perjuangan tentang polemik pidato Gubernur DKI Anies Baswedan tersebut. Berikut wawancara Abdul Farid dari FORUM dengan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan DWI RIA LATIFA, SH, M.sc

Pada Kamis 19 Oktober 2017 di Jakarta. Berikut nukilannya;

 

Pidato perdana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disampaikan Senin malam, 16 Oktober 2017, menuai polemik karena menggunakan istilah pribumi. Apa tanggapan Anda?

Menurut saya tidak sepantasnya sebagai seorang Gubernur untuk berbicara tentang rasisme atau pribumi non pribumi. Ini kenapa berulang masalah pribumi lagi non pribumi lagi, dan ini bisa membuat kegaduhan baru lagi. Harusnya beliau lebih bijak untuk bisa merangkul semua rakyat Indonesia atau masyarakat Jakarta pada khususnya untuk memulai suasana baru kehidupan baru. Jadi harus bisa merangkul semua baik yang memilih ataupun yang tidak memilih ketika pemilihan Gubernur (Pilgub) lalu

Anies Baswedan saat ini sudah menjadi Gubernur untuk rakyat atau masyarakat DKI Jakarta. Bukan Gubernur bagi orang orang yang hanya memilih dia ketika Pilgub lalu. Kata kata pribumi itu tentu juga harus tidak dikeluarkan atau diucapkan. Tentunya Anies Baswedan sebagai seorang intelektual beliau kan paham, yang dimaksud dengan pribumi itu siapa? Oleh karena itu, kalau boleh saya katakan, kita harus bercermin dulu ke diri kita dulu masing masing.

Apakah kita, atau saya, apakah beliau boleh mengatakan bahwa kita ini adalah warga pribumi atau tidak? Jadi harus jelas apa maksud kata pribumi yang dikeluarkan oleh beliau itu? Jadi harusnya bercermin dulu, kita ingin mengklaim sesuatu yang nantinya akan membuat kegaduhan atau tidak.

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, penyebutan kata ‘pribumi’ dalam pidatonya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/10) malam, terkait era penjajahan. Anies menganggap Jakarta sebagai kota yang paling merasakan penjajahan Belanda di era kolonial. Bahkan Anies menuding, penggunaan istilah pribumi itu dipermasalahkan hanya karena pelintiran pemberitaan oleh satu-dua website. Apa komentar Anda?

Saat ini kok kita masih bicara era kolonial, ini kita sudah masa kemederkaan 72 Tahun dan kemudian saat ini beliau pidato resmi sebagai seorang Gubernur yang sudah dilantik oleh Presiden. Harusnya Anis Baswedan sebagai Gubernur memberikan suatu kesejukan kepada masyarakat, yaitu dengan pidato yang isinya bisa merangkul semua. Jadi sebaiknya masalah kolonial kolonial itu jangan dimunculkan lagi.

Masalah Kolonial, pribumi dan non pribumi nanti orang bisa bicara macam macam, yang pribumi itu siapa? Nanti orang bisa merujuk lagi apakah yang dimaksud dengan orang pribumi itu adalah warga negara Indonesia (WNI) yang dari mana? Apakah warga negara asal Cina atau Arab, apakah warga negara belanda yang sudah menjadi WNI ataukah warga negara Indonesia yang berasal dari Melayu. Jadi ini menurut saya mengkotak -kotakan lagi terhadap suatu negara yang Bhineka Tunggal Ika ini.

Apa iya ini kemudian mau dipancing supaya suasana menjadi rusuh dengan isu-isu sara seperti ini. Cukup sudah, ayo mari sama sama menatap kedepan. Kita tinggalkan massa massa kampanye yang saling hujat saling hasut. Ketika sudah dilantik sebagai Gubernur harusnya dimulai dengan kesejukan dan mengayomi semua lapisan masyarakat DKI Jakarta. Karena Anies Baswedan adalah Gubernur untuk warga Jakarta. Jadi tidak lagi yang namanya pribumi atau non pribumi. Menurut saya negara kita saat ini sudah mulai aneh, soerang Pa Anies Baswedan yang berintelektual masih bicara tentang pribumi dan non pribumi.

 

Menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo

 

Organisasi Sayap PDI Perjuangan Banteng Muda Indonesia (BMI) DKI Jakarta melaporkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ke Bareskrim Polri, Selasa (17/10/2017) terkait isi dari sebagian pidato politik mengenai kata pribumi dan nonpribumi. Apa komentar Anda?

Sejujurnya saya tidak mengetahui siapa yang melaporkan itu ke pihak Bareskrim Polri. Semua pihak mempunyai hak yang sama untuk melaporkan peristiwa yang berkaitan dengan permsalalahan hukum. Jadi semua orang berhak melaporkan siapapun. Walaupun itu seorang pejabat karena atau terhadap pernyataanya yang dianggap atau diduga melanggar hukum, mencemarkan nama baik ataupun fitnah, karena negara kita merupakan negara hukum. Jadi siapapun berhak untuk melaporkan, tentu sesua dengan prosedur hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, kita hargai proses hukumnya. Mari kita ikuti proses hukumnya apapun yang terjadi kedepan yang tentu prosesnya harus transparan dan jernih juga harus bijak. Seperti apa kelanjutanya nanti, tapi saya ingatkan buat kita semua bahwa ini menjadi pelajaran yang sangat mahal untuk semua pemimpin di bangsa ini.

Kalau mau bicara atau apapun jangan asal njeplak, apalagi dalam suatu forum yang resmi. Kalau bisa sebelum berpidatao atau menyampaikan sesuatu ya mbok dipikirkan dahulu. Jangan kemudian kita menuding orang lain atau menyalahkan orang lain. Kita mestinya harus bisa mengkoreksi diri kita sendiri begitu. Ibaratnya semut di seberang lautan nampak semnatar gajah di depan mata kita tidak kelihatan. Jadi bagi para pemimpin, berhati hatilah kalau mau bertutur kata, termasuk diri saya sendiri harus bisa mengoreksi diri.

Supaya kalau bicara paling tidak agar lebih berhati hati, apalagi beliau dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, bukan gubernur pribumi. Apa iya mau dipilah-pilah pribumi dan non pribumi. Saya mengajak bagi semua elemen masyarakat agar saling menjaga negeri ini. Kita hindari kegaduhan baru supaya masyarakat tidak menjadi resah, sudah capek ribut terus, kapan negeri ini mau maju kalau terus dibuat gaduh, isu sara dimunculkan terus menerus.

Kita harus paham karena Indonesia ini berbagai macam ragam, etnis dan suku, itulah kita perlu menjaga kebhinekaan itu. Memang harus diakui ada pertarungan politik di masing- masing kepentingan para pihak itu ada dalam pesta demokrasi, tapi jangan lagi mengulang sejarah mengaduk-aduk rakyat ini di adu domba dengan isu-isu sara, yang menjadi korban rakyat kecil, jangan kita sebagai elit politik ini menari nari diatas kesusahan rakyat. Saya rasa semua rakyat Indonesia inginkan kedamaian