Cekal Setya Novanto Diperpanjang, dan Bisa Tersangka Lagi

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat. Wakil Ketua KPK  Laode M Syarif  menginormasikan bahwa lembaganya  telah mengajukan permohonan perpanjangan pencegahan dan penangkalan (cekal) ke luar negeri terhadap Ketua DPR Setya Novanto karena masih membutuhkan banyak informasi darinya.

“Ya kalau ada perpanjangan pencekalan itu berarti masih banyak informasi yang ingin dibutuhkan oleh KPK dari Beliau,” kata Syarif kepada wartawan  di Jakarta, Selasa, 5 Oktober 2017. Syarif berharap Setya Novanto, yang sudah keluar dari rumah sakit setelah dua pekan berada di sana, bisa hadir jika KPK membutuh keterangannya. “Ya kalau Beliau sudah sehat itu kan lebih bagus ya. Jadi kalau Beliau sudah sehat diharapkan ya apabila misalnya dimintai keterangan oleh pihak KPK itu bisa hadir,” kata Syarif.

Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) didampingi Wakil Ketua Laode M Syarif bersiap memberikan keterangan media tentang revisi UU KPK di Jakarta, Rabu (3/2). Mereka menyatakan 90 persen dari isi draf revisi RUU KPK melemahkan kewenangan dan kekuatan KPK. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama/16

 

Belum jelas apakah ini pertanda KPK sudah mantap untuk mengeluarkan Surat Perintaj Penyidikan (Sprindik) baru untuk menjerat kembali Setya Novanto.

Yang pasti menurut Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting,  masih terbuka peluang KPK untuk menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka.

“Hal itu telah dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan MA Nomor 4/2016. Sepanjang KPK masih memiliki paling sedikit dua alat bukti yang sah, KPK masih tetap dapat menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka,” kata Ginting, melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Hal itu, kata dia, dikarenakan putusan praperadilan Novanto itu menyangkut aspek formil sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap dia, bukan aspek substansi apakah dia bersalah atau tidak bersalah.

“Dugaan tindak pidana yang dilakukan Setya Novanto tidak secara otomatis gugur,” kata dia.

Ia pun menjelaskan, praperadilan Novanto bukan merupakan pemeriksaan pokok perkara tetapi hanya menguji apakah penetapan tersangka terhadap dia sah atau tidak.

Menurut dia, hakim –dalam konteks ini menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4/2016– hanya menguji aspek formil dari minimal dua alat bukti yang sah yang dimiliki.

“Penentuan bersalah atau tidaknya Setya Novanto nanti akan dilakukan pada pemeriksaan pokok perkara. Artinya, putusan praperadilan ini tidak menggugurkan dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, permohonan praperadilan Novanto jangan dikatkan dengan Panitia Khusus Hak Angket di DPR.