Dalih Berkelit Mantan Asisten Dahlan Iskan Dalam Skandal Korupsi Cetak Sawah

Pada 14 Juli 2015, Badan Reserse Kriminal Polri resmi menetapkan status tersangka kepada Upik Rosalina Wasrin, yang berperan sebagai Ketua Tim Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 2012 silam, dalam kasus percetakan sawah di Ketapang, Kalimantan Barat.

Kepala Sub Direktorat I Direktorat Tindak Pidana Korupsi Komisaris Besar Adi Deriyan mengatakan Upik dijadikan tersangka lantaran menetapkan lokasi percetakan sawah di Ketapang tanpa melakukan investigasi.

“Beliau menetapkan lokasi Ketapang sebagai lahan cetak sawah tanpa melakukan investigasi atas calon lahan dan calon petani secara memadai sehingga tidak sesuai dengan deplektif yang dapat digunakan dalam program cetak sawah,” ujar Adi saat menggelar konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (14/7/2015).

Setelah 2 tahun jadi tersengka, Direktorat III Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri baru menahan mantan Asisten Deputi Primer 2 Kementerian BUMN sekaligus Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (PT SHS), Upik Rosalina Wasrin, di Rutan Bareskrim Mapolda Metro Jaya, Kamis (13/7/2017).

Pada Kamis 5/10/ 2017 kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.. Upik didakwa menjadi penanggungjawab penentuan percetakan sawah di Ketapang, Kalimantan Barat.

Tudingan tersebut berdasarkan rapat pada tanggal 13 Nopember 2012, terdakwa dituduh menetapkan Ketapang menjadi lokasi cetak sawah. Di dalam rapat tersebut, terdakwa meminta kepada PT Hutama Karya untuk menunjuk PT Sang Hyang Seri sebagai operator cetak sawah.

Padahal, menurut Alfons Loemau, kuasa hukum Upik, dalam surat Dahlan Iskan, selaku Menteri BUMN No S-133/MBU/2012 tertanggal 19 Maret 2012  menugaskan PT Sang Hyang Seri sebagai pelaksana program GP3K (Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Koorporasi) BUMN, Program Beras BUMN dan Program Food Estate (cetak sawah).

 

Dahlan Iskan

Surat tersebut diperkuat oleh keterangan saksi A. Pandu Djajanto, Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis yang menjadi atasan Upik. Pandu menjelaskan bahwa yang menentukan lokasi cetak sawah adalah hasil penelitian dari PT Sang Hyang Seri (pada masa DIrektur Utama PT Sang Hyang Seri Kaharuddin), lantaran PT Sang Hyang Seri memiliki lahan di Ketapang, Kalimantan Barat.

PT Sang Hyang Seri lalu melaporkan kepada Menteri BUMN  dan selanjutnya membuat keputusan untuk dikembangkan dan dibiayai. Pada saat itu PT Sang Hyang Seri sekaligus ditunjuk sebagai operator cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat TA 2012.

Saksi lainnya, yakni Muhamad Zamkhani, Deputi Bidang Industri Primer, Kementerian BUMN juga mengatakan,  Menteri BUMN langsung memberikan perintah kepada masing masing BUMN Karya yakni PT Indra Karya, PT Hutama Karya, PT Berantas Abipraya dan PT Yodya Karya menjadi operator cetak sawah.

“Jadi jelas bahwa yang menetapkan Ketapang sebagai lokasi cetak sawah adalah bukan terdakwa, tetapi PT Sang Hyang Seri dan Menteri BUMN. Oleh karena itu tuduhan terhadap Upik, sangatlah janggal, aneh dan menyesatkan. Karena terdakwa hanyalah seorang Asdep PKBL, pada saat program percetakan sawah direncanakan,” kata Alfons Loemau ,  dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Alfons menuturkan, sebagai Asisten Deputi tidak mungkin terdakwa, menginisiasi, merencanakan dan memutuskan program percetakan sawah Kementerian BUMN.

Namun Alfoons mengenyampingkan fakta bahwa Upik Rosalina adalah juga Direktur Utama PT Sang Hiyang Seri yang bersama-sama Menteri BUMN Dahlan Iskan turut menetapkan Ketapang sebagai lokasi cetak sawah.

Kasus ini juga sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersama Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi cetak sawah yang dilaksanakan Kementerian BUMN tahun 2012-2014, di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan gelar perkara bersama ini dimaksudkan untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi tersebut. Disinyalir ada sejumlah pihak yang bertanggung jawab atas proyek cetak sawah ini.

“Dalam rangka pengembangan perkara kepada pihak lain yang dapat diminta pertanggungjawaban,” kata Febri saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (10/8/2017).

Dalam kasus ini, negara diduga dirugikan sekitar Rp67,962 miliar. Sementara itu, anggaran proyek percetakan sawah seluas 4.000 hektar tersebut mencapai Rp 360 miliar.

Namun, dalam proyek ini disinyalir telah terjadi penyelewengan dan pengadaan fiktif, dari 4.000 hektare yang ditargetkan baru 100 hektar yang terealisasi.