“Apa Yang Disampaikan Panglima TNI Tidak Boleh Dianggap Sepele”

Wawancara Siti Zuhro, Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) :

 

 

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, turut menyoroti pernyataan yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal lima ribu pucuk senjata api. Dia mengingatkan TNI adalah lembaga yang bertugas menjaga pertahanan dan kedaulatan bangsa, baik dari ancaman dari dalam maupun luar negeri. Berikut ini penjelasannya:

Bagaimana pendapat Anda tentang informasi yang disampaikan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo?

Apa yang disampaikan panglima tidak boleh dianggap sepele atau enteng. Ada kesungguhan luar biasa. Kontestasi melalui pilkada, pemilu, tidak harus mengikutsertakan senjata-senjata. Tidak ada yang salah (bila pernyataan itu disampaikan di hadapan purnawirawan). Konsen yang serius dari panglima, kita tanggapi serius. Ini era demokrasi, komunikasi terbuka, tidak ada yang bisa ditutupi. Apa yang dikeluhkan pak panglima, memang dia berpikiran negara ini utuh, yang konteksnya menjaga negara.

Persoalan pembelian senjata itu bagus diketahui masyarakat agar mereka tahu negara ini dalam keadaan normal atau kurang normal. Masyarakat punya hak karena dalam meraih kemerdekaan dan pendirian negara mereka yang berjuang bukan hanya kalangan elit, tapi juga masyarakat. Mereka berjuang bersama meskipun kecil-kecil.

Di era demokrasi seperti saat ini masyarakat punya ownership. Mereka punya hak memperoleh informasi secara utuh terkait penyelenggaraan negara ini. Panglima itu bukan asal ucap. Harus ada kepastian ke depan, mau dibangun seperti apa negara ini? Ini kan tahun-tahun politik, semua bisa terhitung terukur. Ini menjadi sangat relevan, signifikan, urgen. Tentu institusi negara terkait ini bisa melakukan (antisipasi) secara serius apa yang disampaikan pak panglima. Kalau gagal merespons, ini sia-sia. Kita punya sejarah.

 

Lihat Juga: Walaupun Jenderal Gatot Nurmantyo Benar, Dia Tetap Dikecam

Apakah Panglima TNI turut bermain politik?

Apa yang disampaikan Pak Gatot di internal institusi TNI sah-sah saja dan tak ada yang dilanggar. Kita harus jernih dan objektif dalam menilai ungkapan atau pernyataan pimpinan lembaga. Bila ungkapan Panglima TNI tersebut diterjemahkan sebagai permainan politik, apakah bila hal itu tak diungkapkan lantas panglima dinilai tidak bermain politik?

Justru akan aneh ketika Jenderal Gatot mengetahui permasalahan ini dan tidak berupaya untuk menyelesaikannya. Pertanyaan besarnya, apa dampaknya bila hal itu didiamkan saja. Siapa yang akan menanggung bila hal tersebut berdampak negatif terhadap Indonesia karena ada senjata-senjata ilegal beredar secara ilegal dalam jumlah signifikan. Menurut saya perlu ada respons serius tentang isu tersebut dan juga perlu pegawasan yang ketat terhadap pembelian persenjataan.

Tetapi Panglima TNI menyebut dirinya menjalankan politik negara dan bukan politik praktis?

Bagus beliau (Panglima TNI) merespon seperti itu. Jangan terus menjadi polemik soal tarikan ke politik. Dia kan menyatakan kalau pun berpolitik untuk kepentingan negara. Tetapi bahwa secara kelembagaan TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis, termasuk para anggotanya yang masih aktif. Terkecuali, mereka keluar dari institusi tersebut. TNI punya senjata, Polisi juga punya senjata, kalau berpolitik praktis maka akan kacau.  BIN (Badan Intelejen Negara) juga harus objektif memberikan masukan kepada presiden.

Hanya saja, bukanlah hal yang salah jika ada kelompok internal TNI ataupun di luar yang memberikan dukungan kepada Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk terjun dalam politik praktis. Mengingat, tidak lama lagi yang bersangkutan juga akan memasuki masa pensiun. Bukan hal baru ada personel TNI yang terjun dalam politik praktis, sebut saja Prabowo, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Wiranto. Yang tidak boleh institusi berpolitik praktis dan jika hendak mencalonkan diri harus keluar dari kesatuan. Kita jangan tutup mata di tentara punya angkatan dan pengikut. Ini yang akan berpengaruh jika akhirnya ada purnawirawan mencalonkan diri dalam politik. Tetapi, perlu diingat juga bahwa TNI sistemnya komando. Dengan kata lain, jika tidak aktif lagi maka perintahnya tidak dijalankan.

Bagaimana seharusnya?

Saat ini TNI mulai membiasakan diri untuk bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Namun demikian, pada tingkatan pusat dan daerah masih terjadi upaya untuk menarik “tentara dalam ke dalam politik praktis. Kelemahan dari politisi sipil, masih banyak dari mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Yang saya kritik adalah adanya pemikiran bahwa calon presiden atau wapres harus ada TNI-nya, padahal manajemen politik dan komunikasi dari kalangan sipil tidak kalah.

Upaya ‘menarik kembali’ tentara dalam politik oleh para politisi sipil juga terlihat dari pengalaman praktek pemilihan kepala daerah selama ini. Terus-terang yang khawatir mengenai itu justru dari kalangan TNI sendiri, karena mereka nggak mau anggotanya atau oknumnya digunakan untuk kepentingan politik. Upaya menarik tentara ke politik praktis dapat menganggu proses reformasi TNI yang sedang berlangsung. Sikap oknum anggota TNI yang ‘tergiur’ dunia politik praktis, akibat reformasi kultural di dalam TNI belum terjadi secara menyeluruh.