Angkatan Ke V Zaman Bung Karno

menurut Soebandrio Baru Sebatas Gagasan

 

Seiring dengan kabar pembelian 5.000 pucuk senjata oleh sebuah isntitusi non militer, muncul pula sopekulasi adanya kemungkinan membentuk Anhkatan ke-V.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkap nama institusi yang memesan 5.000 pucuk senjata ilegal. Hal itu untuk menghindari aneka tafsir dan spekulasi bahwa ada sekelompok pihak yang ingin mempersenjatai diri.  “Mungkin angkatan apa tuh kalau dulu, angkatan kelima, he-he-he…,” kata Fadli Zon yang juga politikus dari Partai Gerindra itu berseloroh.

 

Lihat Juga: Walaupun Jenderal Gatot Nurmantyo Benar, Dia Tetap Dikecam

Soal Angkatan Kelima ini juga sempat disinggung oleh politisi Partai Bulan Bintang MS Kaban lewat akun twitternya, 22 September lalu. “Pesan senjata 5000 pucuk catut nama Presiden kata panglima TNI. Wah 5000 pucuk bisa 9 batalyon infantri siapa nih yg mau bikin angkatan ke V,” cuitnya dalam akun @hmskaban yang dilihat detikcom, Selasa (26/9/2017).

 

Soebandrio

Lantas apa sebenarnya Angkatan ke V itu.  Jawabannya antara lain bisa dibaca dari buku Soebandrio  menjabat Wakil Perdana Menteri RI di masa Bung Karno. Dalam buku berjudul Kesaksianku Tentang G30S, yang terbit pada tahun 2000 lalu, Subandrio menceritakan sekilas perihal Angkatan ke-V.

Menurutnya, pada akhir 1963, Ia selaku Waperdam sekaligus Menlu berkunjung ke Republik Rakyat Tjina (RRT). Di sana ia disambut hangat. Pemimpin RRT mengelu-elukan Bung Karno sebagai pemimpin anti-imperialis dan anti-kolonialisme. Dalam pembicaraan saat itu, pihak RRT menawarkan bantuan berupa peralatan militer untuk 40 batalyon tentara. Peralatan itu meliputi senjata manual, otomatis, tank, dan kendaraan lapis baja. Semuanya gratis dan tanpa syarat.

Saat itu, menurut pengakuan Soebandrio, pihaknya tidak langsung menyatakan menerima. Begitu tiba di tanah air, ia menyampaikan hal tersebut ke Bung Karno. Jawaban Bung Karno: Ya, terima saja. Akhirnya, persetujuan Bung Karno itu disampaikan ke pihak RRT. Namun, belum ada jadwal kapan perlengkapan militer itu akan dikirimkan.

Awal tahun 1965, kata Soebandrio, barulah Bung Karno muncul ide mengenai pembentukan Angkatan ke-V itu. Tujuannya untuk menampung persenjataan bantuan RRT tersebut. Saat itu, Bung Karno merasa persenjataan keempat angkatan lain, yakni AD, AU, AL, dan Kepolisian, sudah dianggap cukup. Sehingga muncullah ide untuk membentuk angkatan ke-V.

Namun, seperti ditegaskan Soebandrio, Bung Karno belum merinci bentuk Angkatan ke-V itu. Intinya, angkatan ini tidak sama dengan angkatan yang sudah ada. Saat itu, kata Soebandrio, isu angkatan ke-V belum ada embel-embel mempersenjatai buruh dan tani.

Manai Sophiaan, dalam bukunya Kehormatan Bagi Yang Berhak: Bung Karno tidak terlibat G30S/PKI, punya penjelasan yang mirip dengan Soebandrio. Ia mengungkapkan, isu angkatan ke-V barulah sebatas wacana yang dihembuskan oleh Bung Karno. Kalaupun mau dikonkretkan, maka ide Angkatan ke-V itu harus dibahas dan disetujui tiga lembaga negara, yakni Sidang Kabinet (eksekutif), DPRGR (legislatif), dan Dewan Pertimbangan Agung. Pada kenyataannya, dibahas saja belum pernah, apalagi disetujui.

Menurut Manai Sophiaan, Gagasan Angkatan ke-V sebenarnya hanya move politik yang dilontarkan oleh Bung Karno. Ide itupun bertolak dari ketentuan UUD 1945 pasal 30 tentang bela negara. Selain itu, ada kebutuhan untuk menopang gerakan ‘Ganyang Malaysia’.

 

Namun, menurut Manai, pihak pers-lah yang membesar-besarkan isu tersebut, sehingga mengundang reaksi dari Menteri/Panglima Angkatan Darat saat itu, Jenderal Ahmad Yani. Ia pun menyampaikan ketidaksetujuannya kepada Bung Karno. Para Jenderal yang lain juga menyuarakan penolakan itu.

Penolakan Yani inilah yang memicu perbincangan luas. Plus embel-embelnya: mempersenjata buruh tani. Bung Karno sendiri berencana memanggil Yani untuk membahas hal tersebut. Jadwalnya: 1 Oktober 1965, pukul 08.00 WIB. Sayang, beberapa jam menjelang pemanggilan itu, Jenderal Yani dibunuh oleh pasukan G30S/PKI.

Yang menjadi pemantik hangatnya isu Angkatan ke-V adalah adanya 22 juta sukarelawan yang sudah mendaftar di Front Nasional guna memenuhi seruan Bung Karno mengganyang Malaysia. Pihak kanan menghembuskan isu bahwa 22 juta sukarelawan inilah yang akan disaring masuk ke Angkatan ke-V. Padahal, keberadaan sukarelawan itu tidak ada kaitannya dengan pembentukan Angkatan ke-V.

Kalau melihat uraian Soebandrio dan Manai Sophiaan, isu angkatan ke-V dilontarkan oleh Bung Karno. Lontaran isu itu berbasiskan tiga hal: i) kebutuhan menampung bantuan senjata gratis dari RRT; ii) kebutuhan menangkal serbuan Inggris terkait konfrontasi dengan Malaysia; iii) mengacu pada amanat pasal 30 UUD 1945 tentang bela negara.

isu angkatan ke-V menjadi sensitif dan kemudian menggelinding kemana-mana bak bola panas karena situasi politik jaman itu.

Di tahun 1950-an, politik Indonesia makin menajamkan polarisasi antara kiri dan kanan. Salah satu pemicunya adalah: apakah revolusi nasional sudah selesai atau belum selesai. Soekarno dan kelompok sayap kiri, termasuk PKI dan sayap kiri PNI, beranggapan bahwa revolusi belum selesai. Sementara kelompok tentara (Nasution Cs), Masyumi, dan PSI menolak anggapan itu.

Di pertengahan tahun 1950-an, kubu kiri membesar secara politik karena adanya kampanye nasionalisasi perusahaan Belanda, pembebasan Irian Barat, dan lain-lain. Dan, tidak disangkal lagi, kelompok kiri yang paling menonjol perkembangannya adalah PKI. Apalagi, dalam pemilihan daerah di tahun 1957, PKI menang besar. Ini menciptakan kekhawatiran besar bagi sayap kanan. Inilah yang memicu aksi sayap kanan, yang disokong CIA/AS, untuk melancarkan pemberontakan PRRI/Permesta. Nah, pasca pemberontakan PRRI-Permesta, hampir semua sayap kanan berkumpul di belakang di tentara.

Banyak peneliti sejarah menilai, termasuk penulis Soviet, Kapitsa M.S dan Maletin N.P dalam Soekarno: Biografi Politik, kehadiran Soekarno sebagai pemimpin besar saat itu sangat penting untuk menjadi katup pengaman guna mencegah terjadinya bentrokan diantara kedua kubu tersebut. Inipula yang mendasari manuver angkatan 45, yang dimotori Chaerul Saleh, mendorong ide ‘Presiden Seumur Hidup’. Yakni: untuk mencegah adanya pemilu. Sebab, kalau ada pemilu saat itu, maka dipastikan PKI akan menang.

Di sisi lain, Bung Karno punya konsep tentang dunia yang terbagi dalam dua kubu, yakni OLDEFO ( Old Established Forces) dan NEFO (New Emerging Forces). Oldefo mewakili negara-negara imperialis dan rezim kompradornya di negara berkembang. Sedangkan Nefo mewakili negara-negara yang baru merdeka, negara-negara sosialis, dan rakyat progressif di negeri kapitalis. Dalam konteks ini, RRT berada dalam kubu Nefo, yang berarti sekutu yang perlu dirangkul.

Di sini, ada tiga isu yang membuat pertentangan kedua kubu memanas dan isu angkatan ke-V mengalami politisasi sedemikian rupa. Pertama, kabar sakitnya Bung Karno. Kedua, isu Dewan Jenderal yang berupaya melakukan kup terhadap Bung Karno. Ketiga, adanya dokumen Gillchrist.

 

Pada awal Agustus 1965, Bung Karno sakit. Dalam versi sejarah Orba dikatakan, DN Aidit sampai mendatangkan dokter dari RRT untuk mengobati Bung Karno. Kesimpulan dokter RRT: Bung Karno sudah kritis. Kalau tidak meninggal dunia, beliau akan lumpuh. Cerita ini dikembangkan untuk mendapatkan alibi bahwa PKI terlibat G30S. Logikanya sederhana: kalau Bung Karno parah, AD akan merebut kekuasaan dan memukul PKI. Karena itu, PKI harus bertindak duluan.

Ternyata, menurut versi Soebandrio, dokter Tiongkok yang dibawa Aidit untuk mengobati Bung Karno bukanlah dari RRT, melainkan dari Kebayoran Baru, Jakarta. Menurut Soebandrio, Bung Karno hanya masuk angin. Namun demikian, isu sakitnya Bung Karno ini dibesar-besarkan sedemikian rupa. Termasuk tuduhan bahwa PKI sudah mempersiapkan diri, termasuk mengorganisir militer dan milisi, untuk merebut kekuasaan.

Isu lain yang juga heboh saat itu adalah Dewan Jenderal. Menurut Soebandrio, ia mendengar isu Dewan Jenderal pertama sekali dari Badan Pusat Intelijen (BPI). Tetapi masih informasi yang tidak lengkap. Hanya dikatakan bahwa ada sekelompok Jenderal AD yang disebut Dewan Jenderal merencanakan kup terhadap Bung Karno.

Selain BPI, Brigjend Supardjo dan Kolonel Untung juga sangat percaya dengan isu Dewan Jenderal itu. Keyakinan itu pula yang mendorong keduanya mengorganisir aksi G30S untuk menggagalkan kup Dewan Jenderal tersebut.

Jenderal Ahmad Yani sendiri membantah. Menurutnya, Dewan Jenderal memang ada, tetapi tidak seperti yang dituduhkan. Ia mengungkapkan, Dewan Jenderal yang dimaksud hanyalah dewan kepangkatan yang memproses kenaikan pangkat para jenderal.

Namun, menurut Soebandrio, isu Dewan Jenderal menjadi jelas informasinya pada 26 September 1965. Artinya, hanya empat hari menjelang G30S. Informasi itu datang dari empat orang, yakni Muchlis Bratanata, Nawawi Nasution,  Sumantri Singamenggala dan Agus Herman Simatoepang. Dua yang pertama dari NU, sedangkan dua yang terakhir adalah IPKI.

Mereka bercerita, bahwa pada tanggal 21 September 1965, diadakan Rapat Dewan Jenderal di gedung Akademi Hukum Militer di Jakarta. Rapat itu membahas kabinet versi Dewan Jenderal. Tak hanya bercerita, keempat orang itu menunjukkan tape rekaman. Dalam tape itu ada suara Letjend S Parman sedang membacakan susunan Kabinet.

Pada saat berhembusnya isu Dewan Jenderal, beredar pula Dokumen Gillchrist, yakni telegram (klasifikasi rahasia) dari Dubes Inggris di Jakarta, Sir Andrew Gillchrist, kepada Kemenlu Inggris. Inti dokumen itu: Andrew Gillchrist melapor ke atasannya Kemenlu Inggris, bahwa ia sudah melakukan pembicaraan koleganya Dubes AS di Jakarta terkait rencana operasi untuk menggulingkan Soekarno. Yang menarik, dokumen menyebut adanya “our local army friends” yang siap membantu operasi itu.

Soebandrio dan BPI percaya keotentikan dokumen itu. Ia melaporkan hal itu kepada Bung Karno. Menurut Soebandrio, Bung Karno merasa cemas dengan dokumen itu. Yang menarik, kendati percaya keotentikan dokumen itu, Soebandrio menganggap itu sebagai provokasi untuk memainkan situasi politik di Indonesia. Termasuk memprovokasi pendukung Bung Karno dan PKI untuk bereaksi duluan.

Saya kira, provokasi-provokasi itulah yang membuat isu Angkatan Ke-V makin sensitif pula. Yang menarik, Prof Wertheim (1990) menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Tape Rekaman mengenai rapat Dewan Jenderal itu hanya pelancungan alias pemalsuan. Tujuannya untuk menyakinkan pendukung Soekarno dan pimpinan PKI akan keberadaan Dewan Jenderal yang merencanakan kup pada 5 Oktober 1965. Dengan begitu, mereka bisa menggelar aksi pencegahan lebih dulu. Dan jebakan ini berhasil.

Yang menjadi pertanyaan, apa kepentingan RRT menawarkan bantuan senjata tanpa syarat?

Pada tahun 1960, setelah retaknya kubu sosialis akibat konflik Sino-Soviet, RRT berupaya merangkul negara-negara bekas jajahan, yang sedang dilanda perjuangan anti-kolonial. Ini sejalan dengan teori tiga kubu dunia-nya Mao Zedong saat itu: dunia pertama adalah negara-negara kapitalis maju; dunia kedua adalah negara sosialis yang berada di blok Soviet; dan dunia ketiga adalah negara-negara yang sedang berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang rata-rata bekas negara jajahan.

Bagi pemimpin RRT saat itu, Indonesia di bawah Soekarno bisa menjadi motor bagi negara-negara dunia ketiga di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin, guna mengimbangi kekuatan negara kapitalis yang dikomandoi oleh AS maupun blok Soviet. Untuk itu, RRT mendukung Indonesia dalam kampanye Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. (Taomo Zhou: 2013).

Di sisi lain, Bung Karno punya konsep tentang dunia yang terbagi dalam dua kubu, yakni OLDEFO ( Old Established Forces) dan NEFO (New Emerging Forces). Oldefo mewakili negara-negara imperialis dan rezim kompradornya di negara berkembang. Sedangkan Nefo mewakili negara-negara yang baru merdeka, negara-negara sosialis, dan rakyat progressif di negeri kapitalis. Dalam konteks ini, RRT berada dalam kubu Nefo, yang berarti sekutu yang perlu dirangkul.

Joko Mardiko