Walikota Yang Dibenci Rakyatnya

Didemo sejak mula jadi Wali Kota

 

Massa yang tergabung dalam Aliansi Kebangkitan Rakyat Kota Tegal, Jawa Tengah, menggelar orasi usai Apel Siaga. Selanjutnya, massa yang berjumlah sekitar 300 orang itu, bergerak jalan kaki menuju gedung DPRD Kota Tegal dengan membawa spanduk dan pamplet. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 20 Mei 2015 siang.

Anggota Korpri sejak awal sudah menyatakan sikap menolak kepemimpinan Hj. Siti Masitha Soeparno sebagai Walikota Tegal. Sedangkan massa dari mahasiswa dan warga, lebih mendesak Walikota Tegal turun dari jabatanya.

Massa yang terdiri dari DPK Korpri Kota Tegal, Organisasi Pedagang Balakota Lama (Opbama), Organisasi Pedagang Taman Poci (Orpeta), Organisasi Pedagang Alun-alun (OPAL), pensiunan PNS Pemkot Tegal, Paguyuban Mantan Anggota DPRD, Forum Tegal Bersatu (Forteb), BEM Universitas Pancasakti (UPS), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tegal, BEM STIMIK dan lainnya, bergerak jalan kaki menuju DPRD dibawah terik matahari dan padatnya lalulintas, terutama saat berada di sekitar Pasar Pagi.

 

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) non job melakukan aksi cukur gundul di depan Kantor Walikota Tegal, Siti Masitha, Komplek Pemerintahan Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu (30/8).

 

Sejak berada di depan gerbang Balaikota Tegal hingga gedung DPRD, massa dikawal 215 personil dari Polres Tegal Kota. Mobil anti huru-hara, dan dua anjing pelacak. Manun aksi ratusan pendemo itu berjalan aman dan tertib. “Kami menurunkan 215 personil agar jalannya aksi tidak terjadi tindakan anarkis, hingga suasana tetap kondusif,” ujar Kabag Ops Polres Tegal Kota, Kompol Suwandi ditengah aksi demo.

Ketua Presidium Aliansi Kebangkitan Rakyar Kota Tegal, Drs. HM. Khaerul Huda, M.Si dalam orasinya mengatakan, fakta-fakta bahwa kepemimpinan Hj. Siti Masitha Soeparno telah menjalankan kememimpinan otoriter, arogan, tidak adil dan sewenang-wenang. Telah banyak melakukan pelanggaran dan penyimpangan peraturan.

“Siti Masitha lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, mengabaikan janji kampanye untuk menjalankan pemerintahan berbasis pelayanan prima, dan telah melanggar sumpah dan janji sebagai Walikota Tegal,” ujar Khaerul Huda yang juga Sekretaris Korpri Kota Tegal.

Ketua Paguyuban Mantan Anggota DPRD Kota Tegal, Agil Riyanto, dalam orasinya lebih banyak mengecam DPRD yang belum merespon dan melakukan tindakan atas aspirasi masyarakat. Menurut dia, Korpri dan berbagai elemen masyarakat tidak suka dengan arogansi dan kesewenang-wenangan walikota. “Sejak pernyataan sikap Korpri dan tuntutan masyarakat, hingga saat ini DPRD Kota Tegal hanya diam, dan tidak memberikan respon apa-apa. Bahkan belum ada satu fraksipun yang mengajukan hak interpelasi,” tegasnya.

Selanjutnya Ketua Orpeta, Edi Kurniawan dalam orasinya menegaskan, pihaknya bergabung dengan pendemo tidak untuk berpolitik, tapi karena panggilan jiwa melihat seorang pemimpin yang arogan dan sewenang-wenang. Dia juga mengatakan pihaknya sebagai kaum pedagang yang tertindas. “Kami para pedagang akan bersatu untuk melengserkan Siti Mashita sebagai Walikota Tegal. Turunkan walikota yang arogan ……,” teriaknya berapi-api.

Direktur PDAM Kota Tegal, Jawa Tengah, Bambang Sugiarto atau lebih dikenal dengan Bambang Siregar, saat orasi menyatakan dirinya sebagai korban arogansi dan sewenang-wenangnya Walikota Tegal. SK Walikota Tegal tentang Pemberhentian Sementara dirinya adalah tindakan sewenang-wenang. Dia diberhentikan tanpa adanya proses pemeriksaan dan peringatan. “Meskipun saya dipecat, tapi perjuangan menurunkan walikota tidak akan pernah surut selangkahpun. Saya akan terus berjuang dan melawan walikota sampai dia lengser,” tandasnya yang akrab disapa Basir.

Sementara Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tegal, Subekhi Prawirodirjo menegaskan bahwa Kota Tegal saai ini dalam keadaan darurat. Walikota Tegal terlalu arogan dan otoriter dalam menyelesaikan setiap masalah. “Sebagai walikota boneka, dalam menyelesaikan masalah PNS selalu membenturkan dengan aparat dibawahnya,” katanya.

Sebelumnya, setelah Apel Siaga dan orasi di depan gerbang Balaikota Tegal, Jawa Tengah, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kebangkitan Rakyat Tegal mengepung gedung DPRD Kota Tegal. Mereka minta Ketua DPRD Kota Tegal, H Edy Suripno SH menemui massa yang menuntut Walikota Tegal, H Siti Masitha mundur, Rabu 20 Mei 2015.

Begitulah gambaran kejengkelan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan warga Tegal kepada Siti Mashita di masa lalu. Tak urung manakala Sitha ditangkap KPK, mereka  justru gembira atas penangkapan Wali Kota Tegal Siti Masitha oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah seorang PNS, membocorkan kepada wartawan, bahwa di internal PNS sering timbul keresahan yang terjadi sejak Sitha menjadi pemimpin di Kota Tegal. Menurut pengakuannya, tak sedikit PNS, termasuk dirinya terkena imbas kesewenang-wenangan sang wali kota. “Gara-garanya saya ikut Imam Badarudin yang di-nonjob-kan oleh wali kota dan akhirnya dimutasi kerjanya,” ujar PNS tersebut ketika ditemui wartawan untuk dimintai konfirmasi lebih lanjut, seperti dikutip media massa, Rabu, 30 Agustus 2017.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum dirinya dimutasi oleh Bunda Sitha, ia bertugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal, yang dipimpin oleh Imam Badarudin. Namun karena dianggap terlalu kritis, Imam pun di-nonjob-kan oleh Wali Kota Tegal.

Ia pun mengeluarkan kritikan kepada sang wali kota. Namun ternyata kritik yang dia sampaikan membuat dirinya dipindahtugaskan sebagai staf yang bertugas di Kelurahan Panggung.

Dan terkait hal tersebut, Wakil Wali Kota Tegal, Nursoleh membenarkan adanya beberapa PNS yang memang di-nonjob-kan oleh Sitha. Bahkan para PNS tersebut tidak mengetahui alasan mengapa mereka mendapatkan reaksi seperti itu. “Itu (yang sujud syukur) PNS yang di-nonjob-kan Bunda Sitha, yang merasa tidak tahu (mengapa) di-nonjob-kan. Iyo, pada sujud syukur,” ungkap Nursoleh pada pers, Rabu, 30 Agustus 2017.

Bukan hanya PNS yang meluapkan kegembiraan mereka setelah Bunda Sitha ditangkap. Bahkan sejumlah warga turut mengikuti cukur gundul massal yang sengaja dilakukan di depan rumah dinas wali kota. Dan tampak dalam aksi tersebut sejumlah PNS wanita. “Ini sebagai ungkapan rasa gembira atas keberhasilan KPK dalam operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Tegal Siti Masitha, Selasa, 29 Agustus 2017 petang,” ungkap sang PNS.

Seorang PNS lainnya yang di nonjobkan menyebut terdapat sepuluh PNS eseolon II dan lima PNS eselon III. Khaerul dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Khaerul memang dikenal vokal mengkritisi pemerintahan Sitha.

Penerbitan SK ini direspons dengan aksi unjuk rasa sejumlah PNS dan aktivis Kota Tegal. Mereka menggelar orasi dan melakukan aksi mogok bekerja di sejumlah instansi pemerintahan.

Bukannya dicabut, jumlah PNS yang dicopot malah bertambah. Adalah Direktur Utama (Dirut) PDAM Kota Tegal, Bambang Sugiarto yang harus rela dicopot dari jabatannya pada 7 Mei 2015. Alasan Bambang dicopot diduga karena dirinya ikut serta dalam beberapa kali aksi menolak kepemimpinan Siti Masitha.

Ia menganggap hal tersebut sebagai bentuk kesewenang-wenangan dan menilai pencopotan dirinya cacat hukum. Saat itu Bambang menyebut telah mempersiapkan sejumlah bukti untuk menggugat Sitha.

Kisruh antara Sitha dan sejumlah PNS ini pada akhirnya diselesaikan di meja hijau. Sebanyak sembilan pejabat eselon II menggugat SK Wali Kota terkait pembebas tugasan mereka ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Semarang. Begitu juga dengan Bambang Sugiarto yang menggugat SK pencopotan dirinya juga ke PTUN Kota Semarang.

Gugatan keduanya kemudian dikabulkan oleh PTUN Semarang. Sayangnya, konflik ini tidak berhenti disitu. Sitha mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya terhadap keputusan PTUN semarang yang mengabulkan gugatan sembilan orang PNS yang di nonjobkan.

Namun, bukan kemenangan yang mereka peroleh.  Sitha kalah melawan anak buahnya. Putusan PTTUN Surabaya pada 8 Juni 2016 memperkuat keputusan PTUN Semarang yakni Sitha harus merehabilitasi dan mengembalikan jabatan sembilan orang PNS tersebut ke posisi semula. Meski begitu, hingga September 2016 kesembilan PNS tersebut belum kembali ke jabatannya seperti semula.

Sitha tampaknya belum ‘menyerah’ untuk melawan bawahannya. Ia mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan PTTUN ke Mahkamah Agung (MA). Pada perlawanan ketiganya ini, lagi-lagi Sitha harus gigit jari. MA dalam surat keputusan Nomor 163 PK/TUN/2016 menolak gugatan Sitha. Dalam keputusannya, majelis hakim yang terdiri dari Is Sudaryono, Irfan Fachruddin, dan Supandi menilai, permohonan PK yang diajukan tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Sudah berkekuatan hukum tetap, Sitha belum juga mengembalikan jabatan sembilan orang PNS yang menggugatnya.

Konflik terus berlanjut hingga akhirnya perseteruan panjang ini terhenti ketika Sitha tertangkap operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di rumah dinasnya pada Selasa, 29 Agustus 2017.

Joko Mardiko