Uang Korupsi Dana Bansos Kematian Mengalir Jauh

Forumkeadilan.com, Sungailiat–Perkara kasus korupsi dana bansos kematian di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah  (DPPKAD) Kabupaten Bangka makin menarik perhatian publik.

Pasalnya Selpiana Prihartini mantan  bendahara pengeluaran DPPKAD Kabupaten Bangka yang ditetapkan sebagai tersangka tunggal oleh tim penyidik Pidsus Kejari Bangka melalui pengacara hukumnya, Jaelani mulai blak blakan terkait siapa saja yang menikmati uang korupsi dana bansos kematian itu.

“Saya selaku kuasa hukum dari terdakwa Sp (Selpi) meminta kepada Kajari Bangka untuk menetapkan sebagai tersangka dan menahan Fr (Ferianto)yang saat itu menjabat Kasub Perencanaan DPPKAD Kabupaten Bangka. Fr menurut Sp sudah berulang kali mengambil uang dana bansos darinya hingga ratusan juta rupiah,” ungkap Jaelani di PN Pangkalpinang, Senin (18/9/2017).

Bahkan kata Jaelani, Ferianto pernah menarik uang dana bansos dari Selpi sebanyak Rp.40 juta yang katanya untuk diserahkan ke bupati Bangka, Tarmizi Saat.

“Fr ini pernah menarik uang dana bansos dari Sp sebanyak Rp.40 juta katanya untuk pak Bupati Bangka (Tarmizi Saat, red). Fr juga pernah meminta Sp untuk mentransfer uang sebesar Rp.10 juta ke rekeningnya MI kerabat dekatnya Bupati,” terangnya.

Belum ditetapkannya Fr sebagai tersangka dalam kasus ini. Menurut Jaelani bisa saja adanya keterkaitan oknum jaksa inisial Hr yang disebut sebut oleh Fr ketika menarik dana bansos kematian itu.

“Sebelum adanya temuan di LHP BPK. Fr ini juga sering mengambil dana bansos itu dari Selpi yang kata Fr untuk di berikan ke oknum jaksa Hr mantan kasi pidsus kejari Sungailiat untuk biaya pendidikannya. Uangnya berkisar Rp.2,5 juta hingga Rp.5 juta,” imbuhnya.

Makanya tidak ada alasan lagi bagi Kejari Bangka untuk tidak menetapkan dan menahan Fr sebagai tersangka korupsi dana bansos kematian untuk mengungkap ke mana saja aliran duit korupsi dana bansos itu.

“Apakah betul mengalir ke Bupati Bangka dan ke oknum jaksa. Itu bisa diketahui kalau Fr dijadikan tersangka, nantinya pasti akan bernyanyi ke mana saja aliran uang korupsi itu,” katanya.

Selain itu, kata Jaelani, berdasarkan bukti bukti yang sudah disebutkan tadi dengan ketentuan pasal 26 e undang undang tindak pidana korupsi maka Kejari Bangka tidak boleh tidak, harus menyeret Fr sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos.

“Tidak perlu menunggu fakta di persidangan. Pengakuan dari klien kami Sp disertai dengan bukti kwitansi dan transfer Banking itu sudah kuat untuk menjerat Fr sebagai terangka,” tukas Jaelani.

Tidak hanya  Fr, menurut Jaelani  ada beberapa orang lagi yang layak juga ditetapkan tersangka oleh Kejari Bangka. Diantaranya, inisial KA selaku kasi bendahara  dan dokter hewan SE selaku sekretaris DPPKAD Kabupaten Bangka. Kedua pejabat di DPPKAD ini tanpa upaya verifikasi terlebih dahulu melakukan penanda tanganan terhadap pencairan dana bansos itu.

“Dalam pasal 8 UU tipikor, mereka ini sudah memenuhi unsur unsur tindak pidana korupsi, secara bersama sama memperkaya diri sendiri atau orang lain,” tegas Jaelani.

Terkait pernyataan pengacara hukum terdakwa Selpiana Prihartini, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka, Supardi SH. MH melalui Kasi Pidsus Kejari Bangka, M. F. Hasibuan SH. MH angkat bicara.

Menurut  Hasibuan, pihak penyidik selaku aparat penegak hukum tidak bisa begitu saja menindak Ferianto hanya berdasarkan desakan seorang pengacara Selpi terdakwa kasus korupsi dana bansos yang bernama Jaelani.

“Kami selaku penegak hukum tentunya tidak bisa begitu saja melakukan tindakan hukum kepada Ferianto hanya karena desakan pengacara hukumnya Selpi dalam perkara kasus korupsi dana bansos tersebut. Kami akan menindak lanjutinya apabila  di persidangan nanti terdakwa Selpi mengungkapkan di hadapan majelis hakim bahwa si Ferianto menerima uang dari Selpi dengan disertai bukti bukti ataupun saksi, baru kami segera menindaknya dengan memanggil Ferianto untuk lakukan pemeriksaan ulang,” terang Fandie ketika dikonfirmasi terkait pernyataan Jaelani, pengacara hukum terdakwa kasus korupsi dana bansos, Selpi di ruang kerjanya, Rabu (20/9/2017).

Pasalnya, kata Fandie, penetapan tersangka dalam perkara kasus korupsi harus sesuai peraturan perundang undangan.

“Dalam peraturan perundang undangan disebutkan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik di dalam menetapkan tersangka harus memiliki dua alat bukti yang cukup, tidak hanya dengan keterangan dari si pengacara terdakwa lalu ditetapkan seseorang tersangka, bisa bisa nantinya kami digugat(diprapid, red),” sindirnya.

Terkait dengan oknum oknum yang dituding  oleh pengacara terdakwa, ikut menikmati uang korupsi dana bansos itu, Fandie yang belum genap 100 hari menjabat kadi pidsus Kejari Bangka ini mengaku tidak mau berasumsi meskipun dirinya tidak punya beban.

“Terkait oknum si A, si B ataupun si C, yang katanya juga menikmati uang dana bansos itu, saya tidak mau berasumsi meskipun saya tidak punya beban saat ini, karena belum melihat fakta di persidangan. Saya sudah menggelar rapat dengan teman teman penyidik yang menangani perkara ini untuk menentukan langkah langkah yang akan dianbil. Maka percayalah kejari Bangka tidak akan lakukan penegakan hukum yang tebang pilih. Siapapun dan apapun jabatannya bagi yang  terbukti terlibat dalam perbuatan tindak pidana korupsi di dana bansos ini akan kami proses sesuai ketentuan perundang undangan dengan dua alat bukti yang cukup,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Kasi Pidsus  Kejari Sungailiat, Hr yang disebut sebut juga menerima aliran uang korupsi dana bansos itu, membantah keras kalau dirinya ikut menerima aliran uang kematian itu.

“Sudah saya dengar dulu, saya digosipkan nerima duit dari Rian (Ferianto, red). Gak ada itu, kurang ajar dia bawa nama saya. Kalau saya betul dikasih enak, ini saya cuma dicatut saja,” kata Hr ketika dihubungi oleh wartawan via telepon.

Hr mengaku kesal namanya dicatut oleh Ferianto. Dia juga menantang Ferianto kalau pernah menyerahkan uang padanya untuk dibuktikan di muka persidangan. Dia mendukung kalau Ferianto dijadikan tersangka itu.

“Kalau dia memang terlibat dalam kasus itu, kenapa tidak jadi tersangka, biar dia buka-bukaan saja siapa-siapa nerima duitnya,” tantangnya.

Terkait dengan penyidikan kasus tersebut menurutnya berawal dari temuan BPK. Dimana kasus tersebut masuk ke Kejaksaan Negeri setelah dia pindah ke Palembang.

“Kasus itu masuk setelah saya ke Palembang. Jadi mulainya penyidikan itu bukan saat saya menjabat,” ingatnya.

Terpisah, Bupati Bangka, Tarmizi Saat hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan meskipun upaya konfirmasi sudah dilakukan via WA mesenger.

Romli Muktar