Setya Novanto Berpeluang Lolos Lewat Praperadilan

Eksepsi KPK ditolak Hakim Tunggal Cepi Iskandar

Dua hari lalu, Rabu 20 September 2017, Hakim Tunggal Cepi Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menggelar sidang perdana praperadilan Setnov. Agenda sidang dalah pembacaan permohonan dari pihak pemohon.

Dua hari kemudian, Jumat 22 September 2017, Cepi Iskandar kembali menggelar sidang lanjutan. Agendanya adalah mendengarkan eksepsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Biro Hukum KPK KPK menguraikan proses penyelidikan dan penyidikan kasus proyek e-KTP sejak 2010 hingga proyek beranggaran Rp 5,9 triliun itu berjalan. Kepala Biro Hukum KPK AKBP Setiadi menjabarkan fakta bahwa Novanto mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat Kemendagri dan pengusaha Andi Naragong.

Menurut Setiadi, penetapan Ketua Umum Partai Golkar itu sebagai tersangka juga didasarkan atas terpenuhinya dua alat bukti yang cukup. Novanto sudah dipanggil sebagai saksi pada 13 Desember 2016 dan 6 April 2017.

Dalam kasus ini KPK sudah memeriksa lebih dari 200 saksi dengan meneliti sebanyak 1.100 dokumen. Soal kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun, KPK mendasarkan diri pada laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Kami berpandangan bahwa gugatan pemohon sangatlah premature,” ujar Setiadi. Ia meminta agar gugatan pemohon ditolak sepenuhnya..

Sebagaimana diketahui, dalam permohonannya, Setya Novanto menyebut KPK tidak berwenang melakukan penyidikan karena masih ada penyidik Polri yang berstatus ganda atau masih aktif di Polri tetapi telah diangkat sebagai pegawai tetap KPK. Lalu KPK menjelaskan soal kompetensi absolut, di mana yang berwenang memeriksa hal tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

Akan tetapi hakim Cepi berpendapat bahwa permohonan pokok pemohon bukanlah meminta memeriksa soal status ganda penyidik KPK. Melainkan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Karena itu, Cepi memutuskan menolak eksepsi KPK atau melanjutkan pemeriksaan praperadilan.

“Oleh karena itu, hakim praperadilan berkesimpulan bahwa pemohon praperadilan dari pemohon bukan merupakan sengketa TUN dan menjadi kewenangan praperadilan dengan demikian praperadilan. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dalam mengadili permohonan ini,” kata Cepi.

Artinya, masih ada peluang bagi Setya Novanto memenangkan praperadilan dan lolos dari jeratan KPK.