Sepasang Suami-Istri Mantan Wali Kota Bersama Masuk Bui

 

 

Atty Suharti nelangsa. Aura sedih terpancar diwajahnya. Mantan Walikota Cimahi ini tak menyangka bakal menjadi pesakitan bersama suaminya, Itoc Tochija. “Ini begitu menyakitkan,” lirihnya.

Selama persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Atty acap tertunduk lesu menatap lantai ruangan. Sesekali wanita berkaca mata yang mengenakan jas hitam ini melirik suaminya, Itoc Tochija, di sebelahnya yang juga duduk di kursi pesakitan. Suami istri ini terlihat begitu tenang. Mereka seksama mendengar majelis hakim membacakan putusan. “Menjatuhkan pidana empat tahun penjara terhadap terdakwa Atty Suharti,” sebut hakim ketua, Sri Mumpuni.

Wali Kota non aktif Cimahi Atty Suharti mengangkat map untuk menutupi wajahnya seusai diperiksa penyidik KPK di Gedung KPK (Tribun)

 

Untuk terdakwa Itoc Tochija, majelis hakim punya pertimbangan lain. Hakim sepakat menvonis Itoc dengan hukuman tujuh tahun penjara. Itoc dianggap berperan besar menyeret Atty dalam melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi tahun 2016 bernilai Rp 57 miliar. “Terdakwa Itoc Tochija dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara,” tegas Sri Mumpuni.

Selain dipenjara, terdakwa Atty dan Itoc juga diharuskan membayar denda Rp 200 juta subsider dua bulan penjara. Keduanya terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. “Mengadili, menyatakan, terdakwa satu dan terdakwa dua terbukti secara sah dan meyakinkan, bersama-sama dan berlanjut, melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama. Serta denda masing masing Rp 200 juta,” kata hakim Sri Mumpuni membacakan amar putusan.

Putusan hakim sudah berdasarkan pertimbangan. Hal memberatkan, kata hakim, kedua terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. “Hal meringankan, para terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, memiliki tanggungan keluarga, sudah berusia lanjut, dan khusus untuk terdakwa satu (Atty) sering sakit-sakitan, membangun Kota Cimahi” ucap hakim.

Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa terhadap Atty yakni lima tahun dan Itoc delapan tahun penjara. Atas putusan tersebut, penasehat hukum terdakwa dan jaksa menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari.

Usai mendengarkan vonis, terlihat kedua pasangan tersebut berjalan menuju keluarga dan rekan-rekannya. Mata Atty Suharti berkaca-kaca sambil memeluk erat keluarganya. Ia terhisak menahan tangis. Begitu juga suaminya, Itoc. Mereka kemudian berjalan beriringan dan memilih tanpa komentar kepada awak media yang sejak awal mengikuti jalannya persidangan.

Atty Suharti merupakan mantan Walikota Cimahi periode 2012-2017. Suaminya, Itoc Tochija juga mantan Walikota Cimahi periode 2002-2007 dan 2007-2012. Jaksa KPK menilai peran Itoc sangat besar terhadap istrinya Atty terkait menerima suap dari dua orang pengusaha yakni Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi untuk memuluskan proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi. Kedua penyuap itu pun sudah lebih dulu divonis masing-masing dua tahun enam bulan penjara, denda Rp 150 juta, subsider tiga bulan.

Kasus penyuapan tersebut terungkap saat Atty dan suaminya Itoc diciduk penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan pada Kamis, 1 Desember 2016 lalu. Suami istri itu tertangkap menerima suap Rp 500 juta berkaitan proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap II senilai Rp 57 miliar. Duit suap tersebut diterima mereka dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi.

Dalam penyelidikan yang dilakukan KPK, diketahui bahwa Itoc yang pernah menjabat Walikota Cimahi selama dua periode, diduga mengendalikan dan menjual pengaruh istrinya, Atty Suharti, yang menggantikannya menjadi Walikota Cimahi. Hal itu dilakukan Itoch, salah satunya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil korupsi. “MIT (Itoc) mengalihkan jabatan walikota pada penggantinya, yaitu istrinya. Dan ia diduga masih turut mengendalikan kebijakan,” ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

Dalam operasi tangkap tangan, petugas KPK menemukan sebuah buku tabungan. Buku tabungan itu berisi catatan penarikan uang sebesar Rp 500 juta. Menurut pengakuan kedua pengusaha yang ikut ditangkap, Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi, uang Rp 500 juta tersebut telah ditransfer kepada Atty dan Itoc. Pemberian dilakukan setelah adanya kesepakatan bahwa kedua pengusaha itu akan menjadi perusahaan pelaksana pembangunan pasar.

Penyelidik KPK juga menemukan bahwa selalu ada komunikasi antara kedua pengusaha dan Itoch, khususnya dalam penentuan proyek di Cimahi. “Faktanya, selalu MIT (Itoc) yang melakukan pembahasan, dan istrinya hanya tanda tangan saja,” papar Basaria.

Kedua pengusaha menjanjikan akan memberi Rp 6 miliar kepada Itoc dan Atty. Awalnya diberi panjar sebesar Rp 500 juta. Sialnya, baru diberi panjar, Atty dan suaminya sudah keburu ditangkap. “Seharusnya MIT (Itoc) bisa menerima Rp 6 miliar dari kesepakatan mereka untuk mendapat proyek pembangunan pasar,” ujar Basaria.

Dalam kasus ini, banyak kemungkinan petugas KPK akan mengungkap pelaku lain, termasuk pihak-pihak yang menjadi perantara Itoc dalam menetapkan atau menentukan siapa yang mendapat tender pembangunan pasar atau proyek lainnya. “Bahwa kedua pengusaha sebelumnya sudah pernah mendapat proyek di Cimahi. Itoc merupakan mantan walikota yang menjabat dalam dua periode sebelumnya,” tutur Basaria.

Penyidik KPK juga menemukan aliran dana Rp 1,4 miliar dari Atty kepada pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi. KPK pun sudah menerima pengembalian dana itu. “Dalam kasus Cimahi, total pengembalian uang dari Hasan Nasbi Rp 1,4 miliar. Menurut penyidik terkait perkara ini, bagian kontrak dari Hasan dengan tersangka,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Atty Suharti dan Itoc Tochija di persidangan

 

Dalam kasus ini, Atty diduga menggunakan uang hasil korupsi untuk membiayai kampanyenya pada Pilkada Kota Cimahi 2017. Uang tersebut dialirkan ke salah seorang tim suksesnya dan kemudian dijadikan dana untuk menyewa jasa lembaga survei milik Hasan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, uang Rp 1,4 miliar tersebut berkaitan dengan survei kemenangan untuk Atty dalam pemilihan walikota periode 2017-2022. Namun, dalam pemilihan walikota yang digelar 15 Februari 2017 lalu, pasangan petahana Atty-Zulkarnain kalah. Mereka hanya mendapatkan suara 76.423 suara (27,97%), sedangkan pemenangnya yakni pasangan Ajay M Priatna-Ngatiyana mendapat 107.011 suara (41,49%), disusul kandidat Asep Hadad Didjaya-Irma Indriyani 80.207 suara (30,65%).

Setelah kalah Pilkada, Atty pun didera banyak masalah. Ia dan Itoc diciduk KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan. Kedua penerima suap ini dijerat Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Beberapa jam setelah ditangkap KPK, Atyty ramai-ramai di-bully warganya di media sosial (medsos) terutama di Facebook. Atty dianggap sebagai walikota yang tidak becus bekerja serta pemimpin yang tidak pro rakyat kecil. Tak hanya itu, Atty juga dianggap tidak becus mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan di Kota Cimahi terutama banjir yang akhir-akhir ini sering menyergap beberapa daerah.

 Zainul Arifin Siregar