Rumpoko Terjerat OTT

Ditangkap usai mandi, uang ratusan juta disita. Untuk pelunasan mobil mewah.

Dalam hitungan bulan, Walikota Batu, Malang akan mengakhiri masa jabatannya. Sepuluh tahun atau dua periode, Eddy Rumpoko menjadi orang nomor satu di wilayah itu. Namun, masa akhir jabatannya ditutup dengan kisah kelam, dia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT).  KPK menyatakan, suap untuk Wali Kota Batu Eddy Rumpoko terungkap dari laporan masyarakat yang menyebut akan terjadinya transaksi korupsi.

KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan pengecekan, sehingga akhirnya dapat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Eddy dan sejumlah pihak, di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 September 2017.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, kasus ini berawal pada Sabtu pukul 12.30 WIB. Saat itu, pengusaha Filipus Djap bertemu dengan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu, Edi Setyawan.

Keduanya bertemu di parkiran restoran di hotel milik Filipus, di daerah Batu, Malang, Jawa Timur. “Saat itu diduga terjadi penyerahan uang sejumlah Rp 100 juta dari FHL kepada EDS (Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan),” kata Syarif, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu, 17 September 2017.

Selang 30 menit kemudian, Filipus bergerak menuju rumah dinas wali kota Batu untuk menyerahkan suap Rp 200 juta dalam bentuk pecahan Rp 50.000. Uang suap ini diduga bagian dari total nilai suap Rp 500 juta untuk Eddy. Uang suap tersebut dibungkus kertas koran dalam tas kertas (paper bag).

Tim KPK kemudian mengamankan Eddy Rumpoko dan Filipus, serta supir Eddy berinisial Y. “Tim KPK kemudian mengamankan keduanya bersama Y, supir wali kota beserta uang Rp 200 juta,” ujar Syarif.

Sekitar Rp 300 juta dari total nilai suap, sudah diterima Eddy dalam bentuk potongan untuk pembayaran pelunasan mobil Toyota Alphard milik Wali Kota.

Ketiganya kemudian dibawa tim KPK ke Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan awal. Setelah itu pada pukul 16.00 WIB, tim KPK lainnya yang mengikuti Edi Setyawan mengamankan yang bersangkutan di sebuah jalan di daerah Batu. “Dari tangan EDS diamankan uang Rp 100 juta yang dibungkus kertas koran dalam paper bag,” ujar Syarif.

KPK sempat mengamankan pula Kepala BKAD Kota Batu berinisial ZE di rumahnya. Namun, pada Minggu pukul 01.00 WIB, KPK hanya membaya Eddy, Edi, dan Filipus ke kantor KPK di Jakarta, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sopir Wali Kota berinisial Y dan Kepala BKAD Kota Batu ZE tidak ikut dibawa ke kantor KPK di Jakarta.

Menurut Syarif, setelah dilakukan pemeriksaan 1×24 jam dan dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, untuk menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka.

Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan menjadi tersangka terkait suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Batu, yakni pada proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun 2017, dengan nilai proyek Rp 5,26 miliar.

Wali Kota Batu Jawa Timur Eddy Rumpoko dengan mengenakan rompi tahanan KPK didalam mobil tahanan/ (ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww/)

Sementara Filipus menjadi tersangka karena selaku pihak pemberi suap kepada keduanya. Proyek ini dimenangkan PT Dailbana Prima dan Filipus merupakan direktur di perusahaan tersebut.

Untuk kepentingan penyidikan, tim KPK telah menyegel sejumlah ruangan yakni ruang kerja Wali Kota Batu, ruang ULP, ruang Kepala BKAD Kota Batu dan ruang lainnya di Pemkot Batu, serta beberapa ruangan di kantor milik Filipus.

Dalam kasus ini, Eddy dan Edi sebagai pihak yang diduga penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Filipus sebagai pihak yang diduga pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ju 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Eddy Rumpoko namanya beberapa kali terlilit kasus hukum. Pria kelahiran Kota Manado, Sulawesi Utara, 8 Agustus 1960 ini, pernah dituduh melakukan pemalsuan ijazah pada 2012. Wali Kota asal PDI Perjuangan ini terjerat kasus pemalsuan surat keterangan lulus SMP Taman Siswa Surabaya yang digunakan dalam pencalonan Pilkada Batu pada periode 2007-2012 lalu. Polisi juga menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yaitu Kepala Sekolah SMP Taman Siswa, Suharminah dan Pegawai TU SMP Taman Siswa, Purwantara. Dan kasus tersebut akhirnya di SP3-kan.

Pegiat antikorupsi berharap terjaringnya Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko dalam operasi tangkap tangan (OTT) penyidik KPK menjadi pintu masuk pemberantasan korupsi di kota tersebut. Banyak kasus korupsi di Kota itu menguap di tengah jalan.

“Ada beberapa kasus dugaan korupsi yang penanganannya berhenti pada aktor lapangan, tapi tak menyentuh aktor sesungguhnya,” kata Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW), Fachruddin, di Malang, Sabtu 16 September 2017.

Penanganan kasus korupsi di Kota Batu yang berhenti di pelaku lapangan antara lain korupsi PT Batu Wisata Resources (PT BWR) senilai Rp 2 miliar, korupsi dana roadshow promosi pariwisata senilai Rp 3,7 miliar. Diduga dalam kasus itu Wali Kota Batu turut terlibat.

Sedangkan kasus dugaan korupsi proyek perkantoran terpadu Pemkot Batu atau Block Office senilai Rp 38 miliar masih ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ada juga kasus piutang pajak Jawa Timur Park Grup sebesar Rp 42 miliar yang diputihkan oleh Wali Kota Batu menjadi Rp 2 miliar saja.

Sebelum terjadi OTT oleh KPK, pada Sabtu 25 Agustus 2017 lalu pernah ada OTT oleh Satgas Saber Pungli. Saat itu ada tiga orang ditangkap Satgas dengan barang bukti duit Rp 25 juta. Mereka ditangkap lantaran diduga terkait dengan kasus pungutan proyek pembangunan GOR Gajah Mada dengan nilai proyek Rp 29 miliar.

Saat itu, ada sebuah dokumen beredar yang menyebut duit dari rekanan sebesar Rp 850 juta mengalir ke beberapa pihak. Salah satu pihak yang dicantumkan adalah diduga sekretaris pribadi Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Namun, kasus ini dihentikan dan seluruh tersangka dibebaskan. “Kami mendukung penuh pemberantasan korupsi di Kota Batu. Bahkan kami berharap seluruh kasus dugaan korupsi lainnya dibuka oleh KPK,” tegas Fachrudin.
JOKO MARDIKO