Rente 10 — 15 persen Masuk Kantong Wakil Rakyat Sulawesi Barat

tim penyidik Kejaksaan Tinggi Menggeledah Kantor Pemda Sulawesi Barat

Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan juga membawahi Sulawesi Barat mengeledah kantor Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) terkait dugaan penyalahgunaan dana aspirasi di Sulbar, Jumat 15 September dan Sabtu 16 September 2017

Dalam pengeledahan tersebut, sejumlah dokumen penting disita petugas dari kantor perencanaan pembangunan itu sebagai barang bukti penyelidikan dalam dugaan kasus dugaan korupsi dana aspirasi DPRD Sulbar pada 2016.

“Dokumen yang disita seperti pembahasan terkait Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) termasuk Surat Keputusan dan dokumen hasil Musrembang,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin di Makasar, Sulsel.

Menurutnya  penggeledahan kantor Bappeda Sulbar sudah sesui aturan dan petunjuk dalam pengembangan penyidikan dana aspirasi bersumber APBD 2016 yang diduga diselewengkan oknum pejabat Pemerintah Provinsi Sulbar.

Kepala Bappeda Pemprov Sulbar, Junda Maulana tidak menampik terjadinya penggeledahan di kantornya oleh tim Pidsus Kejati Sulselbar.

Tim penyidik Kajati Sulsel sedang menggeledah kantor pemprov Sulbar

Dari hasil penggeledahan, sebanyak lima bundel diambil petugas kejaksaan sekaitan dengan proses pemeriksaan 35 kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sulbar belum lama ini.

“Tadi sempat mereka bawa beberapa dukumen, katanya untuk lanjutan pemeriksaan sebelumnya kepada beberapa pejabat dinas,” katanya kepada wartawan melalui ponselnya.

Usai melakukan penggeledahan serta membawa dokumen, penyitaan tim Pidsus Kejati langsung meninggalkan kantor Bappeda Sulbar selanjutnya berangkat ke Kota Makassar, Sulsel.

Sebelumnya, Kejati Sulsel secara resmi meningkatkan status kasus dugaan korupsi penyimpangan dana aspirasi DPRD Sulbar pada 2016 ke tahap penyelidikan dan telah memeriksa 35 pejabat SKPD setempat.

Kendati Kejati Sulsel telah meningkatkan status ke tahap penyidikan, namun belum menentukan nama-nama tersangka pad kasus tersebut yang merugikan negara diperkirakan puluhan miliar

Sementara ini, pihak penegak hukum terus melakukan pendalaman pada kasus ini dan telah memeriksa pejabat Pemprov dan sejumlah anggota DPRD Sulbar diduga terlibat.

Dari hasil penyidikan sementara, penyidik menemukan sejumlah bukti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan serta penggunaan anggaran dana aspirasi yang bersumber dari APBD 2016.

Dugaannya menggunakan modus seperti yang dilakukanan DPRD Kabupaten Jeneponto, Sulsel dengan membuat proyek-proyek fiktif tanpa ada bukti fisik seolah-olah proyek berjalan mulus di lapangan bahkan ada yang tidak sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak.

“Tim Penyidik telah berhasil mengamankan dokumen-dokumen terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan APBD Provinsi Sulbar, tahun anggaran 2016,” ucap Kajati Sulsel, Jan Samuel Maringka, kepada media massa Minggu (17/9/2017).

Kajati Sulsel, Jan Samuel Maringka

Modus dalam korupsi APBD ini diduga dengan cara memasukkan proyek-proyek titipan ke Pemprov tanpa melalui prosedur berlaku alias tender fiktif. Dari total anggaran proyek, para anggota dewan itu diduga menerima 10-15 persen.

“Proyek yang dikerjakan oleh orang-orang dekat oknum Anggota DPRD tersebut dalam kenyataannya banyak ditemukan kurang volume pekerjaan, bahkan terkesan rekayasan karena dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” ucapnya.

Jan menduga total kerugian negara akibat kasus ini bisa mencapai Rp 150 miliar. “Ada anggaran Rp 300 miliar, yang dikerjakan hanya sebagian. Jadi diduga kerugian negara Rp 150 miliar,” ujar Jan.