Putusan Sidang Kasus Logo Apkomindo, Hoky Yakin Memperoleh Vonis Bebas Murni

Dalam Dupliknya, Hoky Memaparkan Bukti kejanggalan Tuntutan Jaksa

 

Jakarta, Menjelang putusan pengadilan yang rencanannya berlangsung  pada Senin (25/9/2017) terhadap Ir.Soegiharto Santoso alias Hoky berharap bebas murni sesuai dengan fakta persidangan yang sudah berlangsung 34 kali, hakim harus bersikap objektif karena penegakan hukum (Law Enforcement) di Indonesia masih tergolong memprihantinkan. Benarkah?

“Dalam Dupliknya Hoky memaparkan bukti-bukti yang sangat janggal dari surat penuntutan yang dibacakan JPU diduga kuat merupakan upaya pemaksaan pasal-pasal demi kepentingan segelintir orang,” ujar Ir.Soegiharto Santoso dalam Dupliknya yang diterima redaksi FORUMKEADILAN.COM, pada Rabu (20/9/2017) di Jakarta.

Belum lagi, tambah Hoky dirinya dikrikiminalisasi untuk dimasukan ke penjara. “Apalagi sejak awal ada orang yang sudah menyediakan dana agar terdakwa masuk penjara, bahkan hal tersebut terungkap didepan kesaksian persidangan di PN Bantul,” imbuhnya.

 

Dukungan Umtuk Hoky

Seperti diketahui selama 34 kali digelar acara persidangan baik dalam pengumpulan alat bukti, barang bukti maupun pemeriksaan saksi-saksi tidak ditemukan unsur-unsur yang dapat membuktikan perbuatan Hoky selaku Ketua Umum APKOMINDO telah melanggar hukum seperti yang disangkakan oleh JPU.

1. Tuduhan bahwa Hoky menerima uang 30 Juta Rupiah tidak dapat dibuktikan didepan persidangan, namun tetap dimasukan dalam P-42 oleh JPU.

2. Tuduhan bahwa Pihak Pelapor (Sonny Franslay CS) menderita kerugian sebanyak 5 Milyar atas pemakaian Logo Apkomindo di event Mega Bazaar 5 – 9 maret 2016 di JEC Bantul oleh Ir.Soegiharto Santoso merupakan tuduhan yang ngawur , mengada ada dan tanpa bukti.

3. Tuduhan bahwa Ir.Soegiharto Santoso bukanlah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) tak dapat dibuktikan, karena secara legal Ir.Soegiharto Santoso (Hoky) sudah mendapatkan pengakuan resmi dari negara selaku Ketua Umum APKOMINDO dengan diterbitkannya surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-000478.AH.01.08.TAHUN 2017.

4. Tuduhan bahwa Ir.Soegiharto Santoso yang menggunakan Logo Apkomindo tanpa ijin di event Maga Bazaar Consumer Show 5 – 9 Maret 2016 di Bantul juga tidak dapat dibuktikan dimuka persidangan, karena fakta hukum yang sesungguhnya kegiatan pameran Mega Bazaar 2016 di ruangan Jogja Expo Center (JEC) Bantul tersebut adalah berdasarkan kontrak antara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apkomindo yang dipimpin oleh Dicky Purnawibawa, ST dengan PT Dyandra Promosindo sebagai penyelenggara, Terdakwa sebelumnya memang tidak mengetahui, tidak hadir, tidak diundang, tidak melakukan, tidak memberi ijin, tidak pernah memerintahkan Sdr. Dicky Purnawibawa untuk menggunakan Logo Apkomindo di Pameran Mega Bazaar Consumer Show 2016 di JEC dan bahkan terdakwa sama sekali tidak terlibat dengan penyelenggaraan pameran Mega Bazaar Consumer Show 2016 di JEC, karena masing-masing DPD Apkomindo bersifat Otonom.

 

5. Tuduhan bahwa Hoky orang yang keras kepala dan tidak mau minta maaf kepada Pelapor diduga pemutarbalikan fakta, karena sesungguhnya upaya-upaya perdamaian oleh tim mediasi Hoky sudah berulangkali dilakukan, namun justru pihak Pelapor ingin memeras Hoky agar membayar uang 5 Milyar kalau perkara pidananya ingin dimaafkan dan dicabut laporan polisinya, untuk hal tersebut ada saksi yang mendengarkan secara langsung, yaitu Muzakkir dan Puguh Kuswanto.

Dikatakan Ir.Soegiharto hal yang sangat mencolok dari rekayasa hukum agar terdakwa selaku Ketum Apkomindo dapat dipidanakan dan dipenjarakan sudah sangat terlihat dan terang benderang saat dibacakan surat tuntutan (P-42) oleh jaksa penuntut umum ANSYORI SH. “Dimana seluruh dalil yang dituduhkan merupakan upaya JPU memaksakan pasal-pasal yang sangat merugikan terdakwa, karena tanpa bukti yuridis material dan tanpa yuridis formal cukup,” urainya.

Menurut Hoky meskpiun JPU tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa, namun didalam surat Tuntutan JPU ada tertuliskan; “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Soegiharto Santoso dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan perintah agar dilakukan penahanan dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan.” terangnya.

Pada akhir pembacaan Dupliknya di persidangan hari Senin 11 September 2017, Hoky melakukan Renvoi dengan menambahkan bahwa semua keterangan saksi -saksi pelapor adalah merupakan kesaksian palsu yang dapat memenuhi unsur dalam asal 242 KUHP.

Dukungan terhadap Ir.Soegiharto Santoso terus mengalir dari seluruh pengurus pusat dan daerah APKOMINDO se-Indonesia. Yang terbaru dukungan datang dari keluarga tercinta baik istri maupun putri-putrinya. Yang sebelumnya tidak mendukung malah dibilang mementingkan organisasi dibandingkan keluarganya.

Hadir dalam persidanganan adik kandung Terdakwa, Wiliyana Megasari Santoso, Tak hanya itu ada sahabat baru Hoky yang datang dari Kota Bandung untuk memberikan dukungan moril yaitu Maria Elskaliliasari padahal telah berusia 77 Tahun dan Anggota Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Evangelist Ferdinand L.Tobing (Mantan Wakil Direktur Litbang DPP API), hadir pula Tim Penasihat Hukum terdakwa serta para awak media baik lokal maupun nasional. Tak ketinggalan para anggota Persaudaraan dalam Terali Besi (TRABES) yang pernah merasakan ditahan di rutan Bantul untuk memberikan dukungan moral.

Bahkan Ferdinand L.Tobing secara khusus terpanggil untuk melakukan Pekan Doa dan Doa Novena di Candi Hati Kudus Bantul Jumat (22/9) serta mengalang anggota API DPD DIY Yogyakarta untuk mendoakan Ir.Soegiharto agar campur tangan Tuhan menghasilkan keputusan majelis Hakim yang seadil adilnya, padahal Ferdinand bukan pengurus dan bukan anggota Apkomindo serta sebelumnya tidak pernah saling bertegur sapa secara langsung meskipun dahulu telah sempat beberapa kali berjumpa dengan terdakwa, Ferdinand tergerak hati dan pikirannya, hanya karena membaca tulisan-tulisan terdakwa di salah satu WA Group diluar Apkomindo.

Yang paling melegakan hati bagi Hoky adalah sudah adanya keiklasan dan keistimewaan dari sang istri, Surjani kedua putri terdakwa yaitu Cynthia dan Amanda, khususnya ungkapan Cynthia tentang ”Sekarang Cynthia mengerti bahwa memang Tuhan menciptakan orang seperti Papa yang berani mengorbankan apapun juga, termasuk mengorbankan keluarganya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan,” terangnya.

Perjuangan harus terus dilakukan oleh terdakwa untuk keadilan dan kebenaran di Apkomindo karena setidaknya akan ada beberapa konsekuensi jika minta maaf setelah di penjarakan oleh pihak pelapor antara lain:

1. Terdakwa harus meminta maaf untuk suatu perbuatan yang tidak pernah Terdakwa lakukan .

2. Terdakwa menjadi seorang mantan orang bersalah dimata hukum sekaligus dimata masyarakat luas.

3. Nama Terdakwa akan masuk didaftar Website Mahkamah Agung dan akan mudah disebar luaskan oleh pihak lawan, serta akan berdampak luas yang tidak ternilai harganya serta akan terus melekat bukan hanya hingga akhir hayat terdakwa dimuka bumi ini, akan tetapi terus tetap melekat buruk citranya hingga kepada anak, cucu dan buyut Terdakwa .

4. Seluruh Pengurus Apkomindo maupun Anggota Apkomindo se Indonesia yang pernah memakai Logo organisasi Apkomindo akan dikriminalisasi oleh Sdr Sonny Franslay dan kelompoknya .

5. Seluruh Perangkat organisasi Apkomindo akan dikuasi oleh kekuasan Sdr Sonny Franslay dan kelompoknya serta dimanfaatkan untuk kepentingan Sdr Sonny Franslay dan kelompoknya, padahal organisasi Apkomindo seharusnya dimanfaatkan untuk pentingan anggotanya, mungkin masih ada konsekuensi- konsekuensi lainnya yang belum terungkap saat ini.

Ariseno Soeharsono SH., MH., selaku penasihat hukum terdakwa menambahkan, ”Dari pembacaan Pledooi dan Duplik oleh Terdakwa sudah semakin terang benderang skenario upaya kriminalisasi terhadap klien kami, oleh karenanya kami Tim Penasihat hukum juga tegas mengatakan semua tuduhan JPU itu ngawur dan tidak ada dasarnya, tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu hanya pesanan pihak pelapor tanpa bukti yang kuat.” tegasnya saat diwawancarai awak media.

Sidang dengan agenda pembacaan Duplik hari Senin, 11 September 2017 dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Subagyo, SH.,M.Hum., didampingi oleh anggota Majelis Hakim pengganti Koko Riyanto, SH dan Evi Insiyati, SH.MH, karena anggota Majelis Hakim Zaenal Arifin, SH., M.Si., MH. Dan Cahya Imawati, SH., M.Hum berhalangan hadir, sedangan JPU dihadiri oleh Ansyori SH dan Sabar Sutrisno SH serta Panitera Pengganti Sri Haryani.

Sidang ditutup dengan membacakan agenda sidang berikutnya yaitu pembacaan putusan yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2017.

Sementara itu secara terpisah, Anggota Komisi Kejaksaan RI Periode ke II, Kamilov Sagala S.H., M.H., yang sempat dihubungi mengatakan; “Mengingat kasus ini sudah mengarah kepada kriminalisasi pribadi seseorang yaitu Sdr. Ir. Soegiharto Santoso/ Hoky dan jelas sudah menzolimi keluarganya, maka tidak ada kata lain siapapun dimuka bumi wajib membantu dan meluruskannya, agar tidak terjadi kesesatan penegakkan hukum di NKRI. ‘Merdeka atau Mati Keadilan’.” Tegasnya.

Untuk mendukung perjuangannya, Ir Soegiharto Santoso turut hadir dalam peluncuran Maskot Saberman yang diselenggarkan pada hari Minggu 17 September 2017 lalu, “saya senang dapat turut hadir dan terlibat langsung dalam acara peluncuran Maskot Saberman bersama Kasatgas Saber Pungli Komjen Pol. Dwi Priyatno dan jajaran Kementerian POLHUKAM , bahkan diberi kesempatan menyanyikan lagu Perjuangan ‘Maju Tak Gentar’ bersama seluruh masyarakat yang hadir dengan iringan angklung Mang Ujo serta diliput berbagai media cetak dan elektronik.”

Hoky hadir dalam kegiatan Satgas Saber Pungli

 

Lebih lanjut Hoky mengatakan untuk memperjuangkan negara kita menjadi negara bersih dan bebas pungli, maka saya sangat mendukung program ini.”Apalagi saya merasakan sendiri bagaimana hukum dapat digunakan oleh para pemilik uang melakukan krimininalisasi, sampai saat ini saya masih menghadapi kasus di PN Bantul dengan dugaan kuat ada praktek suap dan pungli, sebab sejak awal ada orang yang sudah menyediakan dana agar saya masuk penjara. Bahkan hal tersebut terungkap didepan kesaksian persidangan di PN Bantul,” urainya.

“Yang luar biasa adalah saya sempat ditahan selama 43 (empat puluh tiga) hari oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak diberikan kesempatan untuk menghubungi Penasihat Hukum sebelum menandatangani surat penahanan. Bahkan saat dilakukan proses penahanan tidak dilakukan proses pemeriksaan kesehatan.,Beruntung pada sidang putusan sela Majelis Hakim memvonis bebas, karena dakwaan ‘Batal Demi Hukum. Saya juga sangat yakin pada tanggal 25 September 2017 nanti akan memperoleh vonis Bebas Murni . Amien,” tandasnya.

(han/red)

You might also like