Polri Bentuk Densus Tipikor Setara KPK

Tugas, Fungsi dan Kewenangan Sama

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyebut Densus Tipikor juga akan memiliki tim penuntut sendiri.

Mabes Polri tengah menyiapkan payung hukum pembentukan Dentasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Lembaga baru ini memiliki kewenangan dan tugas setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Asisten Perencanaan (Asrena) Kapolri Irjen Bambang Sunar Wibowo mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 975 miliar untuk merealisasikan Densus Tipikor. “Guna peningkatan operasional Polri sebesar Rp 975 miliar. Antara lain untuk memperkuat penyelidikan dan penyidikan Tipikor dengan pembentukan Densus Pemberantasan Tipikor,” kata Bambang Sunar Wibowo.

Menurut dia, Densus Tipikor tersebut ditargetkan terbentuk akhir 2017 dan langsung bertugas pada 2018. Nantinya, Densus Tipikor tersebut akan setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pembentukan ini sudah disetujui sebagai kesimpulan rapat antara Komisi III DPR dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada bulan Mei lalu. Struktur dan personel anggota Densus Tipikor Polri ini nantinya diisi oleh anggota kepolisian terbaik yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sampai saat ini, dasar regulasi yang akan menjadi payung hukum untuk mendukung beroperasinya Densus Tipikor itu masih dikaji. Sedangkan, untuk gedung markas Densus Tipikor direncanakan akan ditempatkan di Polda Metro Jaya.

Sementara Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo berharap Densus Tipikor bisa terbentuk maksimal akhir tahun ini dan langsung bertugas tahun depan. “Kami berharap di tahun anggaran 2018, Densus Tipikor ini sudah bisa berjalan dan membantu kerja-kerja agenda pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

“Anggaran yang diajukan sudah disampaikan ke kami. Nanti akan kami putuskan di rapat pleno dan kami akan sampaikan ke banggar untuk dibicarakan dengan Kemenkeu,” lanjut dia.

Bambang menerangkan, tugas Densus Tipikor itu adalah duet dengen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi yang sudah mendarah daging di negeri ini. “Tujuan Densus Tipikor adalah untuk membantu KPK dalam pemberantasan korupsi yang masif terutama yang terjadi di daerah. Seperti dana desa yang masif,” kata Bambang.

“KPK kan tidak punya infrastruktur sampai ke sana (daerah) sementara Polisi punya infrastruktur jaringan dari Polres sampai ke Polsek,” tambah politisi Partai Golkar tersebut.

Bambang juga menambahkan, nantinya jika sudah dibentuk, Densus Tipikor itu akan bermarkas di kawasan Polda Metro Jaya. “Kami sudah mendapat penjelasan dari Kapolri bahwa markas Densus Tipikor ini akan berada di kantor Polda Metro Jaya yang lama. Nantinya, PMJ akan dipindah ke gedung baru,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya ingin Densus Tindak Pidana Korupsi nantinya juga memiliki fungsi penuntutan sendiri. Dengan demikian, ada tim jaksa yang ditempatkan di Densus Tipikor untuk membawa kasus korupsi ke persidangan. Sistem “satu atap” itu selama ini diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Harapan kita seperti itu (satu atap). Yang kita harapkan sinergi dengan kejaksaan lebih baik seperti kita menangani dari awal sudah diketahui dan sudah disupervisi oleh jaksa. Sama-sama jalan dengan jaksa,” ujar Setyo.

Saat ini, kata Setyo, hubungan dengan kejaksaan sebatas pelimpahan berkas perkara dan bisa beberapa kali bolak balik untuk diperbaiki. Sementara itu, jika penyidik dan jaksa penuntut umum berada satu atap, nantinya pemberkasan tidak perlu lagi bolak balik. Jaksa, kata dia, bisa melakukan supervisi kasus dari awal sehingga proses pelimpahan juga bisa lebih cepat.

“Sehingga nanti akan lebih simpel, singkat dalam penanganan dan maju ke pengadilan,” kata Setyo. “Dengan Densus ini diharapkan kita bisa kerja sama, bersinergi dengan kejaksaan Agung membentuk semacam KPK,” katanya.

(ZAINUL ARIFIN SIREGAR)