Nonton Bareng Saja Kok Jadi Polemik Nasional

Presiden Joko Widodo mengusulkan membuat film G 30 S PKI versi baru

 

Di tengah isu kebangkitam kembali Partai Komunis Indonesia (PKI), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menginstruksikan ke jajarannya dan masyarakat untuk menonton film G30S/PKI yang dibuat pada masa Orde Baru.

Mungkin karena yang memerintahkan adalah Panglima TNI,  soal nonton bareng ini  ditanggapi serius oleh para pejabat publik, dari wakil rakyat, menteri sampai presiden.

 

Pamglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo

 

Menkum HAM Yasonna Laoly, umpamanya bilang: “Biarlah, saya kira masyarakat sudah dewasa melihat sejarah. Sudah sangat dewasa melihat fakta-fakta yang ada. Saya kira masyarakat kita sudah dewasa,” kata Laoly di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2017).

Lantas ia mengaitkan antara nonton bareng dengan isu kebangkitan PKI. Laoly mengaku heran dengan isu kebangkitan PKI yang kemudian dimunculkan lagi. Padahal menurut dia, PKI sudah dilarang oleh pemerintah. “Isu PKI itu kan mimpi di siang bolong. Itu untuk apa itu dibangkit-bangkitkan hantu yang sudah mati? Lihat saja di dunia ini. Mana ada lagi yang dikatakan PKI?” ujar Laoly.

Polemik nonton bareng tambah ramai manakala Presiden Joko Widodo ikut bicara. Jokowi  tak keberatan TNI dan masyarakat menggelar acara nonton bareng (nobar) film G30S/PKI. Namun Presiden berharap ada film anyar yang dibuat untuk menyesuaikan dengan karakter generasi milenial. “Untuk anak-anak milenial tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka,” kata Jokowi saat ditemui di Desa Mangunsuko, Dukun, Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2017). “Biar ngerti mereka bahaya komunisme. Biar mereka tahu juga mengenai PKI,” imbuhnya.

 

Yasonna Hamonangan Laoly (jpnn.com)
Yasonna Hamonangan Laoly (jpnn.com)

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang memang gemar mengomentari apa saja, tak mau ketinggalan untuk meramaikan perkara nonton bareng ini.  Fahri  menyambut baik pemutaran film itu.  “Ya putar saja, bagus tontonan gratis bagus saja. Masak orang Jerman boleh anti-nazi kita nggak boleh anti-PKI,” ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017). Fahri pun mendukung usul Presiden Joko Widodo untuk membuat film tentang peristiwa G 30 S PKI versi baru.

Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Taufik Kurniawan, juga ikut omong. Sudah tentu dia bilang  tak mempersoalkan pemutaran film G30S/PKI oleh TNI AD. Dia malah mendukung pemutaran film sejarah itu.  “Pribadi saya setuju untuk diceritakan ke publik karena banyak juga anak-anak kita tidak paham bagaimana kekejaman PKI, bagaimana waktu itu Alquran diinjak-injak, dibakar dan seterusnya. Ini kenyataan sejarah,” ujar Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Tapi ada “namun-nya”. Dia mengharapkan pemutaran film itu tak ditunggangi kepentingan politik praktis. “Tapi bahwasannya itu menjadi pelurusan sejarah, ini kita harapkan dalam peringatan hari kesaktian Pancasila, ini menjadi hal wajib, jangan sampai ditunggangi kepentingan politik praktis tapi penyampaian sejarah oke, no problem,” tutur politikus PAN itu.

Soal rencana nonton bareng di jajaran militer atas perintah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Taufik tak melihat sebagai upaya membangkitkan era Orde Baru (orba). Film G30S/PKI memang dibuat di era pemerintahan saat itu.

Lalu apa tanggapan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo  tentang polemic nonton bareng yang menjadi isu nasional itu. Gatot r tidak ambil pusing atas polemik pemutaran film G30S/PKI di lingkup internal institusinya. Dia menegaskan acara nonton bareng film kontroversial itu memang perintahnya. “Iya itu memang perintah saya, mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah,” kata Jenderal Gatot saat ditemui seusai ziarah di Makam Bung Karno (MBK), Bendogerit, Blitar, Senin (18/9/2017).

Saat ditanya mengenai materi film itu masih menjadi polemik, Gatot mengatakan menonton film tersebut merupakan upaya meluruskan sejarah. “Biarin aja, saya nggak mau berpolemik. Ini juga upaya meluruskan sejarah. Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang terjadi saat itu. Karena anak-anak saya, prajurit saya, masih banyak yang tidak tahu,” jelasnya.