Nasib Pilu Tiara Debora dan Berlin Istana

Di Lampung, seorang ibu membawa pulang jasad putrinya yang baru saja menggunakan angkot. Di Jakarta, seorang bayi lima bulan meregang nyawa karena tak mampu mencukupi uang muka rumah sakit yang mencapai belasan juta rupiah.

Cerita memilukan itu dibagikan akun seputar_lampung di Instagram. Seorang ibu yang berasal dari Kotabumi, Lampung, menggendong jasad putrinya yang baru saja meninggal di RS Abdul Moeloek, Bandar Lampung pukul 16.00 WIB, Rabu (20/9/2017).

Sambil terisak menahan tangis, ibu yang diketahui bernama Delvasari warga Kotabumi, Lampung, ini terpaksa naik angkot karena tidak punya uang untuk membayar biaya ambulans rumah sakit.

Aang Fateas, adik Delvasari, menceritakan kisah yang dialami oleh kakaknya pada Rabu 20 September 2017. Aang mengatakan saat itu Delvasari dan suaminya hendak membawa jenazah bayi mereka yang bernama Berlin Istana pulang ke rumah.

Berlin masuk rumah sakit pada Senin (18/9) karena kejang. Kondisinya memburuk dan dialihkan ke ruang ICU pada Rabu (20/9), namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal sekitar pukul 15.00 WIB.

Orang tua Berlin lalu membawa jenazah bayi berusia satu bulan itu dengan ambulans. Mereka awalnya mendapat ambulans gratis karena menggunakan BPJS. Namun saat sudah berada di dalam mobil ambulans rumah sakit, petugas ambulans mempertanyakan kelengkapan berkas administrasi. Di dalam berkas itu terdapat perbedaan nama. Di kartu BPJS tertulis nama Berlin Istana, sedangkan di formulir rumah sakit tertulis nama Delvasari. Petugas meminta agar orang tua Berlin mengurus ulang administrasi.

“Petugas ambulans menerangkan bahwa nama di BPJS itu tidak terdaftar di formulir surat rumah sakit. Itu yang dipermasalahkan namanya beda. Kata petugasnya kalau mau pakai ambulans namanya harus sama,” kata Aang.

Menurut Aang, kakaknya sudah membuat BPJS untuk anaknya sejak usia kandungan 7 bulan. Kala itu nama di BPJS memang tertulis nama ibunya yakni Delvasari. Baru setelah lahir nama itu diganti menjadi nama anaknya Berlin Istana. Perbedaan nama itu harus diurus dan membutuhkan waktu yang lama. Bila keluarga tidak mau mengurus-urus surat maka akan dikenakan biaya umum.

Singkat cerita, petugas ambulans itu lalu meminta uang Rp 2 juta sebagai biaya menggunakan jasa ambulans untuk umum. Permintaan uang tersebut tanpa diketahui oleh pihak rumah sakit.

“Petugas ambulans minta uang Rp 2 juta, nah orang tua Berlin itu tidak punya uang akhirnya mereka naik angkot,” ucap Aang.

Untungnya saat naik angkot ada penumpang yang baik hati yang memberikan informasi ada layanan ambulans gratis dari pemerintah daerah Bandar Lampung. Akhirnya bayi Berlin bisa pulang ke rumah duka dengan menggunakan ambulans gratis tersebut.

Menurut Aang, pihak rumah sakit sudah datang ke rumah duka untuk menyampaikan permintaan maaf pada Kamis (21/9) pagi.

Keluarga sudah memaafkan, hanya saja Aang mengaku kecewa dengan kasus yang dialami keluarganya. Dia berharap rumah sakit bisa lebih perhatian pada kasus-kasus semacam ini.
“Kami sangat menyayangkan sebagai orang yang tidak mampu, sedang kena musibah ya kecewa yah. Kita nggak ada tuntutan apa-apa, hanya saja ini untuk pelajaran bagi rumah sakit untuk lebih melihat rakyat kecil,” ucapnya.

Pihak RSUD Abdoel Moeloek sudah memberikan klarifikasi lewat jumpa pers pada Rabu (20/9) malam terkait kasus Delvasari. Direktur Pelayanan RSUD Abdoel Moeloek dr. Padilangga mengatakan, peristiwa itu terjadi hanya karena kesalahan komunikasi antara orang tua anak dengan petugas ambulans.

dr Pad Dilangga mengatakan, pihaknya sudah menyediakan satu unit ambulans untuk mengantar bayi Delvasari ke kampung asal Gedung Nyapah, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara. Namun karena sedikit masalah administrasi yang belum selesai dan pihak keluarga tidak sabar, lalu meninggalkan ambulans dan memilih naik angkutan umum.

“Sesuai standar operasional prosedur (SOP), setiap pasien meninggal disediakan ambulans untuk mengantar ke rumah duka,” kata Pad lewat rilisnya, Kamis (21/9/2017).

Masalah administrasi tersebut, kata Pad, karena petugas ambulans menemukan data tidak pas lalu memanggil orangtua jenazah untuk minta waktu menyelesaikan masalah tersebut.

RSUD Abdul Moeloek Lampung (jejamo.com)

“Siapa pun yang harus pulang dari RSUD AM harus tertib administrasi. Mungkin keluarga kurang sabar menunggu,” jelas Pad Dilangga.

Pad menambahkan, bayi usia satu bulan 10 hari tersebut belum memiliki nama ketika dirujuk ke RSUD AM dan masih memakai nama ibunya. Sedangkan pihak keluarga memakai fasilitas BPJS.

Nama yang tercantum di BPJS adalah Berlin Istana. Sedangkan yang terdaftar di RSUD AM bayi Ny Delvasari dan di Kartu Keluarga, nama bayi tersebut belum terdaftar.

“Masalah inilah yang ingin diklarifikasi petugas ambulans dengan meminta waktu sebentar sebelum berangkat. Ini memang SOP rumah sakit. Mungkin karena keluarga buru-buru ingin pulang. Posisi ambulans saat itu di pintu keluar rumah sakit,” kata Pad Dilangga.

Di bagian lain, petugas ambulans RSUD AM, Jhon Sinaga mengatakan, awalnya keluarga datang ke ruang ambulans membawa berkas. Petugas kemudian menulis surat jalan.

“Saat itu saya langsung memarkir ambulans dan siap berangkat. Keluarga membawa jenazah masuk ambulans. Namun di berkas ada kesalahan dan kami meminta waktu agar bersabar. Saat itu, keluarga ada di dalam ambulans,” kata Jhon Sinaga.

Namun pada pukul 16.00 WIB, keluarga meninggalkan ambulans tanpa menunggu masalah administrasi selesai dicek ulang.

Informasi dari RSUDAM menerangkan bayi Ny Delvasari masuk rumah sakit pada Senin (18/9/2017) dan dirawat di Ruang Anak Alamanda dengan diagnosis asfiksia berat dan kejang. Pada Rabu (20/9), pukul 10.30 pasien dialih rawat di ICU, dan pada pukul 15.15 pasien dinyatakan meninggal.

Di Jakarta, duka mendalam masih dirasakan oleh Henny Silalahi yang baru saja ditinggal pergi buah hatinya tercinta, Tiara Deborah Simanjorang, yang baru berusia empat bulan.  Kepergian Deborah menimbulkan rasa kecewa dalam hati Henny terhadap pelayanan salah satu rumah sakit swasta di kawasan Jakarta Barat.  Henny merasa, apa yang dilakukan rumah sakit itulah yang membuat nyawa putrinya melayang.

Sudah empat pekan Deborah meninggal dunia. Henny masih berusaha ikhlas melepas kepergian anak nomor empat yang amat ia cintai itu. Namun, di sisi lain, ia masih sakit hati mengingat peristiwa 3 September 2017 dini hari.

Sekitar pukul 03.00 WIB, dia bersama sang suami membawa Deborah yang mendadak sesak napas. Yang di pikirkannya saat itu sang anak harus segera mendapat pertolongan, tanpa tahu apakah rumah sakit itu menerima pelayanan BPJS Kesehatan atau tidak.

“Sampai di rumah sakit Mitra Keluarga. Karena ini keadaan yang emergency, anak saya dimasukkan ke UGD dan langsung ditangani dokter. Dokter kemudian mengatakan, anak saya harus dimasukkan ke ruang PICU (Perinatology Intensive Care Unit),” kata Henny pada Kamis, 7 September 2017.

Henny ikut saja, dan menyerahkan sepenuhnya penanganan anaknya ke pihak rumah sakit. Bagi Henny, dokter lebih tahu dan lebih mengerti tindakan terbaik untuk sang anak.

Akan tetapi, Henny sadar, biaya pelayanan PICU tidak murah. Satu malam saja, cukup menguras kantong.  “Bagian administrasi bilang, untuk bisa masuk ke PICU harus DP Rp 19 juta dulu. Minimal 50 persen dulu, kira-kira Rp 11 juta,” kata Henny.

Tak ada uang tunai sebanyak itu yang Henny dan suami pegang hari itu. Hanya ada uang Rp 7 juta, yang mana sudah terpakai Rp 2 juta untuk biaya administrasi, ambil darah, dan rentetan prosedur lainnya. Sisa uang Henny tinggal Rp 5 juta.

Henny berusaha agar bagian administrasi mau menerima uang sebesar itu sebagai jaminan. Upaya dia sia-sia, lantaran ditolak. Pihak administrasi mau Henny menyetorkan uang seperti yang disebutkan di awal agar Deborah segera dimasukkan ke PICU.

“Saya sudah bersimpuh, dan berjanji akan mengasih kekurangan itu. Mereka tetap bilang enggak bisa. Saya bilang ke mereka, saya pasti bayar. Saya bekerja, kok, tidak mungkin tidak dibayar,” kata Henny.

Kali ini suara Henny berubah. Ia tak kuasa membendung sisa-sisa air mata yang sudah terbuang selama beberapa hari ini.

Orang tua Tiara Debora Simanjorang, Henny Silalahi dan Rudianto Simanjorang di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat (Tempo.co

Sementara, sang suami pulang ke rumah mencari sisa-sisa uang agar terkumpul nominal yang bisa membawa Deborah masuk ke ruang PICU.  Henny pun terus meyakinkan pihak rumah sakit. Namun, permintaannya tetap ditolak.

“Saya kemudian menghubungi beberapa teman, meminta tolong mereka mencarikan rumah sakit yang ada ruang PICU dan menerima pasien BPJS Kesehatan,” kata Henny.

“Dapat, tapi pihak rumah sakit itu harus tahu kondisi anak saya sebelum dipindahkan,” kata Henny menambahkan.

Namun, apa daya Henny yang tak kuasa menahan tangis melihat tubuh Deborah yang sudah terbujur kaku. Belum sempat mendapat perawatan yang memadai, nyawa bocah perempuan berumur empat bulan itu sudah melayang.

“Saya sedih. Saya mengangkat jenazah anak sendiri, sedangkan respons dokter hanya seperti itu. Ia cuma bilang turut berbelasungkawa, kemudian kembali duduk ke meja kerjanya,” kata Henny lagi.

Henny menyadari bahwa saat itu memang sudah takdir sang anak untuk hidup di dunia ini sebentar saja. Akan tetapi, Henny lebih ikhlas menerima kepergian Deborah andai hari itu sang anak mendapat pertolongan dan perawatan secepatnya yang memadai.

“Setidaknya, kalau anak saya meninggal setelah dimasukkan ke ruang PICU, saya agak lebih ikhlas dan bisa dengan lega mengatakan itu takdir. Tapi ini tidak. Anak saya meninggal masih di ruang UGD, lantaran pihak rumah sakit tidak mau menerima uang jaminan dari kami,” kata Henny lagi.

Sesal Henny kian bertambah manakala pihak rumah sakit menawarkan ambulans untuk mengantar jenazah sang putri, dan menyebut itu adalah peraturan dari rumah sakit.

“Giliran yang seperti itu mereka ingat bahwa itu peraturan. Mungkin ada uangnya, karena saya juga harus bayar itu,” kata Henny.

Dia pun menolak. Ia lebih memilih memeluk erat jasad putri tercinta. Jasad bayinya itu hanya ia bawa ke rumahnya menggunakan sepeda motor.

Tak banyak yang ingin Henny harapkan dari pihak rumah sakit. Toh, nyawa sang anak tak bisa balik lagi. Ia hanya menginginkan kejadian serupa tidak menimpa Deborah-Deborah yang lain.

Cerita Henny ini pertama kali beredar dari akun Facebok Sanji Ono yang kemudian menjadi viral. Henny bahkan mengaku siap jika ternyata pihak rumah sakit melaporkan “curahan hati” dia karena dianggap mencemarkan nama baik.

“Saya hanya menceritakan yang sebenarnya terjadi. Saya hanya berharap, tidak ada lagi korban karena masalah-masalah seperti ini,” ujar Henny.

Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres buka suara mengenai kasus Deborah Simanjorang, anak perempuan Henny Silalahi yang meninggal dunia pada Minggu, 3 September 2017, sebelum sempat dimasukkan ruang PICU.

Disebutkan sebelumnya, Henny Silalahi merasa apa yang dilakukan Mitra Keluarga Kalideres (yang menolak memasukkan Deborah ke dalam ruang PICU sebelum ada uang sebesar Rp 11 juta) yang membuat nyawa anak perempuan nomor empatnya itu melayang.

Dalam keterangan pers Jumat, 8 September 2017, ada lima poin berupa klarifikasi juga fakta dari kejadian tersebut.

1. Pasien (Deborah Simanjorang yang terdaftar sebagai Tiara Deborah) berumur empat bulan, berat badan 3,2 kilogram datang ke IGD MItra Keluarga Kalideres pada 3 September 2017 pukul 03.40 WIB dalam keadaan tidak sadar dan kondisi tubuh tampak membiru.

Pasien dengan riwayat lahir premature memiliki riwayat penyakit jantung bawaan (PDA) dan keadaan gizi kurang baik.

Dalam pemeriksaan didapatkan napas berat dan banyak dahak, saturasi oksigen sangat rendah, nadi 60 kali per menit, suhu badan 39 derajat celcius.

Pasien segera dilakukan tindakan penyelamatan nyawa (life svaging) berupa penyedotan lendir, dipasang selang ke lambung dan intubasi (pasang selang napas), lalu dilakukan bagging atau pemompaan oksigen dengan menggunakan tangan melalui selang napas, infus, obat suntikan, dan diberikan pengencer dahak (nebulizer). Pemeriksaan laboratorium dan radiologi segera dilakukan.

Kondisi setelah dilakukan intubasi lebih baik, sianosis (kebiruan) berkurang, saturasi oksigen membaik, walaupun kondisi pasien masih sangat kritis. Dokter juga menjelaskan kondisi pasien kepada sang ibu. Kemudian dianjurkan untuk penanganan di ruang khusus ICU.

2. Ibu pasien mengurus di bagian administrasi, dan dijelaskan oleh petugas tentang biaya rawat inap ruang khusus ICU, tetapi ibu pasien menyatakan keberatan mengingat kondisi keuangan.

3. Ibu pasien kembali ke IGD, dokter IGD menanyakan kepesertaan BPJS kepada ibu pasien, dan ibu pasien menyatakan punya kartu BPJS. Dokter pun menawarkan kepada ibu pasien untuk dibantu merujuk ke RS yang bekerjasama dengan BPJS, demi memandang efisiensi dan efektivitas biaya perawatan pasien.

Ibu pasien setuju. Dokter pun membuat surat rujukan dan kemudian pihak RS berusaha menghubungi beberapa RS yang merupakan mitra BPJS. Dalam proses pencarian RS tersebut, baik keluarga pasien maupun pihak rumah sakit kesulitan mendapatkan tempat.

4. Pukul 09.15 WIB, keluarga mendapatkan tempat di salah satu rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dokter rumah sakit tersebut menghubungi dokter Mitra Keluarga Kalideres untuk menanyakan kondisi Deborah. Sementara berkomunikasi antar dokter, perawat yang menjaga dan memonitoring pasien memberitahukan kepada dokter bahwa kondisi pasien tiba-tiba memburuk.

5. Dokter segera melakukan pertolongan pada pasien. Setelah melakukan resusitasi jantung paru selama 20 menit, segala upaya yang dilakukan tidak dapat menyelamatkan nyawa pasien.

Polda Metro Jaya akan menyelidiki kasus kematian bayi Debora Simanjorang yang viral di media sosial. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Deriyan mengatakan kendati belum ada pelaporan dari pihak keluarga, pihaknya akan tetap melakukan penyelidikan terhadap kasusu tersebut.

“Krimsus Polda metro akan selidiki kasus meninggalnya bayi deborah meski tanpa ada laporan,” ujar Ade, Minggu (10/9/2017).

Ade menganggap tindakan Rumah Sakit Mitra Keluarga yang diduga mengabaikan keselamatan bayi Debora yang sedang kritis merupakan tindakan melanggar hukum yang tidak dibenarkan.

“Ini tindakan pidana. Karena tidak ada penanganan medis saat pasien dalam kondisi kritis. Itu yang menjadi bahan bagi kami dalam proses penyelidikan,” ucap Ade.

Ade mengaku penyelidikan segera dilakukan dalam waktu dekat ini. Sebagai langkah awal, pihaknya akan segera mengumpulkan bukti-bukti dengan meminta keterangan dari orang tua bayi Debora dan memanggil pihak rumah sakit.

Sementara, pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga akan segera memanggil pihak RS Mitra Keluarga terkait kasus kematian bayi Deborah. “Kami lihat perlu pendalaman, karena beberapa hal (keterangan keluarga pasien dan RS) mungkin tidak sesuai,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto, Sabtu (9/9/2017).

Dalam pertemuan tersebut, Dinkes DKI akan melibatkan perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Sehingga kami bisa meluruskan mana kondisi yang benar, mana yang tidak benar. Karena ini masalah pengertian ya. Pasien memang memiliki BPJS, namun rumah sakit belum kerja sama dengab BPJS,” tutur dia.

Dalam hal ini, Dinkes DKI akan memanggil manajemen dan penanggung jawab Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Tak terkecuali dokter dan perawat yang menangani, serta bagian administrasi yang melayani keluarga pasien.

Kisah tragis yang dialami bayi Debora, mendapatkan perhatian serius dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Yohana Susana Yambise
Kini, Kementerian PPPA tengah berkoordinasi serius dengam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian untuk menyelidiki dugaan pidana dalam kasus ini.

“Ini sedang diproses, kira-kira dalam bentuk apa yang jelas ada hak UU  Perlindungan Anak. Karena setiap anak punya hak untuk hidup dan hak untuk diperhatikan, bila terdapat, setelah diselidiki melakukan dan melanggar UU maka akan dikenakan pidana,” tegas dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

Tak hanya Penteri PPA, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga mengaku geram dengan pihak RS Mitra Keluarga Kalideres yang mengabaikan BPJS Kesehatan hingga menyebabkan bayinya meninggal dunia.

“Pihak RS tahu si Bayi Debora sakit parah dan harus segera masuk emergency. Ini malah disuruh dirujuk ke RS lain. Harusnya ditangani dulu. Kalau sudah stabil baru bisa dirujuk,” kritik Tjahjo melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Minggu (10/9).

Karena perilaku RS Mitra Keluarga Kalideres itu, dia menyarankan adanya sanksi sosial. Sebab, undang-undang yang mengatur memang lemah dalam mengontrol rumah sakit yang terbilang ‘tidak manusiawi itu.

“Rumah Sakit hanya berpikir uang-uang, harus diberi sanksi sosial oleh masyarakat dan pers. Sanksi sosial RS tersebut paling tepat, jangan berobat ke RS yang tidak manusiawi,” tegas politikus PDIP itu.

Dengan begitu, katanya menjadi efek jera bagi rumah sakit tersebut dan lainnya yang tidak mengutamakan pertolongan terhadap pasien. Terutama peserta BPJS.

“Mari kita cegah jangan sampai muncul kembali Debora-Debora lain. Bayi yang dalam keadaan gawat darurat, tapi rumah sakit tidak mau memproses atau memberikan pengobatan,” pungkas Tjahjo.
SWU