Mengawasi Pengelolalan Dana Ibadah Haji

 

Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH)    merupakan lembaga Negara yang bersifat independen, tidak dapat diintervensi oleh siapapun sesuai  UU  No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.  Boleh dikatakan lembaga tersebut melai  bekerja setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo.

BPKH memiliki tugas dengan otoritas penuh untuk mengelola dana ibadah haji di mana dana telah  tersedia, masalahnya bagaimana mengawasi pengelolaan dana ibadah haji kini telah mencapai  100 Tirliyun. Pengawasan  pengelolaan dana tersebut tidaklah mudah, apalagi sumber dananya berasal dari umat,  milik umat, khususnya jamaah haji, mestinya manfaatnya kembali kepada umat  untuk kemaslahatan umat dan bangsa.

Pertanyaannya   adalah siapa yang berhak melakukan pengewasan terhadap dana tersebut ? Jawabnya tentu  yang diberikan amanah sebagai Badan Pengawas  kepada nama-nama  Yuslam Fauzi selaku  Ketua dewan pengawas merangkap anggota. Dan masing-masing  anggota terdiri dari Khasan Faozi,  Moh. Hatta,  Marsudi Syuhud, Suhaji Lestiadi, Muhammad Akhyar Adnan,  Hamid Paddu.

Pertanyaannya  kemudia adalah siapa yang diawasi ? Jawabnya badan pelaksana, terdiri dari Ketua badan pelaksana BPKH Ajar Susanto Broto,  bersama anggota terdiri dari Rahmat Hidayat, Anggito Abimanyu, Beny Witjaksono,  Acep Riana Jayaprawira, Iskandar Zulkarnain, Hurriyah El Islamy.

Pertanyaaan banyak pihak apakah dewan pengawas dan badan pelaksana mampu melakukan  sinergi terhadap penggunaan dana tersebut ?  Apakah  badan pelaksana mampu melaksanakan tugas dan fungsinya  secara efektif? Jawabannya dari pertanyaan tersebut akan mampu jika tugas dan tanggung jawab kedua badan tersebut  dilakukan secara bersinergi.

Namun secara umum dapat dijelaskan pada tiga hal penting; pertama, Badan Pengawas yang harus mampu membuktikan kinerjanya, sehingga teruji integritasnya dalam melaksanakan tugas; kedua, Badan pelaksana harus bekerja secara professional dalam mengola dana haji; ketiga, sistem yang  akan ditetapkan dalam mengelola dana haji oleh lembaga tersebut harus  berdasarkan tata kelola institusi yang baik (good institutional governance) . Untuk itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah   perlunya  pemahaman yang komprhensif dan integral terhadap ketiga hal tersebut berdasarkan amanat UU   tentang  Badan Pengelolaan Keuangan Haji yakni:

Badan pelaksana  keuangan haji memiliki fungsi yang sangat kuat antara lain ditegaskan dalam pasal 28 yakni melakukan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan haji. Pada pasal (2) dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan pelaksana mempunyai  delapan tugas pokok: pertama,  menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji;  Kedua,  melaksanakan program pengelolaan keuangan haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari dewan pengawas; Ketiga, melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  Keempat,  melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji secara berkala kepada dewan pengawas; Kelima,  menyiapkan laporan pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden dan DPR; Keenam,  menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH; Ketujuh, menyelenggarakan administrasi pengelolaan keuangan  haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Kedelapan, membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan  badan tersebut  secara tegas dijelaskan lima tugas pokok pada pasal 38 ayat (3), pertama, melaksanakan wewenang BPKH; kedua, menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian; ketiga, menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPKH serta menetapkan penghasilan pegawai BPKH; keempat, mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan bagi dewan pengawas dan badan pelaksana; dan kelima,  menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPKH dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jika tugas pokok dan fungsi (tusi) dapat diimplemntasikan dengan baik,  maka lembaga tersebut akan mendapat keprcayaan penuh dari publik.  Dalam konsep tata kelola institusi yang baik (good institutional governance), suatu institusi harus memiliki akuntabilitas terukur, responsibilitas yang jelas, transparansi kinerja di samping independensi dalam pengambilan keputusan. Hanya dengan aturan main yang demikian suatu independensi tidak akan terselewengkan. Adagium  mengingatkan para penyelenggara Negara yang sudah teruji secara empiris agar menghindari kekuasaan cendrung korupsi (power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely).

Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH

Berawal dari Fatwa MUI berdasarkan hasil Ijtima’ Ulama se- Indonesia 2012 telah ditetapkan status kepemilikan dana setoran haji sebagai-berikut :

Pertama,   dana  milik jamaah haji, ketika setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list), secara syar’i adalah milik pendaftar (calon jamaah haji); oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan syar’i yang membuat calon jamaah haji yang bersangkutan gagal berangkat, maka dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon jama’ah haji atau ahli warisnya.

Kedua, dana setoran haji calon jamaah yang termasuk daftar tunggu yang terdapatu dalam rekening Menteri Agama, selayaknya ditasharrufkan untuk hal-hal yang produktif serta dikelola dengan mitigasi risiko yang tinggi; oleh karena itu, atas nama pemilik, pemerintah disilakan mentasharrufkan dana tersebut pada sektor yang halal; yaitu sektor yang terhindar dari maisir, gharar, riba, dan lain-lain; membiarkan dana tersebut mengendap dalam rekening pemerintah tidaklah termasuk perbuatan bijak dan baik;

Ketiga,  dana hasil tasharruf adalah milik calon jamaah haji yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon jamaah haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata); sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) berhak mendapatkan imbalan (ujrah) yang wajar/tidak berlebihan sebagai dijelaskan dalam hadits ibn Umar tentang hak pengelola wakaf.

Keempat, dana BPIH tidak boleh (haram) ditempatkan di bank-bank ribawi (konvensional); karena haji adalah perbuatan ibadah yang suci yang harus terhindar dari yang haram dan syubhat;

Kelima, dana BPIH seharusnya ditempatkan oleh pemerintah pada bank-bank syariah; karena bank-bank syariah beroperasi sesuai syariah yang substansi/ruhnya sejalan dalam mendukung kesucian ibadah haji (karena terhindar dari transaksi yang diharamkan; dan mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah;

Dalam kaitan ini,  pasca pelantikan komisioner BPKH mencul berbagai pertanyaan, bahkan pernyataan yang menggugat  tentang investasi dana haji digunakan untuk investasi nfrastruktur. Hal ini wajar, karena sosialisasi UU tersebut masih sangat kurang, sehingga masyarakat, terutama yang telah berangkat haji merasa keberatan sisa dananya digunakan untuk keperluan lainnya.

Pro-kontra seputar penggunaan dana haji untuk infrastruktur segera menjadi viral, karena pemahaman  belum utuh terhadap UU dan Fatwa MUI.  Jika hal tersebut dibiarkan, maka akan berpotensi kontra produktif terhadap peningkatan layanan haji.  Oleh karena itu, pada pasal 13 dijelaskan bahwa pengeluaran penempatan dan/atau investasi keuangan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dewan pengawas.

Dalam logika hukum perlu didukung fungsi pengawasan  sebagaimana terdapat dalam  pasal 30 (1) Dewan pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji. Ayat (2) dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan pengawas bertugas; pertama, melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji; kedua, melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; dan ketiga, menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dewan pengawas berwenang: petama, memberikan persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji; kedua, memberikan persetujuan atas penempatan dan/atau investasi keuangan haji; ketiga,  mendapatkan dan/atau meminta laporan dari badan pelaksana; keempat, mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji; kelima,  melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai pengelolaan  keuangan haji; dan memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri mengenai kinerja badan.

Pasal 6 disebutkan bahwa dana setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH. BPKH sebagai wakil peserta jamaah haji di mana sisa dananya perlu di buatkan akadnya dalam bentuk wakalah bil ujrah,  agaknya BPKH dapat meminta Fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).

Artinya akad antara peserta dan penanggung  dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kuasa kepada penanggung sebagai wakil peserta untuk mengelola dana kebajikan (tabarru) dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa biaya (ujrah), ketika melakukan setoran haji, sehingga sisa dana haji dapat dimanfaatkan oleh BPKH baik dalam bentuk investasi maupun pemanfaatan lainya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat.

Dalam masa transisi penggunaan dana haji harus segera dilakukan langkah-langkah  sesuai amanat UU tersebut pasal 59 menyebutkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.

Sejalan dengan pengelolaan dana haji pada pasal 48 ayat (1) ditegaskan bahwa  penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk   perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Pada ayat (2) Penempatan dan/atau investasi keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.  Masalahnya dana tersebut belum dapat digunakan sebelum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya.

Dalam waktu 6 (enam) bulan kedepan BPKH  harus bekerja keras, diharapkan dapat merumuskan sistem dan tata kelola keungan haji, baik menyangkut kelembagaan, tata kekola BPKH secara keseluruhan maupun tata kelola penggunaan keuangan jamaah haji secara keseluruhan.

Berdasrkan hal-hal tersebut atas, maka pengelolaan dana haji mendapat  perhatian yang besar dari  publik, karena pada hakikatnya milik jama’ah haji, diperlukan akad yang menyatakan jama’ah haji mewakilakam kepada BPKH untuk mengelolanya sesuai prinsip syariah dengan kehati-hatian, tranparan, dan aman, sehingga penggunaan dana haji mampu  meningkatkan mutu pelayanan haji sekaligus dapat mewujudkan kemaslahan umat dan bangsa.