Membungkam Saracen

 

 

Perang terhadap berita hoax sungguh-sungguh dilakukan oleh jajaran Kepolisian. Salah satu buktinya adalah ditangkapnya sindikat penyebar berita bohong Saracen. Pencokokan tiga anggota sindikat Saracen bukan tiba-tiba. Polisi melakukan pemantauan terhadap situs dan akun media sosial yang terkait Saracen sejak sebulan lalu. Saat pemantauan sudah cukup, tiga “pejabat” Saracen lalu “dijemput” polisi.

Mereka ditangkap karena alasan penyebar kebohongan yang bernuansa kebencian terhadap kelompok masyarakat lain.

JAS alias Jasriadi, 32 tahun, sebagai ketua sindikat, ditangkap di rumahnya di Pekanbaru, Riau, pada 7 Agustus 2017. Lalu MFT alias Muhammad Faizal Tanong,  44 tahun, ketua bidang media informasi, ditangkap di Koja, Jakarta Utara, pada 20 Juli 2017. Dan Sri Rahayu Ningsih, 32 tahun, koordinator grup Saracen wilayah Jawa Barat, ditangkap di kediamannya di Desa Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat, pada 5 Agustus 2017.

Menurut polisi, Saracen menyebar berita bohong lewat grup Facebook. Setelah itu, Saracen Cyber Team dan situs saracennews.com akan ikut menyebarkan.

Anggota Seracen yang ditangkap

 

Penyebaran konten diikuti ratusan akun kloningannya di media sosial. Sarana media sosial juga dimanfaatkan untuk merekrut anggota sekaligus menawarkan jasanya.

Pengguna jasa yang tertarik akan terikat kontrak. Nilai kontrak berkisar Rp 75 juta hingga Rp 100 juta per proposal. Paket penyebaran hoax dimasukkan dalam proposal. Saracen juga menuangkan contoh konten siap unggah dalam proposal tersebut.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri kembali menangkap tersangka baru dalam jaringan sindikat penebar kebencian, Saracen. Tersangka bernama Muhammad Abdul Harsono alias MAH ditangkap di Pekanbaru, Riau, Rabu, 30 Agustus 2017.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, Harsono terpantau mengubah grup Saracen menjadi NKRI Harga Mati. Harsono juga diketahui tetap aktif menebar kebencian meski Jasriadi atau JAS telah ditangkap. “Karena sejak awal kita katakan, bahwa web (grup) ini kita biarkan, kita ingin tahu perkembangannya, apa yang dilakukan pasca-penangkapan JAS,” ujar Martinus di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

“Dalam perkembangannya, tersangka menggantinya dan juga melakukan postingan-postingan yang berisi ujaran kebencian dan SARA,” sambung dia.

Harsono telah dibawa ke Jakarta dan langsung ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Polisi akan memeriksa secara intensif Harsono untuk mengetahui sepak terjang sindikat Saracen lebih jauh, serta siapa saja pemesan jasa penebar kebencian dan hoax itu. “Keterlibatan dengan JAS kita dalami. Dari beberapa data yang kita miliki, yang bersangkutan pernah bertemu dengan JAS di Jakarta,” ucap Martinus.

Presiden Jokowi sudah memerintahkan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus saracen yang hampir dua tahun belakangan menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian, dan mempertentangkan suku, keyakinan, serta golongan di bumi pertiwi.

Jokowi mengungkapkan, tidak sekadar mengusut sindikatnya, dirinya juga meminta Kapolri menelusuri siapa saja yang menggunakan jasa sindikat Saracen ini untuk kepentingannya. “Saya sudah perintahkan kepada Kapolri diusut tuntas. Bukan hanya Saracen-nya saja, tetapi siapa yang pesen. Siapa yang bayar, harus diusut tuntas,” ujar dia.

Hal yang sama diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil berharap Polri dapat mengusut tuntas kasus Saracen. Terutama menindak tegas dalang di balik kasus tersebut. “Jangan kemudian (penanganan kasus) ibarat bisul, nanti tumbuh lagi di tempat lain. Kasus bisul dikasih salep, kalau penanganan seperti menangani bisul, nanti itu timbul lagi dimana gitu,” ujar Anggota Komisi III Nasir Djamil.

Menurut dia, kelompok Saracen yang merupakan penebar ujaran kebencian berbau SARA itu tidak bisa didiamkan. Pasalnya, kelompok tersebut dapat menghancurkan karakter seseorang atau kelompok lainnya. “Siapapun dan kelompok manapun yang memproduksi kebohongan, apalagi kebohongan dimaksud untuk mengadu domba menghancurkan karakter orang atau kelompok orang itu tidak bisa didiamkan,” ujar Nasir Djamil.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan pemerintah kini juga mewajibkan perusahaan penyedian platform media sosial bekerja sama.

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto penyelidikan saat ini berfokus pada pengungkapan orang terlibat dalam Saracen, aliran dana, dengan siapa saja bekerja sama dan saracen bertanggung jawab pada siapa.

Yang membuat terkejut, dalam sususan kepengurusan Saracen, terdapat nama Eggi Sudjana dan Ampi Tanudjiwa dengan jabatan sebagai Dewan Penasihat Saracen. Buru-buru, Eggi menegaskan, dia tidak terlibat dan tidak mau jika pihak kepolisian memanggilnya sebagai saksi.

“Salah besar saya dipanggil (pihak kepolisian),” ujar Eggi dalam sebuah acara diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat.

Alasannya, dia tidak tahu-menahu soal Saracen, meski di dalam organisasi itu dia disebut sebagai dewan pembina. Apalagi, kata dia, tersangka Ketua Saracen Jasriadi sudah mengatakan tidak mengenalnya. “Jasriadi sudah menjelaskan bahwa tidak kenal dengan Eggi Sudjana, bahwa itu jabatan dewan pembina itu masih baru wacana. Belum ada, belum mereka konfirmasi,” ucap dia.

Sementara, Mayjen (Purn) Ampi Tanudjiwa mengaku mengenal sosok Rizal Kobar, yang pernah ditangkap kepolisian terkait aksi Bela Islam 212. Tapi dia tidak tahu apakah di kelompok Saracen, Rizal menjadi salah satu pengurus.

“Ada Rizal, tahu, yang ditahan di polisi itu. Saya pernah kenal dekat sama dia. Cuma di situ (Saracen) ada nama Rizal. Apakah itu Rizal Kobar bukan tuh?” kata Ampi.

Ampi yang merupakan penggagas berdirinya Provinsi Banten dan mantan Danrem 064/Maulana Yusuf 1995-1997 itu, mengaku pribadi yang gagap teknologi alias gaptek.

“Saya gaptek, enggak ngerti main gitu-gituan (medsos). SMS sama telepon doang. Saya juga kalau buka-buka gituan ketemu anak saya dulu pulang, malam baru suruh buka,” kata dia.

 

JOKO MARDIKO