Massa Demo Minta Cabut HGU PT Lonsum

Buntut Penutupan Akses Jalan 4 Desa

PT London Sumatra (Lonsum) didera masalah. Ratusan massa menggelar aksi mendesak pemerintah segera mencabut ijin HGU perusahaan perkebunan tersebut. Massa yang mayoritas kaum petani ini menyalurkan aspirasinya di DPRD Sumut, kemarin.

Massa yang bernaung di bawah Forum Masyarakat Peduli Keadilan Sumatera Utara itu mengecam PT Lonsum yang telah menutup akses jalan desa empat negeri di Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara. “Akibat penutupan akses jalan ini telah merugikan perekonomian mayarakat desa. Jalur transportasi hasil pertanian rakyat menjadi lumpuh dan terganggu,” ucap perwakilan massa, F Kurniawan.

Massa mendesak pemerintah mencabut HGU PT Lonsum. “Cabut HGU PT Lonsum. DPRDSU kami minta membuat surat kepada Meneg Agraria Tata Ruang (ATR) dan BPN,” serunya, sembari memastikan, hak-hak masyarakat yang tertung dalam PP No 40/1996 telah diabaikan PT Lonsum.

Kurniawan juga menyampaikan permintaan pencabutan ISSO 14001 PT Lonsum karena dinilai tidak sesuai fakta profesional operasional perusahaan di lapangan. Kemudian mendesak Kapolres Batubara segera menangkap oknum keamanan PT Lonsum serta oknum polisi yang diduga arogan, menekan serta mengintimidasi warga setempat. “Cabut izin HGU PT Lonsum. Perusahaan itu juga tidak mengindahkan undangan RDP DPRDSU pada 28 Agustus 2017,” teriaknya.

Sebelum mengakhiri orasi, Kurniawan mengancam akan menurunkan massa lebih besar lagi bila aspirasi yang disampaikan tidak disikapi dalam tempo 3×24 jam. Dia berharap, wakil rakyat yang duduk di DPRD Sumut bisa cepat mengambil sikap atas perilaku sewenang-wenang PT Lonsum menutup akses jalan.

Perwakilan massaditerima anggota DPRD Sumut, Zahir. Didampingi Kabag Inpro Benny Miraldy dan Kasubag Yanmas Rospita Pandiangan, Zahir mengapresiasi aksi demonstran. “Kita akan sampaikan kepada pimpinan dewan dan komisi terkait untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Selain bermasalah di Batubara, PT Lonsum disebut-sebut juga didera konflik dengan masyarakat adat di kawasan Tanjung Morawa, Deliserdang. Konon, HGU PT Lonsum di Tanjung Morawa akan berakhir pada tahun 2022 mendatang.

Sampai berita ini diturunkan, pihak Lonsum belum memberi penjelasan terkait tuntutan massa di Batubara dan konflik lahan di Deliserdang.

(ZAINUL ARIFIN SIREGAR)