Lahirnya Kubu Tentara Dan Blok Non Tentara

September Riuh, Isu kebangkitan PKI kian kencang.

September riuh. Di tengah isu kebangkitam kembali Partai Komunis Indonesia (PKI), rerjadi dua keramaian yang masih terkait dengan isu PKI. Minggu 17 September 2017 kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta digeruduk massa yang menuduh kantor itu dipakai untuk melakukan kegiatan yang berbau PKI.

Hampir bersamaan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menginstruksikan ke jajarannya dan masyarakat untuk menonton film G30S/PKI buatan masa Orde Baru untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila 30 September. yang dibuat pada masa Orde Baru.

Kedua peristiwa tersebut seakan bercampur menjadi satu sehingga melahirkan arus pro Panglima TNI di satu sisi, dan anti Panglima TNI di sisi lain.

 

Mari kita simak polemik tentang nonton bareng film G 30 S PKI. Mungkin karena yang memerintahkan adalah Panglima TNI, instruksi ini ditanggapi serius oleh para pejabat publik, dari wakil rakyat, menteri sampai presiden.

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia HAM Yasonna Laoly, umpamanya bilang: “Biarlah, saya kira masyarakat sudah dewasa melihat sejarah. Sudah sangat dewasa melihat fakta-fakta yang ada,” kata Laoly di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa, 19 September 2017.

Lantas ia mengaitkan antara nonton bareng dengan isu kebangkitan PKI. Laoly mengaku heran dengan isu kebangkitan PKI yang kemudian dimunculkan lagi. Padahal menurut dia, PKI sudah dilarang oleh pemerintah. “Isu PKI itu kan mimpi di siang bolong. Itu untuk apa dibangkit-bangkitkan hantu yang sudah mati? Lihat saja di dunia ini. Mana ada lagi yang dikatakan PKI?” tanya Laoly.

Polemik nonton bareng tambah ramai manakala Presiden Joko Widodo ikut bicara. Jokowi  tak keberatan TNI dan masyarakat menggelar acara nonton bareng (nobar) film G30S/PKI. Namun Presiden berharap ada film anyar yang dibuat untuk menyesuaikan dengan karakter generasi milenial. “Untuk anak-anak milenial tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka,” kata Jokowi saat ditemui di Desa Mangunsuko, Dukun, Magelang, Jawa Tengah, Senin 18 September 2017. “Biar ngerti mereka bahaya komunisme. Biar mereka tahu juga mengenai PKI,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang memang gemar mengomentari apa saja, tak mau ketinggalan untuk meramaikan perkara nonton bareng ini.  Fahri  menyambut baik pemutaran film itu.  “Ya putar saja, bagus tontonan gratis bagus saja. Masak orang Jerman boleh anti-nazi kita nggak boleh anti-PKI,” ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 19 September 2017. Fahri pun mendukung usul Presiden Joko Widodo untuk membuat film tentang peristiwa G 30 S PKI versi baru.

Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Taufik Kurniawan, juga ikut omong. Sudah tentu dia bilang  tak mempersoalkan pemutaran film G30S/PKI oleh TNI AD. Dia malah mendukung pemutaran film sejarah itu.  “Pribadi saya setuju untuk diceritakan ke publik karena banyak juga anak-anak kita tidak paham bagaimana kekejaman PKI, bagaimana waktu itu Alquran diinjak-injak, dibakar dan seterusnya. Ini kenyataan sejarah,” ujar Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 September 2017.

Tapi ada “namun-nya”. Dia mengharapkan pemutaran film itu tak ditunggangi kepentingan politik praktis. “Tapi bahwasannya itu menjadi pelurusan sejarah, ini kita harapkan dalam peringatan hari kesaktian Pancasila, ini menjadi hal wajib, jangan sampai ditunggangi kepentingan politik praktis tapi penyampaian sejarah oke, no problem,” tutur politikus PAN itu.

Fahri Hamzah. FORUM/Arief Manurung

Soal rencana nonton bareng di jajaran militer atas perintah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Taufik tak melihat sebagai upaya membangkitkan era Orde Baru (orba). Film G30S/PKI memang dibuat di era pemerintahan saat itu.

Ada politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terang-terangan tidak suka pada instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar jajaran TNI nonton bareng film  G30S/PKI. Adalah Effendi Simbolon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang keberatan. Ia mempertanyakan mengapa Panglima TNI, harus mengeluarkan instruksi kepada jajarannya. ” Kalau mau nonton, nonton aja, nggak usah harus dibuat instruksi,” sindirnya, Rabu, 20 September 2017 “Kalau instruksi mau perang, bolehlah kita perang lawan mana gitu. Ini instruksi nobar, kira-kira mereduksi atau posisi yang sebagai panglima? Tidak perlulah,” imbuhnya.

Menurut Effendi dengan adanya instruksi tersebut, akan  menimbulkan adanya dugaan muatan pesan yang ingin disampaikan oleh Jenderal Gatot. “Yah kalau orang mau nonton yah tidak perlu (instruksi) orang mau nonton. Tapi kalau ada intruksi berarti ada pesan gitu yang muatan itu,” tandasnya.

“Sebagai orang politik, (saya kira) adalah ya (muatan politis). Kalau mau nonton, ya nonton aja. Prajurit siap ya, kalau sudah dibuat instruksi ya,” ujar anggota Komisi I F-PDIP Effendi Simbolon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 September 2017.

Menurut Effendi, Presiden Joko Widodo harus punya sikap tegas soal nobar film sejarah tentang kekejaman PKI yang dibuat pada era Orde Baru ini. Jika Jokowi merasa pemutaran film ini kurang tepat karena isinya yang masih diperdebatkan, dia meminta Jokowi mengeluarkan pernyataan tegas kepada Gatot.

“Presiden harus tegas. Kalau menurut Presiden tidak memiliki makna yang baik, ya Presiden harus memerintahkan Panglima TNI, tolong ditarik karena maknanya akan lebar, meluas,” ucap Effendi.

 

Effendi Simbolon (antara)
Effendi Simbolon (antara)

Lebih lanjut Effendi mengatakan buntut instruksi Gatot menimbulkan reaksi dari beberapa partai politik. Beberapa parpol, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) jadi ikut-ikutan menggelar nobar film G30S/PKI. “Bayangkan saja sekarang parpol ikut-ikutan, mau nobar, ya akan pecah belah. Tadinya Pak Gatot menghindari bangsa terpecah-belah, eh malah terpecah-belah,” sebut dia.

Bukan hanya partai yang berbasis penganut Islam yang mengadakan nonton bareng, sejumlah ormas Islam juga melakukan hal serupa. Hal ini mengesankan adanya mobilisasi kekuatan antara kekuatan Islam dan tentara yang berhadapan dengan kekuatan non Islam dan non tentara dengan menggunakan isu kebangkitan PKI.

Lalu apa tanggapan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo  tentang polemik nonton bareng yang menjadi isu nasional itu. Gatot tidak ambil pusing atas polemik pemutaran film G30S/PKI di lingkup internal institusinya. Dia menegaskan acara nonton bareng film kontroversial itu memang perintahnya. “Iya itu memang perintah saya, mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah,” kata Jenderal Gatot saat ditemui seusai ziarah di Makam Bung Karno (MBK), Bendogerit, Blitar, Senin 18 September 2017.

Saat ditanya mengenai materi film itu masih menjadi polemik, Gatot mengatakan menonton film tersebut merupakan upaya meluruskan sejarah. “Biarin aja, saya nggak mau berpolemik. Ini juga upaya meluruskan sejarah. Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang terjadi saat itu. Karena anak-anak saya, prajurit saya, masih banyak yang tidak tahu,” jelasnya.

 

Demonstrasi Anti PKI

Seperti disebutkan di atas perintah nonton bareng berhimpitan dengan polemik di seputar pengepungan Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta  pada Minggu malam 17 September 2017. Penggerudukan oleh massa yang dipicu isu kegiatan PKI tersebut, juga melahirkan kubu anti PKI dan kubu yang tidak percaya pada kebangkitan PKI.

Hendardi, Ketua SETARA Institute, meyakini ideologi komunis tidak akan bisa bangkit lagi di Indonesia, karena secara de jure, paham tersebut sudah jelas terlarang di Indonesia. Namun jika isu PKI tersebut masih terus digulirkan, Hendardi melihat ada kepentingan politik yang memang sengaja dimainkan.

Hendardi menegaskan bahwa mayoritas masyarakat yang ikut dalam kegiatan aksi dan protes terhadap kegiatan yang terjadi di LBH Jakarta adalah kelompok yang selama ini dianggap intoleran dan radikal. Ia pun meyakini bahwa ada interuksi tertentu sehingga massa tersebut bisa datang dan anarkis di LBH Jakarta tersebut.

“Kelompok penyerang adalah organ-organ intoleran yang selama ini menebar teror atas ketertiban dan bekerja atas desain aktor lain yang mengendalikannya,” pungkasnya.

 

Hendardi

 

Hendardi pun meminta kepada aparat kepolisian juga mengusut tuntas dalang dan aktor intelektual dari gerakan penyerangan kantor LBH Jakarta tersebut, yang mayoritas diketahui berasal dari elemen Front Pembela Islam, Bamus Betawi dan Laskar Merah Putih (LMP). “Aparat kepolisian tidak boleh berhenti hanya mengamankan beberapa aktor lapangan saja atas peristiwa penyerangan kantor YLBHI tetapi harus mencari aktor intelektual di balik peristiwa itu,” tegasnya.

Hendardi juga menilai ada peran seseorang atau kelompok yang memang menjadi pemain utama dalam kasus penyebaran konten hoax dan hatespeech, sehingga kondisi sosial semakin tidak stabil kemarin. Dan target dari pengaruh tersebut adalah pemerintahan Joko Widodo saat ini. “Indikasi keterlibatan individu dan organisasi jelas bisa ditelusuri dari hoax-hoax yang selama ini diproduksi dan disebarluaskan, yang pada intinya bertujuan melemahkan kepemimpinan Jokowi,” nilainya.

Bahkan LBH Jakarta terang-terangan  menuding Kivlan Zen dan Rahmat Imran yang diduga menjadi aktor di balik penyerangan kantornya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Senin dini hari, 18 September 2017. “Yang pertama, Rahmat Imran dan yang kedua, Kivlan Zen, yang merupakan anggota Presidium 313,” kata Ketua Advokasi LBH Jakarta Muhammad Isnur. Pernyataan Isnur tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Komisi Nasional Perempuan, Jakarta Pusat, pada Senin siang, 18 September 2017.

Sudah tentu Kivlan membantah. “Silakan saja menuduh, itu hak. Bukan saya yang mengerahkan. Tapi kalau (saya) menginspirasi melalui ceramah, buku-buku, kan enggak masalah. Saya memang yang paling getol dalam menentang bangkitnya komunisme,”  katanya, Senin 18 September 2017.

Menurut Kivlan, massa yang berasal dari berbagai ormas itu hanya menggunakan hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Massa menjadi agresif, kata dia, karena dalam gelaran “Asik Asik Aksi” di kantor YLBHI itu ada nyanyian Genjer-Genjer. “Lagu Genjer-Genjer itu simbolnya PKI, dinyanyikan waktu membantai para Jenderal, dinyanyikan waktu perang. Jadi kalau ada lagu itu ya berarti mereka siap perang. Makanya massa (pendemo) menjadi terpicu (menjadi anarkistis),” lanjut Kivlan.

Bagi Kivlan, upaya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta meluruskan sejarah tentang peristiwa Gerakan 30 September dipandang sebagai kebangkitan paham komunisme. Hal itu disebut merupakan bentuk pelanggaran  terhadap UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis.

Kivlan Zen melapor ke Bareskrim Polri

Oleh karena itu, langkah pertama yang akan ia lakukan adalah melaporkan lembaga yang didirikan mendiang Adnan Buyung Nasution itu ke Kepolisian terkait pelanggaran perundang-undangan di atas. “Saya akan ajukan pembubaran LBH ini ke Kepolisian, Menko Polhukam, dan Menkumham. Saya akan laporkan mereka karena membangkitkan komunisme,” cetusnya, Senin 18 September 2017.

Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen adalah mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Pada 1 Juni 2016, Kivlan menjelaskan bahwa PKI sudah kembali bangkit. Dia menyebut, struktur partai mulai dari tingkat pusat hingga daerah serta 15 juta pendukung. “Susunan partai sudah ada, pimpinan Wahyu Setiaji. Dari tingkat pusat sampai daerah,” ujar Kivlan kepada wartawan saat acara Simposium Nasional “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” di Balai Kartini, Jakarta. Namun, Kivlan tidak menjelaskan lebih jauh mengenai sosok Wahyu Setiaji yang dimaksud.

Kivlan melanjutkan, kala itu kantor PKI yang lama berada di samping Hotel Acacia, Jalan Matraman, Jakarta. Kantor lama yang sudah seperti rumah hantu itu disebut akan segera direnovasi untuk diaktifkan kembali. Bukti kegiatan PKI adalah maraknya brosur-brosur yang disebar serta Majalah Historika. Kivlan pun menyebutkan, para anggota PKI kini sudah masuk ke parlemen dan masuk ke partai-partai lain.

 

Hamdani