KPK Tetap Akan Memburu Setya Novanto

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan Setya Novanto tidak bisa lolos dari jeratan hukum sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Menurutnya, KPK telah memiliki lebih dari 200 bukti keterlibatan Novanto dalam kasus yang merugikan negara  hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

“Tunggu saja. Dia (Novanto) tidak akan bisa lari. (Ada) 200 lebih bukti,” ujar Saut saat menjadi pembicara dalam diskusi Kajian Nalar Hukum Seri I Kanal Hukum Pemuda Lintas Agama Darurat Korupsi dan Polemik Pansus KPK di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (30/9/2017).

foto hoax Setya Novanto yang terbaring di rumah sakit:  wujud kejengkelan publik

Saut mengaku telah memetakan perkara tersebut sekitar satu tahun silam. “(kasus) e-KTP itu saya gambar sendiri setahun yang lalu. Kemana dia main, kemana dia transfer, ada semua. Perusahaan mana yang dia gunakan, ada semua,” sambung Saut.

Meski demikian, Saut mengatakan, KPK tetap menghormati putusan yang telah diambil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (29/9/2017). Hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar memutuskan untuk menganulir status tersangka yang diberikan KPK kepada Novanto karena dinilai tidak sesuatu prosedur.

Jika menyimak pernyataan Saut Situmorang, KPK tampaknya akan tetap memburu Setya Novanto. Dan peluang itu memang ada, yakni dengan menerbitkan Sprindik baru.

Dasar hukum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sudah tersedia. Mantan Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Indriyanto Seno Adji, mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak membatasi penegak hukum untuk menerbitkan sprindik lagi, sepanjang dipenuhi minimal alat bukti.

“Apalagi ketentuan ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015,”.kata Indriyanto dalam keterangannya pada wartawan Jumat (29/9/2017).

Dalam putusan itu disebutkan bahwa perlindungan terhadap hak tersangka tidak diartikan tersangka tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana. “Sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar,” kata Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana itu.

 

Indriyanto Seno Adji

Karena itu, kata Indriyanto, penerbitan sprindik baru dan penetapan kembali status tersangka atas Ketua Umum DPP Partai Golkar itu tetap bisa dilakukan oleh lembaga anti-rasuah sebagaimana hukum yang berlaku “Jadi silakan saja dengan lebih memilah secara akurasi terhadap revisi minimal atau lebih dari dua alat bukti,” kata Indriyanto.

Kuasa hukum KPK Setiadi juga bilang begitu. “Mengacu pada isi ataupun ketentuan yang berada dalam normatif peraturan MA Nomor 4 tahun 2016, yang mana di dalam aturan MA menyebut bahwa apabila dalam penetapan tersangka dibatalkan, penyidik dibenarkan untuk mengeluarkan surat perintah baru,” ujar Kabiro Hukum KPK, Setiadi, usai sidang praperadilan di PN Jaksel, Jakarta, Jumat (29/9/2011).