KPK Dipecah?

Konflik internal mengancam eksistensi KPK. Direktur Penyidikan Brigjen Pol Aris Budiman menghadiri Pansus Angket DPR tanpa ijin pimpinan. Ia juga menyudutkan kinerja penyidik senior Novel Baswedan dan melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Pro-kontra pun terjadi. Tanda-tanda perpecahan?

Kinerja KPK memberantas korupsi sudah diakui. Banyak kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi dibongkar hingga proses peradilan. Teranyar lembaga superbody ini menelisik mega rasuah proyek e-KTP, BLBI dan pengadaan Alqur’an. Ketiga kasus ini menyeret nama-nama petinggi negara, sejumlah menteri, pimpinan partai, dan pejabat pemerintahan.

Penelisikan KPK terhadap kasus-kasus besar bernilai puluhan triliun rupiah itu ditengarai membuat para pejabat dan politisi yang terlibat menjadi gerah. Apalagi KPK gencar melakukan penangkapan terhadap sejumlah anggota DPR dalam kasus dugaan korupsi e-KTP yang disangka melibatkan mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Ketua DPR Setya Novanto, Menkumham Yasonna Laoly, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan pejabat tinggi negara lainnya.

Penangkapan terhadap sejumlah politisi Senayan dan pejabat di kementerian membuat hubungan KPK dan DPR semakin panas. Kedua lembaga ini saling melempar opini. Anggota DPR yang berasal dari partai pendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sepakat menggulirkan Panitia Khusus Hak Angket KPK.

Banyak pihak menuding pembentukan hak angket sebagai upaya pelemahan KPK. Namun, tudingan itu dibantah anggota Komisi XI, Misbakhun. Menurutnya, Pansus Angket bertujuan mengevaluasi kinerja KPK secara menyeluruh. Selain itu untuk mempertanyakan sejumlah kasus yang penanganannya dianggap mandeg, juga adanya indikasi perpecahan di tubuh lembaga antirasuah itu. “Jangan menganggap kalau di KPK itu malaikat semua dan yang ingin masuk (memeriksa) ke KPK dianggap pro korupsi,” kata Misbakhun, beberapa waktu lalu.

Hal senada diutarakan Anggota Pansus Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya. “KPK lemah dalam menangani mega korupsi. Kasus besar tidak tuntas ditangani KPK, contohnya kasus Bank Century, dugaan suap pengadaan mesin pesawat Airbus SAS di PT Garuda Indonesia, dan pengadaan 3 unit Quay Container Crane (QCC) serta lainnya,” ujar anggota Komisi III DPR ini.

Dengan dalih ingin memperkuat KPK, Pansus Angket DPR menggelar rapat dengar pendapat mengundang pimpinan dan direktur di lembaga antirasuah itu untuk dimintai penjelasan. Ketua KPK, Agus Rahardjo dan para wakil ketua masing-masing Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Laode Muhammad Syarif, sepakat menolak menghadiri rapat tersebut. Para direktur di KPK juga disarankan untuk tidak menghadirinya.

Dari 12 direktur pejabat struktural di KPK, Direktur Penyidikan Brigjen Pol Aris Budiman tetap memenuhi undangan pansus Angket DPR meskipun tidak mengantongi izin pimpinan. ‎”Saya tetap datang, ini bagian dari tanggungjawab saya,” kata Aris usai rapat dengar pendapat dengan Pansus Angket DPR.

Aris menilai Pansus Angket sah dan berhak memanggil siapapun untuk memberikan keterangan, termasuk dirinya. ‎”Kita tahu tugas DPR diatur dalam konstitusi negara, ahli-ahli yang dipanggil jelas 4 ahli menyebutkan tindakan yang dilakukan pansus ini adalah legal, memang ada yang mengajukan ke MK yudicial review dan saya memilih untuk datang,” katanya.

Aris mengakui pimpinan secara kolektif kolegial menyarankan dirinya untuk tidak hadir dalam pemanggilan pansus Angket KPK. “Tetapi saya memilih datang, dan ini tanggung jawab saya sendiri,” pungkasnya.

Aris dicecar Pansus soal kondisi di tubuh komisi pemberantasan korupsi. Mulai dari rekrutmen penyidik hingga tahap-tahap penanganan kasus dan soal adanya friksi di tubuh KPK. Aris juga sempat mengungkapkan ada friksi antara penyidik dibawah pimpinannya dengan kelompok penyidik senior Novel Baswedan. Friksi dengan barisan Novel dimulai ketika rekrutmen Kepala Satuan Tugas Penyidikan. Aris menginginkan calonnya berasal dari Polri, sementara Novel tidak setuju dan melayangkan protes lewat email. Sejak itu, hubungan keduanya disebut memanas. Kelompok penyidik di bawah komando Aris tak pernah akur dengan penyidik pimpinan Novel.

Friksi itu berlanjut, ketika Aris melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pencemaran nama baik. Aris merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya lewat email protes yang dilayangkan Novel soal rekrutmen Kepala Satgas Penyidikan. Tak cuma itu, Aris juga membeberkan, bagaimana pengaruh Novel di KPK. Kata Aris, Novel begitu powerfull di KPK layaknya komisioner. Saking berpengaruhnya, Novel bahkan bisa mengubah arah kebijakan pimpinan KPK.

Pernyataan Aris itu dijawab Novel Baswedan. Ia malah menyebut Aris kerap menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi yang melibatkan anggota Polri. “Ini contoh ya. Di beberapa kasus yang terkait anggota Polri, tidak pernah muncul. Ini satu indikator yang jelas,” ujar Novel.

Namun, Novel enggan secara spesifik menjelaskan kasus apa saja. Pada 2016, setidaknya ada dua kasus yang diduga melibatkan personel Polri. Pertama, kasus sugaan suap penerimaan anggota Polri di Polda Sumatera Selatan. Kasus tersebut berhenti pada proses etik. Empat oknum perwira menengah yang terlibat diberhentikan dari jabatannya. Kemudian, tundak pidana korupsi dalam kasus ini tak berlanjut.

Kedua, kasus sugaan suap di Mahkamah Agung (MA). Kasus ini menyeret Sekretaris MA tahun 2016, Nurhadi. Saat rumahnya digeledah, ditemukan uang sebesar Rp 1,7 miliar. Empat anggota Polri yang menjadi ajudan Nurhadi diduga mengetahui soal transaksi uang tersebut. Namun, KPK tak kunjung memintai keterangan mereka. Untuk urusan tersebut, Novel tidak bisa tinggal diam. Ia mengatakan, semua pihak terkait yang berperkara harus diproses dengan cara yang sama.

Novel mengakui, sudah jadi rahasia umum bahwa KPK tidak akan menyentuh perkara di mana di dalamnya ada anggota Polri terlibat. “Jadi pembicaraan di internal KPK, ketika berhubungan Polri, tidak diproses. Padahal bisa saja KPK kerja sama dengan polri untuk ditangani bersama ketika ada oknum polisi,” ujarnya.

Kehadiran Aris Budiman di Pansus Angket DPR menuai kritik. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai langkah Aris Budiman itu merupakan bentuk insubordinasi atau pemberontakan. “Pengawas Internal KPK harus segera menyelidiki (pelanggaran Direktur Penyidikan). Itu namanya subordinasi atau pemberontakan,” ucapnya.

Boyamin juga menyoroti pernyataan Aris Budiman soal Novel Baswedan yang selama bekerja di KPK selalu berkuasa.Sikap Aris tersebut dinilainya sangat tidak patut dilakukan oleh seorang pejabat KPK. “Jadi ini betul sikap kekanak-kanakan, yang tidak layak menjabat Dirdik KPK,” tukasnya.

Mantan Pimpinan KPK Busyro Muqoddas menilai kedatangan Aris tanpa izin pimpinan merupakan penghinaan terhadap KPK. Pimpinan KPK harus bertindak tegas secepatnya untuk mengembalikan Aris ke institusi Polri. “Itu (Aris) langsung saja diberhentikan dengan tidak hormat. Ini pelanggaran berat,” katanya.

Pimpinan KPK sendiri masih memperlajari hasil pemeriksaan terhadap Aris yang dilakukan Direktorat Pengawasan Internal KPK. Aris diperiksa terkait kehadirannya di Pansus tanpa izin dan hal berkembang, serta dugaan pertemuan dengan anggota Komisi III DPR. “Pimpinan sedang mempelajari hasil tersebut dan nanti tentu akan mengambil tindakan-tindakan, keputusan, atau hal-hal lain sesuai dengan aturan yang berlaku di internal KPK,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Kuasa hukum Novel Baswedan, Alghiffari menilai Pansus Angket telah memanfaatkan Aris Budiman untuk menghancurkan KPK dari dalam tubuh lembaga itu sendiri. “Ini (laporan Aris terkait Novel ke Polda Metro Jaya) adalah skema kecil dari agenda Pansus untuk hancurkan KPK,” tuturnya.

Zainul Arifin Siregar